Urus Sertifikat Halal Bisa di KUA, Temui Penyuluh Kemenag

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 13 Jul 2024 - 22:45

SERTIFIKAT HALAL: Bagi masyarakat yang ingin mengurus pembuatan sertifikat halal dapat dilakukan di KUA pada kecamatan masing-masing dan menemui penyuluh Kemenag. WEST JER TOURINDO/RB--

Pengumuman penundaan kewajiban sertifikat halal untuk UMK itu disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta 16 Mei 2024.

Dia mengklaim bahwa penundaan itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK di seluruh Indonesia.

Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2024 lalu.

’’Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026,’’ katanya.

Dia menegaskan kebijakan itu untuk mencegah pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal, bermasalah secara hukum.

Diantaranya terkena sanksi administrasi yang berlaku sesuai aturan UU Jaminan Produk Halal.

Yaqut mengatakan ketentuan kolnggaran itu hanya berlaku untuk produk UMK.

Selain itu, misalnya usaha menengah dan besar, tetap berlaku aturan wajib mulai 18 Oktober 2024.

Aturan ini tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Di dalam pasal 140 diatur bahwa produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2024.

Pelayanan sertifikat halal dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag.

Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi sertifikasi halal UMK, lewat program deklarasi mandiri.

Selama ini BPJPH Kemenag mengalami keterbatasan anggaran untuk pembiayaan fasilitas sertifikasi halal kategori self declare (deklarasi mandiri).

Setiap tahun Kemenag hanya punya anggaran untuk membiayai 1 juta sertifikat halal untuk self declare.

Pendapat Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler mendukung langkah Kemenag menunda kewajiban sertifikat halal untuk pelaku UMK.

urus sertifikat halal bisa di kua, temui penyuluh kemenag                            koranrb.id - kantor kementerian agama (kemenag) kota bengkulu terus melakukan sosialisasi wajib halal oktober (who) agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di wilayah tersebut memiliki sertifikat halal sebelum 18 oktober 2024 mendatang.
masyarakat bisa mengurus sertifikat halal di kantor urusan agama (kua).
hal tersebut dibenarkan kasi bimbingan masyarakat islam kemenag kota bengkulu h. rolly gunawan, m.h.i. 
ia menyampaikan bagi masyarakat yang ingin mengurus pembuatan sertifikat halal dapat dilakukan di kua pada kecamatan masing-masing dan menemui penyuluh kemenag.
baca juga:luncurkan wondr by bni, dukung impian finansial masyarakat indonesia
baca juga:erick thohir dorong pertamina menjadi bumn kelas global
“saat ini untuk pelaku umkm yang ingin membuat sertifikat halal bisa di kua atau menemui pihak penyuluh dari kemenag,” ungkap rolly.
upaya tersebut ditempuh untuk mempermudah para pelaku umkm untuk melegalkan dagangan produk mereka, sebab pada program dari pusat sedang gencar untuk seluruh pelaku usaha punya sertifikat halal.
"kanwil kemenag kota bengkulu berdasarkan perintah dari pusat sejak 4 april 2024 gencar mensosialisasikan wajib halal oktober, langka tersebut sebagai upaya tidaka ada lagi produk yangtidak halal,” jelas rolly.
dilakukannya sosialisasi tersebut agar para pelaku umkm seperti pedagang jajanan oleh-oleh, kue-kue dan jajanan yang lainnya di kota bengkulu memiliki sertifikat halal.
baca juga:b40 siap diimplementasikan tahun 2025, begini kata menteri esdm
baca juga:4 tips aman pengereman engine brake di jalan menurun
ia melanjutkan bahwa saat ini ribuan pedangan umkm di kota bengkulu telah memiliki sertifikat halal dari kemenag.
"kami berharap agar seluruh pelaku umkm baik makanan dan minuman yang ada di kota bengkulu untuk segera mengajukan sertifikasi halal sebelum 18 oktober agar mendapatkan sertifikat secara gratis," ujar dia.
diketahui sebelumnya, sejak 2023 kemenag kota bengkulu mengadakan pembuatan sertifikat halal gratis untuk pelaku umkm di wilayah kota bengkulu. 
rolly menerangkan, untuk produk yang dapat diajukan dalam pembuatan sertifikat halal gratis tersebut seperti makanan oleh oleh, kue, makanan berat seperti bakso, mie ayam dan sebagainya.
baca juga:perdana! apel dan senam di ptm muara aman, bentuk dukungan bupati bagi pelaku usaha 
baca juga:politeknik app raih prestasi nasional, kembangkan robot line follower
meskipun pemberian sertifikat halal tersebut gratis, namun pihaknya selektif dan berhati-hati dalam mengeluarkan sertifikat khususnya untuk makanan yang mengandung daging.
ditargetkan seluruh umkm yang ada di kota bengkulu mendapatkan sertifikat halal menurut data dari dinas koprasi dan umkm kota bengkulu para pelaku umkm yang tercatat dan terdata itu ada 4.500 pelaku usaha, data tersebut hingga juni 2024.
“kita pastikan seluruh  pelaku usaha umkm di kota bengkulu mendapatkan sertifikat halal paling lambat pada 2026 memang sebelumnnya pada 2024 oktober ini namun bayaknya pelaku usaha maka waktu di perpanjang,” tutup rolly. 
sekadar mengulas, pemerintah melalui kementerian agama (kemenag) memutuskan menunda kewajiban sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (umk).
sedianya aturan itu berlaku efektif 18 oktober 2024. tetapi ditetapkan diundur sampai dengan oktober 2026.
ini penjelasan kemenag dan pendapat dewan  
di lapangan terdapat ketimpangan antara jumlah pelaku umk dengan realisasi sertifikasi halal oleh kementerian agama (kemenag).
merujuk data dari kementerian bidang perekonomian, saat ini jumlah umk di seluruh indonesia mencapai 28 juta pelaku.
sementara itu realisasi sertifikasi halal untuk umk baru di angka 3,6 juta pelaku.
perinciannya adalah 3.473.799 pelaku usaha mikro dan 243.574 pelaku usaha kecil.
dengan kata la in baru 12,85 peren pelaku umk yang sudah mengantongi sertifikat halal kemenag.
pengumuman penundaan kewajiban sertifikat halal untuk umk itu disampaikan menag yaqut cholil qoumas di jakarta 16 mei 2024.
dia mengklaim bahwa penundaan itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku umk di seluruh indonesia.
keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin presiden joko widodo pada 15 mei 2024 lalu.
’’dengan penundaan ini, pelaku umk diberi kesempatan untuk mengurus nomor induk berusaha (nib) dan mengajukan sertifikasi halal sampai oktober 2026,’’ katanya. 
dia menegaskan kebijakan itu untuk mencegah pelaku umk yang belum memiliki sertifikat halal, bermasalah secara hukum.
diantaranya terkena sanksi administrasi yang berlaku sesuai aturan uu jaminan produk halal.
yaqut mengatakan ketentuan kolnggaran itu hanya berlaku untuk produk umk.
selain itu, misalnya usaha menengah dan besar, tetap berlaku aturan wajib mulai 18 oktober 2024.
aturan ini tertuang juga dalam peraturan pemerintah 39/2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
di dalam pasal 140 diatur bahwa produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal mulai 18 oktober 2024.
pelayanan sertifikat halal dijalankan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kemenag.
kepala bpjph kemenag aqil irham mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi sertifikasi halal umk, lewat program deklarasi mandiri. 
selama ini bpjph kemenag mengalami keterbatasan anggaran untuk pembiayaan fasilitas sertifikasi halal kategori self declare (deklarasi mandiri).
setiap tahun kemenag hanya punya anggaran untuk membiayai 1 juta sertifikat halal untuk self declare.
pendapat ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler mendukung langkah kemenag menunda kewajiban sertifikat halal untuk pelaku umk.
sampai semua pelaku umk benar-benar siap.
sebab masih banyak pelaku umk belum mendapatkan informasi secara detail kebijakan tersebut. 
“perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh. termasuk masalah hukum yang bisa menjerat pelaku umk. jangan sampai pelaku umk terjerat masalah hukum tanpa tahu kebijakan tersebut,” kata dempo. 
di bagian lain pengamat kebijakan publik dari universitas indonesia (ui) lina miftahul jannah mengatakan, dengan penduduk mayoritas islam, ketentuan soal sertifikat halal itu memang diperlukan.
namun dia mengatakan penargetan yang semula ditetapkan per 18 oktober 2024 itu terburu-buru.
mengingat jumlah pelaku umk yang sangat banyak. kemudian kemampuan literasinya juga sangat beragam.
’’sebagai dasar mengurus sertifikat halal, harus punya nib dulu,’’ katanya.
ironisnya sampai saat ini tidak semua pelaku umk memahami apa itu nib.
termasuk bagaimana proses mengurusnya. padahal nib itu aturan dasar sebelum mengurus sertifikat halal.
dengan keragaman literasi dan banyaknya jumlah umk, pemerintah harus menjalankan skenario sosialisasi serta pendampingan yang massif.
dia mengusulkan pemerintah bisa melibatkan mahasiswa untuk sosialisasi dan pendampingan pengurus nib, termasuk sertifikasi halal.
sebagai kompensasinya, mahasiswa mendapatkan kredit poin dalam program merdeka belajar kampus merdeka (mbkm).
dengan skema tersebut, pemerintah tidak perlu menyediakan anggaran yang besar, untuk proses pendampingan.
lina mengatakan mahasiswa bisa bekerja secara sukarela, selama ada kompensasi kredit dalam perkuliahan mereka.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 14 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan