Merasa Dirugikan TPG Triwulan IV Dicicil, Guru Segera Lapor Disdik Kota Bengkulu ke Ombudsman

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 29 Dec 2024 - 12:13

LAPOR: Salah seorang guru akan segera melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Bengkulu, buntut Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan IV. ABDI/RB--

merasa dirugikan tpg triwulan iv dicicil, guru segera lapor disdik kota bengkulu ke ombudsman                            koranrb.id - salah seorang guru akan segera melapor ke ombudsman republik indonesia (ri) perwakilan bengkulu, buntut tunjangan profesi guru (tpg) triwulan iv (oktober, november dan desember) yang baru dibayarkan untuk 2 bulan saja. 
diketahui, pihak dinas pendidikan (disdik) kota bengkulu akan menyelesaikan sisa tpg triwulan iv akan dibayarkan januari 2025 dengan alasan terdapat kendala teknis.
anehnya, tpg triwulan iv untuk guru sertifikasi di bawah naungan dinas pendidikan kota bengkulu sudah dilakukan 100 persen oleh pemerintah pusat ke kas daerah (kasda) pemkot bengkulu.
diungkapkan, salah satu guru penerima tpg kota bengkulu, hi (26), dirinya berencana melaporkan ke ombudsman secepatnya.
baca juga:tunggakan 5 bulan, tpp asn lebong hanya dibayar 1 bulan, asn lebong kecewa
baca juga:seluma nihil penyakit ngorok, 500 dosis vaksin disebar untuk pencegahan
"kita merasa dirugikan, kita akan melapor ke ombudsman," ungkap hi, minggu, 29 desember 2024.
sebelumnya, asisten muda keasistenan pemeriksaan laporan ombudsman ri perwakilan provinsi bengkulu, hendra irawan, m.pd mengatakan,
siap menerima laporan para guru sertifikasi kota bengkulu yang terdata sebagai penerima tpg triwulan iv, jika terjadi dugaan maladministrasi dalam penyaluran tpg tersebut.
“kita siap menerima laporan dari para guru,” sampai hendra melalui seluler.
baca juga:wisatawan keluhkan antrean bbm di kota bengkulu, sebut banyak kendaraan dengan tangki modifikasi ikut antre
baca juga:terancam punah! berikut 5 fakta unik elang laut madagaskar, burung pemangsa yang oportunis
lebih lanjut, hendra mengatakan, dalam laporan tersebut, para guru hanya dimintai kronologi kemudian beberapa syarat administrasi lainnya.
“iya salah satunya kronologi dan hal-hal yang dianggap janggal,” ungkap hendra pada rb.
hendra menerangkan, identitas pelapor akan dirahasiakan oleh ombudsman ri bengkulu.
namun, untuk identitas ktp saat melaporkan ke pihaknya harus tetap ada.
“bisa dirahasiakan, namun identitas ktp ke kami (ombudsman, red) tetap harus ada,” terang hendra.
baca juga:10 bahaya mengonsumsi sayur-sayuran yang diolah dengan cara digoreng bagi kesehatan
baca juga:pendaftaran pppk gelombang ii di rejang lebong membludak, diprediksi tembus 2.000 pelamar
pengamat hukum universitas bengkulu, dr. zico junius fernando, sh, mh mengatakan bahwa terkait adanya dugaan pengalihan dana tpg tersebut menyalahi aturan berdasarkan undang undang keuangan nomor 17 tahun 2003.
“pada uu 17 tahun 2003, dana yang dialokasikan untuk tujuan tertentu tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. tanpa persetujuan secara resmi,” sampai zico
sambung zico, apabila uu di atas dikaitkan pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 jo uu nomor 20 tahun 2001, hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila tidak dilakukan secara benar.
“dan itu merugikan keuangan negara, dan untuk membuktikan apakah ada unsur pidana atau tidak maka diperlukan bukti-bukti, misal sifat melawan hukum dan niat tertentu,” ungkap zico.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan