Pilkada, PJs Bupati Seluma: ASN Tidak Boleh Memihak

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 01 Oct 2024 - 23:00

BERSAMA: Pjs. Bupati Seluma (kanan) didampingi Sekda Seluma.--Zulkarnain/rb

Meri Sasdi mengatakan, bisa saja kunjungan tersebut akan dilakukan di 2 OPD sekaligus didalam 1 hari, terutama jika masa senggang dan tidak ada tugas yang menumpuk di meja kerjanya.

Ia mengatakan bahwa ini pembinaan ini merupakan salahsatu langkah positif agar OPD lebih termotivasi untuk menghadapi tantangan selanjutnya.

Karena hal ini juga ia terapkan semasa ia menjabat sebagai Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga saat ini.

“Perencanaan dalam jangka apapun harus disusun dan dikejar.

Ini sudah saya terapkan sejak Kepala Dispora hingga Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan sehingga meraih hasil positif.

Jika ada OPD yang belum bagus kita harapkan pelayanan dan visinya di tingkatkan, jika sudah bagus kita tekan agar disempurnakan,” tekan Pjs Bupati.

Untuk diketahui, Pjs. Bupati Seluma, H. Meri Sasdi, M. Pd dikukuhkan oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA pada Selasa pagi 24 September 2024.

Rincian masa kerja Meri Sasdi sebagai Pjs. Bupati Seluma, hampir sama dengan jadwal cuti diluar tanggungan negara yang dilakukan oleh Bupati Seluma, Erwin Octavian, SE dan Wakil Bupati Seluma, Drs. H. Gustianto.

Yakni sejak Rabu 25 September hingga Sabtu 23 November 2024, artinya setelah masa cuti Bupati dan Wakil Bupati usai, berakhir pula masa jabatan Meri Sasdi sebagai Pjs. Bupati Seluma.

pilkada, pjs bupati seluma: asn tidak boleh memihak                             seluma, koranrb.id - hadapi pemilihan kepala daerah (pilkada), pjs bupati seluma, h. meri sasdi, m.pd menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma untuk tidak memihak kepada pasangan calon (paslon) manapun.
karena hal tersebut sudah diatur didalam undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn) dan peraturan pemerintah no. 53 tahun 2010 tentang disiplin pns. 
pns dilarang berpartisipasi dalam kampanye politik atau mendukung salah satu kandidat secara langsung.
tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pns tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh politik praktis, sehingga menjaga integritas dan netralitas dalam pelayanannya kepada masyarakat.
baca juga:nasib kades dusun baru ibran, dinas pmd tunggu batas waktu nonaktif selesai
“seorang asn memang memilik hak pilih, namun untuk menjaga netralitas, memang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis,” tegas pjs bupati seluma.
ditambahkan sekda seluma, h. hadianto, se. m. si, selaku pimpinan tertinggi asn di lingkungan pemkab seluma, ia sudah kerap mengimbau bahwa asn pemkab seluma harus menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas.
dengan cara tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan parpol, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pada peserta yang ikut menjadi calon dalam pemilu 2024.
"diharapkan agar seluruh asn di pemkab seluma jaga netralitas, karena sejatinya asn tidak boleh memihak kepada salahsatu calon,"tegas sekda.
baca juga:mantan kades jadi tersangka korupsi pengelolaan dana bumdes, jaksa lakukan penahanan
jika memang terdapat asn yang masih kedapatan melanggar, maka tentunya ada sanksi yang sudah menanti.
karena berdasarkan ketentuan pasal 494 uu nomor 7 tahun 2017, baik asn, tni/polri hingga kades dan perangkat desa serta bpd yang melanggar larangan dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak rp 12 juta. 
"jadi bukan hanya sekedar imbauan, karena jika terbukti melanggar tentunya ada sanksi dan konsekuensi yang harus dihadapi,"pungkas sekda.
sementara itu pasca dikukuhkan, pjs bupati seluma, h. meri sasdi, m. pd memang fokus mulai membina organisasi perangkat daerah (opd) yang ada dilingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma, mulai efektif pekan ini.
baca juga:mantan pengurus gerindra diduga catut logo paslon pilkada mukomuko lainnya
meri sasdi mengatakan, bisa saja kunjungan tersebut akan dilakukan di 2 opd sekaligus didalam 1 hari, terutama jika masa senggang dan tidak ada tugas yang menumpuk di meja kerjanya.
ia mengatakan bahwa ini pembinaan ini merupakan salahsatu langkah positif agar opd lebih termotivasi untuk menghadapi tantangan selanjutnya.
karena hal ini juga ia terapkan semasa ia menjabat sebagai kepala opd dilingkungan pemerintah provinsi bengkulu hingga saat ini.
“perencanaan dalam jangka apapun harus disusun dan dikejar.
baca juga:30 anggota dprd seluma study tour ke jambi, mau belajar soal ini
ini sudah saya terapkan sejak kepala dispora hingga dinas perpusatakaan dan kearsipan sehingga meraih hasil positif.
jika ada opd yang belum bagus kita harapkan pelayanan dan visinya di tingkatkan, jika sudah bagus kita tekan agar disempurnakan,” tekan pjs bupati.
untuk diketahui, pjs. bupati seluma, h. meri sasdi, m. pd dikukuhkan oleh gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma pada selasa pagi 24 september 2024.
rincian masa kerja meri sasdi sebagai pjs. bupati seluma, hampir sama dengan jadwal cuti diluar tanggungan negara yang dilakukan oleh bupati seluma, erwin octavian, se dan wakil bupati seluma, drs. h. gustianto.
yakni sejak rabu 25 september hingga sabtu 23 november 2024, artinya setelah masa cuti bupati dan wakil bupati usai, berakhir pula masa jabatan meri sasdi sebagai pjs. bupati seluma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan