Eksepsi Ditolak, 10 Terdakwa Korupsi DPRD Kepahiang Lanjut Disidang

eksepsi ditolak, 10 terdakwa korupsi dprd kepahiang lanjut disidang koranrb.id – majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu menolak seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa dalam perkara dugaan korupsi di sekretariat dprd kabupaten kepahiang. dengan putusan itu, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian pokok perkara. dalam sidang beragenda putusan sela pada 9 oktober 2025, majelis hakim yang diketuai sahat saur parulian banjarnahor, sh, mh, menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri kepahiang telah memenuhi unsur pasal 143 ayat (1) dan (2) kuhap, baik secara formil maupun materil. “berdasarkan berkas yang diberikan jpu kejari kepahiang, dakwaan dinyatakan lengkap baik secara materil maupun formil. terkait eksepsi penasihat hukum akan menjadi poin pembuktian. karena itu, jaksa setelah ini harus melakukan pembuktian terhadap dakwaannya,” ujar sahat di ruang sidang tipikor bengkulu. sebelumnya, penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi dengan alasan dakwaan jpu cacat hukum.  namun majelis hakim menolak seluruhnya karena dinilai tidak berdasar. dalam kasus ini, jpu mendakwa 10 orang terdakwa yang diduga merugikan negara sebesar rp28 miliar dari anggaran sekretariat dprd kabupaten kepahiang tahun 2021–2023. baca juga:bengkulu perkuat tata kelola data terpadu baca juga:pemkot bengkulu dorong asn jadikan inovasi sebagai budaya kerja para terdakwa adalah ketua dprd windra purnawan, eks wakil ketua i andrian defandra, eks sekretaris dprd rolan yudistira, eks bendahara pengeluaran yusrinaldi (2021), eks bendahara pengeluaran didi rinaldi (2022–2023), anggota dprd maryatun, serta empat mantan anggota dprd lainnya, yakni joko triono, budi hartono, nanto usni, dan r.m. johanda. sementara itu, jpu kejari kepahiang hafiedz assegaf, sh, menyatakan putusan majelis sejalan dengan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa. “eksepsi tadi ditolak. kami akan fokus pada pembuktian saja. nantinya 10 saksi dari asn sekretariat dprd kepahiang akan kami hadirkan,” kata hafiedz. ia menegaskan, seluruh poin eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa sebenarnya sudah masuk ke materi pokok perkara. baca juga:pemkot bengkulu dorong asn jadikan inovasi sebagai budaya kerja baca juga:groundbreaking taman tabut, ikon baru kota bengkulu “apa yang disampaikan dalam eksepsi itu bukan ranah formil, tapi sudah masuk ke substansi perkara,” jelas hafiedz. terpisah, penasihat hukum terdakwa zeliq ilham hamka, sh, menyatakan pihaknya menerima keputusan majelis hakim meski eksepsi mereka ditolak. “kami menerima karena itu mutlak keputusan majelis hakim. namun apa yang kami uraikan dalam eksepsi tetap harus menjadi dasar pembuktian, baik dari segi kerugian negara maupun perbuatan klien kami,” ujar zelik. ia menegaskan, timnya akan memanfaatkan tahap pembuktian untuk menghadirkan fakta-fakta baru di persidangan. baca juga:groundbreaking taman tabut, ikon baru kota bengkulu baca juga:ekonomi tumbuh solid, optimis bisnis menguat “jika jaksa mendakwa klien kami merugikan negara, maka mereka harus membuktikan itu agar perkara ini lebih terang,” tutup zelik. grafis perkara tipikor sekwan dprd kepahiang: • eksepsi penasihat hukum ditolak • sidang lanjut ke pokok perkara • berkas jaksa lengkap formil dan materil • 10 saksi asn sekretariat dprd akan dihadirkan • dakwaan mencakup pasal primair & subsidair • 4 terdakwa ajukan eksepsi, 6 tidak • dugaan kerugian negara rp28 miliar • modus: mark up dana publikasi, makan-minum, perjalanan dinas, dan atk • akan hadirkan 190 saksi dan 184 barang bukti • libatkan 22 pengacara dan 8 jaksa penuntut umum • kerugian negara belum pulih, sebagian aset telah disita

Tag

• # lanjut disidang
• # korupsi dprd
• # 10 terdakwa
• # eksepsi ditolak
• # dprd kepahiang

Share

• 
• 
• 
• 
•