Telusuri Temuan Rp 874,5 Juta Dinas PUPR Seluma, Hadianto: Sudah Dikembalikan!; Puskaki: Pemkab Harus Tegas

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade HR |

Jumat , 10 Nov 2023 - 21:32

Hadianto, SE, M.Si--

"Jika pengawasan kurang maka KN akan semakin bertambah, maka dari itu jika serius ingin membangun Seluma jadi Alap. Jauhi penyelewengan dana dan berikan sanksi hukum bagi para pelakunya," tegas Sony.

Untuk diketahui, dalam LHP BPK itu dijelaskan Pemkab Seluma menganggarkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada TA 2022 senilai Rp 137.468.985.329 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp 136.912.378.336 atau 99,60%.

Dari senilai tersebut, dianggarkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada Dinas PUPR senilai Rp 130.830.654.824 dengan realisasi hingga 31 Desember 2022 senilai Rp 130.595.968.806 atau 99,82% dari anggaran.

"Hasil pemeriksaan secara uji petik atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dilaksanakan oleh DPUPR menunjukkan terdapat pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 17 paket pekerjaan senilai Rp 874.517.778," bunyi LHP LKPD tersebut.

Dinas PUPR Kabupaten Seluma melakukan perikatan kontrak dengan 17 penyedia untuk melaksanakan pembangunan jalan. Atas pekerjaan dimaksud telah selesai 100 % dan telah dilakukan pembayaran kepada penyedia.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan menunjukkan terdapat pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 17 paket pekerjaan senilai Rp 874.517.746.(zzz)

telusuri temuan rp 874,5 juta dinas pupr seluma, hadianto: sudah dikembalikan!;  puskaki: pemkab harus tegas                            bengkulu, koranrb.id – badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan kelebihan bayar 17 paket pekerjaan di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) kabupaten seluma tahun anggaran 2022. 
tak tanggung-tanggung dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kabupaten seluma tahun 2022 tersebut, kelebihan bayar mencapai rp rp 874,5 juta.
adanya temuan ini, kajari seluma wuriadhi paramitha, sh,mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh,mh saat dimintai keterangan mengatakan akan mencoba menelusuri terlebih dahulu. untuk mendapatkan fakta dan informasi terakuratnya terkait perkembangan pengembalian tuntutan ganti rugi (tgr) di dinas pupr kabupaten seluma itu.
“kami belum menerima informasi terkait adanya temuan dari lhp bpk tahun 2022 di dinas pupr. kami akan melakukan penggalian informasi terlebih dahulu," ungkap ghufroni.
baca juga:kasus asrama haji p21, lanjut ke persidangan
sementara itu, menanggapi temuan bpk tersebut, sekretaris daerah (sekda) kabupaten seluma, h. hadianto, se, m.si mengaku sudah mengkonfirmasi dinas pupr seluma. dijelaskannya bahwa seluruh temuan dalam lhp bpk tersebut telah ditindaklanjuti dan disampaikan langsung ke para kontraktor, tidak lama pasca hasil audit bpk keluar.
bahkan pengembalian seluruh temuan tersebut terkumpul di bawah 60 hari, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh bpk.
“untuk temuan pada dinas pupr pada 2022 semua sudah clear dan semua kerugian negara (kn) telah masuk kembali ke kas daerah. termasuk bukti setorannya telah disampaikan ke inspektorat seluma," tegas hadianto.
hal senada juga disampaikan kepala dinas pupr seluma, m. syaifullah, st. dia mengatakan bahwa temuan bpk di opd yang dipimpinnya telah dikembalikan sepenuhnya. yakni terkait pekerjaan fisik yang kelebihan dalam pembayaran pada pelaksanaannya.
baca juga:fantastis, temuan 17 paket dinas pupr rp 847,5 juta, rincian proyek dan pelaksana baca di sini 
“para rekanan sudah kita surati dan bersedia untuk menindak lanjuti kembali atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan. saat ini untuk dinas pupr seluma sudah clear, untuk jumlahnya saya lupa namun cukup besar dan sudah dikembalikan," singkatnya.
terpisah, sekjen pusat kajian anti korupsi (puskaki) bengkulu yang juga putra daerah seluma, sony taurus berharap agar kedepannya pemkab seluma dapat lebih ketat lagi. terutama dalam pengawasan, sehingga tidak terjadi temuan serupa. 
apabila lambat dicegah, maka sedikit demi sedikit kerugian negara yang ditemukan bisa bertambah di beberapa proyek lainnya.
 demikian juga dengan aparat penegak hukum (aph), sebaiknya agar dapat memonitoring dan menindaklanjuti secara tegas apabila ada temuan-temuan yang menyebabkan kerugian negara. jika tidak ada itikad baik pengembalian diproses sesuai hukum yang berlaku.
baca juga:lima tersangka narkoba dari tiga lokasi 
 "jika pengawasan kurang maka kn akan semakin bertambah, maka dari itu jika serius ingin membangun seluma jadi alap. jauhi penyelewengan dana dan berikan sanksi hukum bagi para pelakunya," tegas sony.
untuk diketahui, dalam lhp bpk itu dijelaskan  pemkab seluma menganggarkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada ta 2022 senilai rp 137.468.985.329 dengan realisasi sampai dengan 31 desember 2022 senilai rp 136.912.378.336 atau 99,60%. 
dari senilai tersebut, dianggarkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada dinas pupr senilai rp 130.830.654.824 dengan realisasi hingga 31 desember 2022 senilai rp 130.595.968.806 atau 99,82% dari anggaran. 
"hasil pemeriksaan secara uji petik atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dilaksanakan oleh dpupr menunjukkan terdapat pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 17 paket pekerjaan senilai rp 874.517.778," bunyi lhp lkpd tersebut. 
baca juga:kapolda periksa kendaraan operasional polres kepahiang
dinas pupr kabupaten seluma melakukan perikatan kontrak dengan 17 penyedia untuk melaksanakan pembangunan jalan. atas pekerjaan dimaksud telah selesai 100 % dan telah dilakukan pembayaran kepada penyedia.
hasil pemeriksaan secara uji petik atas belanja modal jalan irigasi dan jaringan menunjukkan terdapat pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 17 paket pekerjaan senilai rp 874.517.746.(zzz)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 11 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan