ADD Tambahan Tidak Cair, Pemerintah Desa Tidak Mendapatkan Gaji

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 01 Jan 2025 - 23:21

PEMDES: Sejumlah perwakilan pemdes di Seluma saat mendatangi BKD beberapa waktu lalu.-foto: dok/koranrb.id-

add tambahan tidak cair, pemerintah desa tidak mendapatkan gaji                            koranrb.id - sebanyak 32 pemerintah desa (pemdes) di kabupaten seluma "menjerit" lantaran alokasi dana desa  (add) tambahan tidak cair. artinya mereka hanya bisa gigit jari lantaran tidak mendapatkan gaji. 
hal ini disebabkan kas daerah (kasda) pemerintah kabupaten (pemkab) seluma kosong, sehingga tidak dapat membayarkan hak pemdes. 
atas hal tersebut, rencananya 3 organisasi yakni asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi), persatuan perangkat desa indonesia (ppdi), serta persatuan anggota permusyawaratan desa seluruh indonesia (pabpdsi) se-kabupaten seluma akan menggelar rapat di sekretariat apdesi seluma pada kamis, 2 januari 2025.
bendahara apdesi seluma yang juga kades talang perapat kecamatan seluma barat, sukman mengatakan pertemuan tersebut merupakan aksi solidaritas dari 3 organisasi, karena sudah seharusnya pemdes menerima haknya.
baca juga:kadis pensiun, sekretaris dp3ap2kb seluma jadi plt kadis
baca juga: pengawasan di 3 titik, bkhit bengkulu pastikan lalu lintas media barang aman 
rencananya rapat tersebut akan membahas mengenai langkah apa yang harus dilakukan atas adanya fakta tersebut. sekaligus langsung berkoordinasi dengan sekda seluma, h. hadianto untuk meminta kejelasan.
"ada 32 pemerintah desa yang tidak dicairkan add tambahannya, informasi yang didapat karena kasda kosong. rencananya kamis kami akan rapat membahasnya sekaligus langsung mencoba menghadap sekda untuk diberi solusi," beber sukman.
menurutnya, jika nantinya tidak ada kejelasan mengenai add tambahan yang tidak dicairkan, maka kemungkinan besar pemerintah desa akan melakukan aksi unjuk rasa.
hal ini merupakan bentuk kekecewaan pemerintah desa di kabupaten seluma atas lambat dan terkesan menyepelekan pemerintah desa. padahal mereka merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat.
baca juga:merasa tak korupsi, direktur rsud manna enggan kembalikan kn rp126 juta
baca juga:selama 2024, konsumsi jbt dan jbkp menurun, jbu naik di bengkulu, konsumen: kami terpaksa beli bbm nonsubsidi
"kita lihat dulu apa kesepakatannya nanti, kalau tidak ada kejelasan pastinya kita akan unjuk rasa," tegas sukman.
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten seluma, sumiati, mm membenarkan bahwa kasda mengalami kekosongan sehingga berdampak pada tidak dicairkannya sejumlah pembayaran, termasuk add tambahan. 
sumiati mengatakan kondisi ini tidak hanya terjadi di pemkab seluma, namun hampir di sejumlah daerah juga mengalami hal yang sama.
salahsatu penyebab utamanya, karena belum disalurkannya dana bagi hasil (dbh) dari provinsi bengkulu. dbh tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (pkb). dbh tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4.
"kita menunggu dbh yang belum disalurkan dari provinsi, sudah dari triwulan 1 sampai triwulan 4 tidak dibayarkan. jadi bukan hanya kita saja yang mengalami kondisi serupa, rencananya pembayaran akan ditunda sampai pertengahan  januari," ungkap sumiati.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan