Klaim Pembebasan Lahan Sesuai Prosedur, Dewan Minta Pemkot Klarifikasi Dengan Pelapor

Reporter: Fiki Susadi/Alvin Baihaki |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 18 Nov 2023 - 23:39

Lahan yang berada tepat didepan pembangunan Balai Merah Putih, yang saat ini berunjung sangketa.FIKI/RB --

“Dari pihak hukum pemkot, dan pertananan pemda agar segera melakukan klarifikasi dan pembuktian bahwa pemkot merupakan pemilik sah atas tanah yang diperebutkan,” sebutnya.

Penasehat Hukum (PH) pelapor Irwan Cisar Aplato, SH mengatkan, saat ini laporan yang disampaikan kliennya ke Polda Bengkulu beberapa waktu yang lalu atas dugaan penyerobotan saat sudah ditindak lanjuti oleh Penyidik Polda Bengkulu.

“Penyidik sudah turun kelokasi lahan yang bermasalah itu, laporan kita sudah ditindak lanjuti,” singkatnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Sudarta (65) warga Kecamatan Selebar, melapor Nusra Kambas ke Polda Bengkulu atas dugaan penyerobotan lahan seluas 528 meter² yang berada di Jalan Aru Jajar, Pekan Sabtu tepatnya di depan proyek pembangunan Balai Kota Merah Putih.

Lahan seluas 528 meter² tersebut saat ini sudah menjadi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Karena sebelumnya Pemkot Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu telah membayar ganti rugi atas lahan tersebut sebesa Rp 600 juta kepada orang yang diduga bukan pemilik sebenarnya.

Sebelum membuat laporan ke Polda Bengkulu, pihak pelapor dan terlapor sudah diundang Lurah Pekan sabtu bersama Dinas PUPR Kota Bengkulu untuk dilakukan mediasi. Dalam mediasi yang dilakukan, tidak juga ditemukan titik terang antara pelapor dan terlapor. Walaupun dalam mediasi, pelapor sudah menunjukan bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut, dengan membawa SKT yang asli, karena menurut keterangan PH pelapor SKT yang dimiliki terlpor merupakan SKT palsu atau hanya poto kopi. (eng/dna)

klaim pembebasan lahan sesuai prosedur, dewan minta pemkot klarifikasi dengan pelapor                            koranrb.id – pemerintah kota (pemkot) bengkulu, mengklaim ganti rugi lahan seluas 528 meter², sudah sesuai prosedur yang ada.
bahkan, pemkot dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) kota bengkulu, menyebutkan, sebelum melakukan ganti rugi lahan, pihaknya telah memastikan tanah tersebut tidak bermasalah, melalui peta badan pertanahan nasional (bpn) kota bengkulu. 
baca juga:cegah kesalahan, operator dapodik mendapat pelatihan
kepala diskominfo kota bengkulu, gitagama raniputera, se, mm mengatakan, pemkot bengkulu telah melakukan pembebasan lahan seluas 528 meter² di wilayah pembangunan balai merah putih dan sudah membayarkan uang ganti rugi lahan yang dibebaskan kepada nusra kambas (terlpor) kurang lebih rp 600 juta. saat ini, pemkot bengkulu sudah memproses penerbitan sertifikat di bpn bengkulu. 
“terkait pengaduan itu yang dilayangkan oleh sudarta, kami dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib terkait dengan penyelesaian. karena pada prinsipnya pemerintah kota sudah melewati prosedur didalam upaya  pembesan lahan tersebut. mulai pengecekan lahan, kemudian verifikasi dan sampai dengan kepada proses pengajuan sertifikasi,” ujar gita kepada rb, kemarin (18/11).
baca juga:jembatan la putus, akses ke lahan pertanian lumpuh
gita mengkui, saat proses pembebasan lahan surat yang dimiliki oleh terduga pelaku penyerobotan lahan berupa surat keterangan tanah (skt). “terkait skt itu palsu atau tidak mungkin bukan ranah kami untuk menjelaskan, itu wewenang bpn,” ucapnya. 
namun, pihaknya sangat menyakini sebelum membebaskan lahan tersebut sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. untuk prosedur pembebasan lahan pertama akan dilihat peta bpn, berdasarkan peta bpn bahwasannya di daerah itu sudah klier. 
baca juga:dugaan salah bayar ganti rugi lahan di balai kota, pemilik lahan lapor ke polda
“perlu dipahami, skt itu sebenarnya bukan bukti kepemilikan hak. bukti kepemilikan hak itu adalah sertifikat. skt itu sekedar pengakuan legal secara lokal,” pungkasnya. 
sementara itu, dprd kota bengkulu ikut menyoroti persoalan salah ganti rugi lahan ini, ketua komisi ii dprd kota bengkulu, nuzuludin, se saat diwawancarai rb. mendesak agar pemerintah kota (pemkot) bengkulu melakukan klarifikasi dan memperjelas masalah sangketa karena saling klaim kepemilikan lahan seluas 528 meter persegi yang tepat berada didepan proyek pembangunan balai merah putih. ini dilakukan agar ada kepastian tentang siapa yang berhak memiliki lahan tersebut melalui bukti kepemilikan.
“artinya pemkot harus memberikan klarifikasi dan penyelesaian kepada pihak pelapor, agar masalah sengkata ini cepat diselesaikan,” ungkapnya.
baca juga:18.600 hektar hpt mukomuko, diusulkan jadi lahan pertanian
dilanjutnya, pemkot harus memberikan pembuktian dari aspek hukum tentang kepemilikan tanah sengketa tersebut. nuzuludin juga berpesan agar pemkot dapat mempersiapkan tersebut karena pasti akan ada penggilan dari polda atas laporan yang disampaikan oleh pihak pemilik.
“dari pihak hukum pemkot, dan pertananan pemda agar segera melakukan klarifikasi dan pembuktian bahwa pemkot merupakan pemilik sah atas tanah yang diperebutkan,” sebutnya.
penasehat hukum (ph) pelapor irwan cisar aplato, sh mengatkan, saat ini laporan yang disampaikan kliennya ke polda bengkulu beberapa waktu yang lalu atas dugaan penyerobotan saat sudah ditindak lanjuti oleh penyidik polda bengkulu. 
baca juga:lima warga klaim lahan masuk pembangunan ppn
“penyidik sudah turun kelokasi lahan yang bermasalah itu, laporan kita sudah ditindak lanjuti,” singkatnya. 
untuk diketahui, sebelumnya sudarta (65) warga kecamatan selebar, melapor nusra kambas ke polda bengkulu atas dugaan penyerobotan lahan seluas 528 meter² yang berada di jalan aru jajar, pekan sabtu tepatnya di depan proyek pembangunan balai kota merah putih. 
baca juga:hibah lahan 96 kk terkendala aturan 
lahan seluas 528 meter² tersebut saat ini sudah menjadi aset pemerintah kota (pemkot) bengkulu. karena sebelumnya pemkot bengkulu melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota bengkulu telah membayar ganti rugi atas lahan tersebut sebesa rp 600 juta kepada orang yang diduga bukan pemilik sebenarnya. 
baca juga:hibah lahan 96 kk terkendala aturan 
sebelum membuat laporan ke polda bengkulu, pihak pelapor dan terlapor sudah diundang lurah pekan sabtu bersama dinas pupr kota bengkulu untuk dilakukan mediasi. dalam mediasi yang dilakukan, tidak juga ditemukan titik terang antara pelapor dan terlapor. walaupun dalam mediasi, pelapor sudah menunjukan bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut, dengan membawa skt yang asli, karena menurut keterangan ph pelapor skt yang dimiliki terlpor merupakan skt palsu atau hanya poto kopi. (eng/dna)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 19 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan