Giliran Lembaga Adat Desa Desak Kades Tanjung Alam Diberhentikan, Surati Bupati Kepahiang

giliran lembaga adat desa desak kades tanjung alam diberhentikan, surati bupati kepahiang koranrb.id - desakan pemberhentian terhadap kades tanjung alam kecamatan ujan mas, kabupaten kepahiang, feri marzoni semakin kencang. setelah warga yang diteruskan oleh badan permusyawaratan desa (bpd), anggota dprd kepahiang, terkini desakan pemberhentian juga melayang dari lembaga adat desa (lad) tanjung alam.  ditandatangani ketua ketua lembaga adat desa (lad) tanjung alam kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang, abasri tertanggal 28 oktober 2024 diketahui surat desakan mundur tersebut dilayangkan kepada bupati kepahiang hidayatullah sjahid. surat juga ditembuskan kepada  ketua lda kabupaten kepahiang, ketua dprd kabupaten kepahiang dan camat ujan mas.  di dalam surat berisi sangat jelas, yakni permintaan kepada  bupati agar segera merealisasikan pemberhentian jabatan terhadap kades tanjung alam. dasarnya, lad berpegang pada tuntutan warga desa yang diteruskan ke badan permusyawaratan desa (bpd) tertanggal 22 oktober 2024. lad berpandangan kades tanjung alam telah melanggar norma agama dan norma adat desa tanjung alam. ada 4 poin yang dianggap membuat kades layak diberhentikan.  pertama, kades telah melanggar uu ri no 6 tahun 2024 ayat 4 huruf c yang berbunyi "kades berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. serta huruf m yang berbunyi "kades berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat".  baca juga:wajib diketahui pemancing galatama ikan mas bengkulu, ini rekomendasi aroma esen paling jitu! baca juga:anggaran pembangunan spam-kobema terserap 92 persen kedua, kades dianggap telah melanggar perda kabupaten kepahiang nomor 11 tahun 2016 tentang adat. ketiga, kades telah berbuat asusila dengan melakukan perbuatan perselingkuhan dengan seorang perempuan warga desa tanjung alam yang telah diakui oleh yang bersangkutan.  keempat, kades dianggap tidak dapat menjadi contoh teladan bagi warga desa tanjung alam.  di dalam surat tersebut, lda tanjung alam juga melampirkan salinan surat tuntutan warga dan daftar tanda tangan dukungan warga desa.  terpisah, anggota dprd kabupaten kepahiang anudin ikut mendesak pemkab kepahiang mengambil langkah tegas.  "melihat kronologisnya ini kan sudah menjadi aib, makanya saya kira layak dicopot jabatan kadesnya," kata anudin.  mengacu pada uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menurutnya, mekanisme pencopotan jabatan kades dapat diterapkan terhadap kades tanjung alam. salah satu poinnya adalah, tindakan kades telah meresahkan masyarakat. "kita tidak ada yang namanya intervensi di sini. desakan warga juga sudah jelas, dokumentasinya juga ada," kata anudin.  bupati, lanjutnya, harus bersikap tegas. jika dibiarkan, ia khawatir akan menjadi contoh yang buruk buat kabupaten kepahiang secara luas. bisa diartikan juga, kades dapat berbuat seenaknya seperti berbuat asusila hingga memiliki istri lebih dari 1. baca juga:ini komposisi akd dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029 baca juga:tiang provider internet makin semrawut di kota bengkulu, warga bakal lapor polisi, ombudsman buka pengaduan dengan kasus yang menimpa kades tanjung alam ini pula, lanjut anudin, dapat menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya di kabupaten kepahiang terkhusus buat para kades. agar tetap menjalani aturan, karena jabatan yang diemban adalah amanah.  "soal sudah ada izin dari istri pertama, kan itu setelah heboh di masyarakat dan media. jadi mau tak mau istri pertama beri izin. pemkab kepahiang harus tegas, untuk soal yang satu ini," jelas anudin.  sebelumnya,  tim gabungan terdiri dari inspektorat daerah, dinas pmd, camat ujan mas, bagian hukum dan bagian pemerintahan setkab kepahiang langsung bergerak. rabu, 30 oktober 2024, bertempat di ruang rapat inspektorat daerah kabupaten kepahiang, tim gabungan telah melakukan kajian awal terkait laporan permintaan warga desa tanjung alam kecamatan ujan mas, mencopot kades feri marzoni.  ada beberapa poin penting dihasilkan dalam pertemuan awal tim gabungan ini. diantaranya, untuk tahap awal akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor dalam hal ini kades tanjung alam.  dikonfirmasi, inspektur pembantu (irban) wilayah ii inspektorat daerah kabupaten kepahiang, neki budiman, se, mm menerangkan, hari ini juga spt tim gabungan akan disampaikan kepada bupati kepahiang hidayatullah sjahid.  baca juga:viral video guru sman 1 minta bantuan presiden prabowo, ngaku dipecat karena tak kerja, padahal lagi sakit baca juga:sejak januari 2024, total 4.565 kendaraan lakukan uji kir di uptd pkb dishub kota bengkulu "ya, tadi kita telah melakukan pertemuan. hadir, dari pihak inspektorat, sekretaris dan kabid dinas pmd, kabag hukum dan  dari bagian pemerintahan setdakab kepahiang ada perwakilan.  untuk sementara kami sepakat untuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari personel inspektorat (irban dan ppupd), dinas pmd, bagian hukum, bagian pemerintahan dan camat ujan mas. insya allah spt nya sudah naik ke meja pak bupati," papar neki.  tim gabungan lanjutnya akan melakukan pemanggilan, baik pihak terlapor maupun pelapor. "rencana selanjutnya kita juga akan memanggil pihak pelapor dengan metode random sampling," terang neki.  sesuai dengan surat badan permusyawaratan desa (bpd) tanjung alam nomor 003/bpd/ta/2024 tertanggal 28 oktober 2024, berisi 2 poin penting terkait tuntutan warga. pada surat berkop bpd yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut feri marzoni dari jabatan kepala desa tanjung alam kecamatan ujan mas. atau  meminta  feri marzoni segera mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya sebagai kades tanjung alam kecamatan ujan mas.  diketahui, usai membuat geger warga dengan 'ada main' dengan wanita di desa yang sudah berstatus janda.  belakangan, kades memenuhi desakan pihak keluarga wanita dengan bersedia menikahi janda tersebut dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar rp 10 juta dan menikahi secara resmi. karena ini pula, kades diketahui melakukan pengurusan izin poligami resmi ke pengadilan negeri (pn) kepahiang.

Tag

• # tanjung alam
• # lembaga adat
• # kasus kades
• # kepala desa
• # kades

Share

• 
• 
• 
• 
•