Ini 10 Modus Korupsi Dana Desa yang Sering Terjadi di Indonesia

Reporter: Firmansyah |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 17 Dec 2024 - 11:26

KEGIATAN: Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DD--Firmansyah/RB

Mereka meminta biaya administrasi atau uang pelicin kepada warga yang ingin menerima bantuan. Contoh, masyarakat diminta membayar Rp 50 ribu untuk menerima bantuan langsung tunai (BLT).

Tentunya membuat beban masyarakat bertambah, dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun.

4 Pemotongan Dana Bantuan

Modus ini terjadi ketika dana bantuan yang seharusnya diterima masyarakat dipotong oleh oknum perangkat desa.

Biasanya, pemotongan ini tidak disertai dengan alasan yang jelas. Contoh, dana bantuan untuk warga sebesar Rp 600 ribu hanya diberikan Rp 400 ribu, dengan alasan untuk kepentingan bersama.

Dalam hal ini tentu hak masyarakat tidak terpenuhi secara penuh, dan mereka merasa dirugikan.

5 Manipulasi Data Penerima Bantuan

Manipulasi data penerima bantuan dilakukan dengan cara memasukkan nama-nama fiktif atau mengganti penerima asli dengan orang-orang yang dekat dengan kepala desa atau perangkat desa.

Contoh, nama-nama penerima BLT yang terdaftar adalah keluarga atau kerabat kepala desa, padahal mereka tidak memenuhi syarat.

Yang akhirnya membuat bantuan tidak tepat sasaran, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan.

6 Penggunaan Dana untuk Kepentingan Pribadi

ini 10 modus korupsi dana desa yang sering terjadi di indonesia                             koranrb.id – dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
sayangnya sering kali dana tersebut menjadi sasaran korupsi. korupsi dana desa tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat pembangunan.
berikut 10 modus korupsi dana desa yang sering terjadi beberapa tahun terakhir.
1 mark-up anggaran
modus mark-up anggaran adalah salah satu cara paling umum dalam korupsi dana desa. kepala desa atau perangkat desa bekerja sama dengan penyedia barang/jasa untuk menaikkan harga dalam laporan keuangan.
baca juga:dana desa tahun 2025 turun, harus tetap optimalkan pembangunan desa
baca juga:penyelidikan dugaan korupsi dana desa bungin 2024, polres lebong datangkan ahli pii
contoh, dalam pembangunan rabat beton desa, anggaran yang sebenarnya hanya rp 100 juta dikemas menjadi rp 200 juta. sisa rp100 juta dibagi-bagi antara pihak yang terlibat.
dimana hal tersebut berakibat kualitas infrastruktur menjadi buruk karena dana yang tersisa tidak cukup untuk membangun sesuai standar. 
2 pengadaan fiktif
pengadaan barang atau proyek yang tidak pernah ada juga menjadi modus korupsi yang sering terjadi. dalam laporan keuangan, kegiatan atau proyek tertentu dilaporkan selesai, padahal kenyataannya tidak pernah dilakukan.
contoh, dilaporkan telah membeli komputer untuk kantor desa, namun perangkat tersebut tidak pernah ada. yang akhirnya berdampak tidak ada hasil nyata dari penggunaan dana desa, tetapi anggaran tetap habis. 
3 pungutan liar
pungutan liar dilakukan oleh perangkat desa dengan memanfaatkan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
baca juga:hakordia 2024, kejari lebong gelar penyuluhan hukum kades, ingatkan tidak selewengkan dana desa
baca juga:tahun 2025, desa masih wajib anggarkan blt dana desa 
mereka meminta biaya administrasi atau uang pelicin kepada warga yang ingin menerima bantuan. contoh, masyarakat diminta membayar rp 50 ribu untuk menerima bantuan langsung tunai (blt).
tentunya membuat beban masyarakat bertambah, dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun. 
4 pemotongan dana bantuan
modus ini terjadi ketika dana bantuan yang seharusnya diterima masyarakat dipotong oleh oknum perangkat desa.
biasanya, pemotongan ini tidak disertai dengan alasan yang jelas. contoh, dana bantuan untuk warga sebesar rp 600 ribu hanya diberikan rp 400 ribu, dengan alasan untuk kepentingan bersama.
dalam hal ini tentu hak masyarakat tidak terpenuhi secara penuh, dan mereka merasa dirugikan. 
5 manipulasi data penerima bantuan
manipulasi data penerima bantuan dilakukan dengan cara memasukkan nama-nama fiktif atau mengganti penerima asli dengan orang-orang yang dekat dengan kepala desa atau perangkat desa.
baca juga:turun! ini rincian dana desa 2025 di kepahiang, hanya 4 desa di atas rp1 miliar
baca juga:desa berhak mandiri kelola dana desa untuk kembangkan potensi
contoh, nama-nama penerima blt yang terdaftar adalah keluarga atau kerabat kepala desa, padahal mereka tidak memenuhi syarat.
yang akhirnya membuat bantuan tidak tepat sasaran, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. 
6 penggunaan dana untuk kepentingan pribadi
dana desa sering kali digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum kepala desa atau perangkat desa, seperti membeli kendaraan, membangun rumah, atau memenuhi kebutuhan keluarga.
contoh, kepala desa menggunakan dana desa untuk membeli mobil pribadi dengan dalih operasional desa. akhirnya berdampak pada pembangunan desa terhambat karena dana tidak digunakan sesuai peruntukannya. 
7 pembuatan laporan palsu
modus ini melibatkan manipulasi dokumen dan laporan pertanggungjawaban keuangan. kepala desa dan perangkat desa membuat laporan fiktif agar dana terlihat sudah digunakan sesuai rencana.
baca juga:pastikan telusuri aset 2 terdakwa tipikor dana desa puguk pedaro, jaksa bidik sebidang tanah
baca juga:dana desa menurun rp2 miliar, terbesar air sebayur dapat rp1,8 miliar
contoh, dalam laporan keuangan, tertulis bahwa dana telah digunakan untuk pembayaran hok, padahal kegiatan tersebut tidak menggunakan hok yang sejumlah dilaporkan.
akibatnya tidak ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa karena program tidak dijalankan. 
8 kolusi dengan kontraktor
modus ini terjadi ketika kepala desa bekerja sama dengan kontraktor untuk mendapatkan keuntungan pribadi. kontraktor yang dipilih biasanya adalah orang yang sudah memberikan imbalan tertentu kepada kepala desa.
contoh, kontraktor memenangkan proyek tanpa melalui proses tender yang transparan, dan pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi.
sehingga berdampak pada infrastruktur yang dibangun menjadi tidak berkualitas, dan proses pembangunan tidak efisien
9 tidak transparannya proses pengelolaan dana
ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana desa menciptakan celah bagi terjadinya korupsi. masyarakat tidak diberikan akses untuk mengetahui detail penggunaan dana desa.
baca juga:hasil korupsi dana desa gunung kayakecamatan padang guci hulu dipakai untuk judi online
baca juga:pagu dana desa 2025 kabupaten seluma rp142 miliar, desa cahaya negeri tertinggi, muara danau terendah
contoh, tidak adanya papan informasi anggaran atau laporan penggunaan dana desa di tempat umum. dampaknya, masyarakat tidak dapat mengawasi pengelolaan dana, sehingga korupsi sulit terdeteksi. 
10 pemanfaatan celah administrasi
banyak kepala desa memanfaatkan celah administrasi, seperti ketidaklengkapan aturan atau lemahnya pengawasan, untuk menyalahgunakan dana desa.
contoh, dana desa digunakan untuk kegiatan yang tidak ada dalam apbdes (anggaran pendapatan dan belanja desa), tetapi tetap dilaporkan sebagai pengeluaran resmi.
untuk dampak, dana tidak digunakan untuk kebutuhan prioritas desa, dan pembangunan menjadi tidak optimal. 
korupsi dana desa merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat. oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk memberantas korupsi ini.
dengan pengelolaan dana desa yang bersih dan transparan, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan