APBD Terlambat, DPRD Bengkulu Utara Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 14 May 2024 - 21:42

APBD terlambat, DPRD Bengkulu Utara minta percepatan pembangunan infrastruktur --shandy/rb

“Kita menghindari terjadinya pekerjaan fisik yang tidak tuntas hingga akhir tahun atau tidak tepat mutu sesuai yang diharapkan,” terangnya.

Ditambahkannya, semua pekerjaan yang sudah dianggarkan dalam APBD adalah pekerjaan prioritas, apalagi terkait pekerjaan fisik infrastruktur.

Ini karena semua pekerjaan fisik sudah melalui tahapan pembahasan dimana terjadi keterbatasan APBD Bengkulu Utara.

Sehingga semua pekerjaan fisik yang masuk dalam program APBD benar-benar dirasa penting sesuai kebutuhan masyarakat.

“Maka jika sampai pekerjaan yang dianggarkan tidak selesai, ini dampaknya pada masyarakat yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan secara maksimal,” pungkas Juhaili. (**)

apbd terlambat, dprd bengkulu utara minta percepatan pembangunan infrastruktur                             koranrb.id – pelaksanaan apbd kabupaten bengkulu utara tahun ini sedikit terjadi permasalahan.
meskipun sudah disahkan sejak november, namun nyatanya pelaksanaan apbd baru bisa dimulai akhir februari lalu.
kendala pengesahan apbd ini berdampak pada beberapa kegiatan termasuk di antaranya tahapan pembangunan infrastruktur.
sedangkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat.
baca juga:pansus dprd bengkulu utara berikan target ipm 2024 dalam raperda lkpj 
baca juga:masa bakti segera berakhir, dprd bengkulu utara komitmen lakukan ini 
selain itu pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai tahapan dan sangat tergantung dengan cuaca.
wakil ketua i dprd bengkulu utara juhaili, s.ip meminta hal ini disikapi serrius oleh pemda bengkulu utara. 
sehingga harus ada upaya yang sifatnya mendorong percepatan serapan anggaran.
terutama terkait dengan pelaksanaan tahapan proses pembangunan infrastruktur fisik.
baca juga:tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk 
baca juga:bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023 
“karena untuk tahapan pembangunan fisik harus ada tahapan yang dilakukan dan harus melampaui waktu-waktu tertentu,” terangnya. 
sehingga ia meminta organisasi perangkat daerah benar-benar menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan.
sehingga mulai dari persiapan dokumen lelang hingga pelaksanaan pekerjaan harus benar-benar terukur agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan pembangunan fisik.
“seluruh opd harus menyusun ulang jadwal, tidak ada pilihan semuanya harus bekerja lebih keras lagi sehingga semua pembangunan tetap harus berjalan sesuai agenda awal dan dampaknya dirasakan masyarakat,” terangnya.
baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp 
baca juga:kpu tetapkan pdi-p raih kursi ketua, ini 30 calon terpilih dprd bengkulu utara 
meskipun lelang dilakukan secara elektronik, namun setelah nantinya ditentukan pemenang lelang pekerjaan fisik, opd harus benar-benar membuat kontrak kerja yang jelas. termasuk di dalamnya terkait dengan waktu pengerjaan. 
selain itu, opd juga diminta membuat timeline pekerjaan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak ketiga pelaksana proyek dan harus dipatuhi selama pekerjaan.
“tidak boleh hanya masa waktu sesuai dengan kontrak kerja yang memuat akhir masa kontrak atau pengerjaan. namun harus ada timeline progres setiap pekannya,” terangnya.
hal ini dilakukan agar organisasi perangkat daerah juga bisa memastikan jika setiap pekerjaan berproses dengan baik.
baca juga:ini prediksi formasi pimpinan dprd bengkulu utara 
baca juga:ini daftar lengkap 30 caleg terpilih dprd bengkulu utara hasil pleno kpu bengkulu utara 
opd juga bisa mengawasi dan mengambil langkah jika ada pekerjaan yang progresnya dinilai lambat dan terancam tidak tuntasnya pekerjaan. 
“jangan sampai ada pekerjaan yang kejar tayang diakhir masa kontrak, ini akan mengganggu kualitas pekerjaan,” terangnya. 
selain itu opd juga bisa melayangkan teguran jika memang progres setiap pekan atau dua pekan tidak memenuhi target dengan standar deviasi yang tinggi.
opd atau pengawas bisa melaksanakan tahapan pemberian teguran pada kontraktor pelaksana. 
baca juga:ketua dprd bengkulu utara : percepatan pendidikan jadi tanggung jawab bersama
baca juga: dprd bengkulu utara kedepankan kekompakan 
“kita menghindari terjadinya pekerjaan fisik yang tidak tuntas hingga akhir tahun atau tidak tepat mutu sesuai yang diharapkan,” terangnya.  
ditambahkannya, semua pekerjaan yang sudah dianggarkan dalam apbd adalah pekerjaan prioritas, apalagi terkait pekerjaan fisik infrastruktur. 
ini karena semua pekerjaan fisik sudah melalui tahapan pembahasan dimana terjadi keterbatasan apbd bengkulu utara. 
sehingga semua pekerjaan fisik yang masuk dalam program apbd benar-benar dirasa penting sesuai kebutuhan masyarakat. 
“maka jika sampai pekerjaan yang dianggarkan tidak selesai, ini dampaknya pada masyarakat yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan secara maksimal,” pungkas juhaili. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 15 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan