Tunggakan 5 Bulan, TPP ASN Lebong hanya Dibayar 1 Bulan, ASN Lebong Kecewa

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 29 Dec 2024 - 11:55

TPP: Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan hanya akan dibayar 1 bulan dari 5 bulan tunggakan. FIKI/Lebong --

tunggakan 5 bulan, tpp asn lebong hanya dibayar 1 bulan, asn lebong kecewa                             koranrb.id – tambahan penghasilan pegawai (tpp) dipastikan hanya akan dibayar 1 bulan dari 5 bulan tunggakan. 
berdasarkan surat edaran (se) yang dikeluarkan oleh pj sekda lebong, 27 desember 2024 perihal pengajuan berkas tpp agustus 2024.
salah seorang asn pemkab lebong yang tidak ingin disebutkan namanya, merasa kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan pemkab lebong terkait pembayaran tpp tersebut.
baca juga:seluma nihil penyakit ngorok, 500 dosis vaksin disebar untuk pencegahan
baca juga:wisatawan keluhkan antrean bbm di kota bengkulu, sebut banyak kendaraan dengan tangki modifikasi ikut antre
“pasti kecewa. kita berharap minimal dibayarkan 3 bulan,” katanya.
ia menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemkab lebong tidak selaras dengan janji manis yang selama ini diucapkan.
“saat kita demo kemarin, janjinya mau dibayar full. ini cuma secuil (satu bulan, red). tidak sebanding dengan kinerja kami selama ini,” ujarnya.  
tambahan penghasilan pegawai (tpp) aparatur sipil negara (asn) pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, akhirnya bakal dibayar 30 desember 2024. 
baca juga:10 bahaya mengonsumsi sayur-sayuran yang diolah dengan cara digoreng bagi kesehatan
baca juga:pendaftaran pppk gelombang ii di rejang lebong membludak, diprediksi tembus 2.000 pelamar
tapi sepertinya tidak sesuai harapan, sebab pembayaran tpp tersebut hanya bakal 1 bulan dari 5 bulan tunggakan,
yakni mulai dari tpp agustus hingga desember 2024. pemkab lebong hanya membayar tpp agustus saja.
ini tercermin dari surat edaran se yang dikeluarkan oleh pj sekda lebong, 27 desember 2024 perihal pengajuan berkas tpp agustus 2024.
atas hal ini, yayasan nuansa alam lestari (nal) yang mendampingi asn lebong mendapatkan hak tpp nya, berencanakan akan melaporkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong ke aparat penegak hukum (aph).
baca juga:ketua dprd minta jaringan listrik sumbagteng terkoneksi ke seluruh wilayah mukomuko
baca juga:hasil seleksi pppk tahap i belum diumumkan, bkpsdm bengkulu tengah sampaikan alasan ini
laporan itu akan dilayangkan awal januari 2025 nanti, langsung ke komisi pemberantasan korupsi (kpk), kejaksaan agung (kejagung) hingga mabes polri.
sebab, mereka menilai pembayaran tpp yang hanya 1 bulan dari 5 bulan tpp asn yang menunggak dinilai tidak sesuai janji pemkab lebong saat menerima massa aksi dari asn pemkab lebong dan yayasan nal, 23 desember 2024 lalu.
saat aksi massa itu, terbit berita acara kesepakatan antara pemkab lebong yang diwakilkan oleh plt. kepala badan keuangan daerah (bkd) lebong, riswan effendi, mm.
dalam berita acara yang ditandatangani oleh riswan effendi, menyatakan akan melaksanakan pencairan tpp sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila anggaran tersedia di 2024, yang bersumber dari dbh provinsi dan dbh pusat sudah masuk ke kas daerah (kasda).
kemudian, pada 27 desember 2024 terbit surat edaran (se) perihal pengajuan berkas tpp agustus 2024.
se ini ditandatangani oleh, pj. sekda lebong, mahmud siam, sp., mm.
atas hal ini, direktur yayasan nuansa alam lestari (nal), devi gunawan menilai, tidak ada konsistensi dari pemkab lebong terhadap pembayaran tpp asn.
“secara jelas dan terang benderang, pernyataan bkd, maupun bupati sesuai video yang sudah beredar itu seperti membohongi publik, membohongi para asn,” kata devi, sabtu, 28 desember 2024.
lanjut devi, bupati, kopli ansori, s.sos dan plt bkd lebong sudah berjanji akan melunasi tpp di tahun ini, saat dbh sudah masuk ke kasda.
namun, tiba mahmud siam mengeluarkan se untuk pembayaran tpp 1 bulan.
kalau memang dbh belum cair, mereka mempertanyakan dari mana uang pembayaran tpp yang hanya 1 bulan itu.
 “dbh itu peruntukannya bukan untuk membayar tpp. karena tpp itu sudah diplot dalam apbd murni kabupaten lebong, selama satu tahun. tapi anggarannya tidak ada, tpp belum dibayar,” ujar devi.
atas hal ini, devi tegas meminta aph untuk mengusut persoalan ini.
“aph harus melihat kondisi ini, apakah aph harus menunggu laporan terlebih dahulu,” tanya devi.
dia menyebutkan pembayaran tpp yang kurang dari 12 bulan dalam 1 tahun anggaan berjalan sudah terjadi hampir setiap tahun.
 “ini sudah tidak bisa dibiarkan. karena bukan kecil uang untuk membayar tpp itu. lantas kemana uang itu. kalau tidak ada halangan, awal januari 2025 kami yayasan nal akan mendatangi kejagung, kpk dan mabes polri,” tegas devi.
terang devi, tujuan pihaknya mendatangi kpk, kejagung dan mabes polri untuk melaporkan pengelolaan keuangan di kabupaten lebong.
“jangan main-main dengan uang negara. uang tpp itu tidak sedikit, itu puluhan miliar. kemana uang itu. kami akan sampaikan hal ini,” tutupnya. 
sementara itu, pelaksana tugas (plt) kepala bkd lebong, riswan effendi, mm belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini.
rb sudah mengirimkan pesan singkat ke nomor watsapp plt kepala bkd lebong, namun hingga berita ini diterbitkan plt. kepala bkd belum merespon pesan singkat yang dikirimkan rb. 
di sisi lain, pj sekda lebong, mahmud siam, sp., mm juga belum bisa dikonfirmasi perihal pembayaran tpp ini.
rb sudah meninggalkan pesan singkat, namun hingga berita ini diterbitkan, mahmud siam belum juga mersepon.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan