Pertek Sudah Diteken, 2.716 PPPK Paruh Waktu Tunggu Pelantikan

pertek sudah diteken, 2.716 pppk paruh waktu tunggu pelantikan bengkulu, koranrb.id – badan kepegawaian negara (bkn) sudah menandatangani pertimbangan teknis (pertek) 2.716 berkas usulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. diketahui, pemprov bengkulu mengusulkan 4.383 tenaga honorernya untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu ke bkn.  saat ini bkn masih melakukan verifikasi dan validasi sisa usulan pppk paruh waktu pemprov bengkulu yang belum keluar perteknya. badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu hingga saat ini masih menunggu turunnya pertek dari bkn secara keseluruhan.  baca juga:4 warga seluma jadi korban gigitan anjing diduga rabies  “per tanggal 2 november 2025, baru 2.716 berkas yang sudah tanda tangan pertek dari total 4.383 berkas,” kata kepala bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian (ppik) bkd provinsi bengkulu, sri hartika. sri menjelaskan, sebanyak 85 berkas dikembalikan dari bkn karena dinilai belum lengkap. beberapa diantaranya masih terdapat kekurangan resume, ijazah yang diragukan, atau dokumen belum memenuhi persyaratan. “sudah kami hubungi yang bersangkutan untuk segera melengkapi,” jelas sri. baca juga:rencana penertiban pkl pasar minggu diprotes pedagang ia menegaskan, proses pertek ini tidak bisa dilakukan sekaligus karena pengajuan datang dari seluruh daerah di indonesia.  “bkn memproses bertahap, jadi tidak bisa langsung semuanya selesai,” katanya. sementara itu, untuk pelantikan maupun penetapan pppk paruh waktu, sri menyebut bkd belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari bkn, sebab untuk pelantikan itu sendiri dapat dilakukan jika semua usulan pppk paruh waktu telah rampung. “belum ada juknis apakah nanti mereka dilantik atau langsung bekerja. kami masih menunggu,” ujarnya. baca juga:perbaikan jembatan sekunyit kecil bengkulu selatan dimulai, pesan bupati rifai di sisi lain, pemprov bengkulu sendiri telah menyiapkan alokasi anggaran untuk penggajian pppk paruh waktu melalui pos anggaran belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai rp60 miliar untuk 4.383 orang. plt. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bengkulu, m. rizqi al fadli menyebutkan untuk besaran gaji pppk paruh waktu, tentunya menyesuaikan sebagaimana petunjuk kementerian pan rb.  “dalam artian sesuai dengan besaran gaji terakhir yang mereka terima saat berstatus honorer. misal gaji terakhir yang mereka terima saat berstatus honorer rp2 juta atau rp1 juta/bulan, maka saat berstatus pppk paruh waktu sebesar itu juga gajinya,” paparnya. baca juga:patroli kryd polres seluma amankan 11 motor knalpot brong hanya saja, pos anggarannya penggajian pppk paruh waktu ini sendiri berbeda dengan saat masih berstatus honorer.  jika sebelumnya gaji honorer termasuk pos belanja pegawai, namun pppk termasuk belanja barang dan jasa.  “sehingga secara struktur apbd, sama sekali tidak mempengaruhi belanja pegawai,” ujar rizqi.  rizqi menambahkan, dengan masuknya pos belanja barang dan jasa pemerintah, maka kontrak pppk paruh waktu ini juga per tahun.  baca juga:pemprov bengkulu minta pengerukan pulau baai dipercepat terkait nilai total alokasi belaja barang dan jasa pemerintah untuk gaji pppk paruh waktu, berkisar di angka rp60 miliar/tahun.  “namun untuk kebutuhan pastinya, nanti kita cek lagi. kalau mengacu pada alokasi tahun sebelumnya, nilainya sekitar rp60 miliar setiap tahunnya,” terang rizqi.     

Tag

• # pppk paruh waktu
• # pertek
• # tanda tangan
• # usulan
• # bkn
• # pemprov bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•