ASN Tuntut Kejelasan Pembayaran TPP 5 Bulan, Bupati Lebong Minta Bersabar

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 05 Dec 2024 - 22:07

TUNTUT: Puluhan ASN Lebong menggelar aksi damai depan BKD Lebong untuk menuntut kejelasan pembayaran TPP. -foto: fiki/koranrb.id-

Dalam penyusunan anggaran, Bupati memastikan, sudah menyesuaikan dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Tidak ada yang namanya tunda bayar dan tidak ada yang namanya tidak melakukan pembayaran TPP terhadap jerih payah kinerja ASN di Kabupaten Lebong,” tegas Bupati.

Sejak awal memimpin Kabupaten Lebong, terang Kopli, dirinya selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

“Setiap tahun saya menaikkan TPP bagi ASN,” ucapnya.

Namun kondisi saat ini, Pemkab Lebong masih menunggu transfer DBH Rp 20 miliar dari Provinsi Bengkulu yang belum ditransfer ke Kabupaten Lebong dan DBH Rp 40 miliar dari pusat yang belum ditransfer ke Kabupaten Lebong.

“Artinya ada Rp60 miliar yang masih kita tunggu hingga akhir Desember. Sementara kita membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 30 miliar - 40 miliar hingga akhir tahun. Insya Allah jika DBH Provinsi dan Pusat sudah ditransfer, Kabupaten Lebong tetap pada stabilitas keuangan yang terpantau,” ujarnya.

Untuk itu, Bupati meminta ASN dan mitra kerja Pemkab Lebong tetap bersabar sembari menunggu DBH dari Pemprov Bengkulu dan Pemerintah Pusat di transfer ke Kasda Kabupaten Lebong.

“Mohon bersabar karena kondisi kita 98 persen itu menunggu dana transfer pusat. Tentu kami menyusun dalam anggaran ini menyesuaikan aturan,” tutupnya.

asn tuntut kejelasan pembayaran tpp 5 bulan, bupati lebong minta bersabar                            koranrb.id – puluhan aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong menggelar aksi damai di depan kantor badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, , kamis, 5 desember 2024.
aksi damai itu bertujuan untuk meminta kejelasan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang belum dibayar selama 5 bulan.
aksi damai itu berlanjut dengan audensi. tiga orang perwakilan massa aksi menggelar audensi bersama bagian akutansi bkd lebong. 
dalam audensi itu, bkd lebong memastikan akan membayar tpp asn yang belum dibayarkan setelah dana bagi hasil (dbh) provinsi dan dbh pemerintah pusat di transfer ke kabupaten lebong.
baca juga:pesan tokoh bengkulu selatan usai pilkada, tetap jaga persatuan 
baca juga:polisi segera panggil 8 terlapor penyegel ruang kerja wabup lebong
“tadi kami sudah melakukan audensi bersama bagian akutansi. kata mereka (bagian akutansi, red) hari ini (kamis, red) plt bkd bersama tim sedang menemui pemerintah provinsi bengkulu untuk meminta kejelasan pembayaran dbh. karena sampai saat ini dbh untuk kabupaten lebong baru dibayarkan untuk triwulan (tw) i sedangkan tw ii, iii dan tw iv belum dibayarkan,” kata perwakilan asn, a. ropik.
a. ropik meminta kepada pemangku kepentingan di kabupaten lebong agar segera membayar tpp asn yang belum dibayarkan selama 5 bulan di tahun ini. karena lebih kurang 1.400 asn di kabupaten lebong menunggu pembayaran tpp tersebut.   
“dasar kita menuntut tpp, karena itu hak kita sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. selama ini kita menjalankan kewajiban kita, mudah-mudahan hak kita dipenuhi,” ujarnya. 
dalam klarifikasi melalui video, bupati lebong, kopli ansori, s.sos  menyikapi beberapa hal tentang anggaran di kabupaten lebong.
“tentu dalam hal ini saya sampaikan bahwa kabupaten lebong memiliki pad sekarang sudah di posisi rp 35 miliar, itulah yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. namun, dalam penyusunan anggaran itu, kita menyusun pagu anggaran lebih kurang rp 700 miliar. artinya ada rp 600 miliar kita menunggu dana transfer pusat,” terang bupati.
untuk itu, bupati meminta agar tidak ada kecemasan yang berlebihan baik di kalangan asn maupun mitra kerja pemerintah kabupaten lebong. 
baca juga:pelaksanaan skb cpns bengkulu pindah ke upt bkn bentiring, ini alasan pemprov bengkulu
baca juga:22 guru pendidikan agama islam di rejang lebong lulus ukmppg 2024 
dalam penyusunan anggaran, bupati memastikan, sudah menyesuaikan dan sesuai dengan aturan yang ada. 
“tidak ada yang namanya tunda bayar dan tidak ada yang namanya tidak melakukan pembayaran tpp terhadap jerih payah kinerja asn di kabupaten lebong,” tegas bupati. 
sejak awal memimpin kabupaten lebong, terang kopli, dirinya selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan asn. 
“setiap tahun saya menaikkan tpp bagi asn,” ucapnya.
namun kondisi saat ini, pemkab lebong masih menunggu transfer dbh rp 20 miliar dari provinsi bengkulu yang belum ditransfer ke kabupaten lebong dan dbh rp 40 miliar dari pusat yang belum ditransfer ke kabupaten lebong.
“artinya ada rp60 miliar yang masih kita tunggu hingga akhir desember. sementara kita membutuhkan anggaran lebih kurang rp 30 miliar - 40 miliar hingga akhir tahun. insya allah jika dbh provinsi dan pusat sudah ditransfer, kabupaten lebong tetap pada stabilitas keuangan yang terpantau,” ujarnya.
untuk itu, bupati meminta asn dan mitra kerja pemkab lebong tetap bersabar sembari menunggu dbh dari pemprov bengkulu dan pemerintah pusat di transfer ke kasda kabupaten lebong. 
“mohon bersabar karena kondisi kita 98 persen itu menunggu dana transfer pusat. tentu kami menyusun dalam anggaran ini menyesuaikan aturan,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 6 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan