APBD 2025 Masih Dievaluasi, Plh Sekda: Kegiatan Belum Bisa Berjalan, Gaji ASN Tetap Tepat Waktu

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 02 Jan 2025 - 23:03

FOKUS: ASN Pemprov Bengkulu saat mengikuti upacara rutin beberapa waktu lalu. ABDI/RB--

apbd 2025 masih dievaluasi, plh sekda: kegiatan belum bisa berjalan, gaji asn tetap tepat waktu                             koranrb.id – gaji aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tetap dibayarkan tepat waktu.
meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran (ta) 2025 masih dievaluasi kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri).
hal tersebut disampaikan pelaksana harian (plh) sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. haryadi spd, mm.
ia menerangkan bahwa, gaji asn di lingkungan pemprov bengkulu telah disalurkan tepat waktu.
“iya tidak ada soal dengan isu yang mengatakan asn tidak menerima gaji, per 1 januari gaji telah ditransfer,” ungkap haryadi, kamis, 2 januari 2024.
baca juga:proses perizinan diminta uang, dpmptsp kota bengkulu pastikan gratis
baca juga: pemkab benteng tunggu putusan mk: persiapan pelantikan bupati-wakil bupatin terpilih
lebih lanjut haryadi menerangkan, meskipun asn tetap menerima gaji tepat waktu, ternyata terdapat dampak lain dari belum dievaluasinya apbd ta 2025 oleh kemendagri ri.
“dampaknya, kegiatan belum dapat berjalan karena apbd belum dievalusi kemendagri,” terang haryadi.
kendati demikian, haryadi menyakini, dalam waktu dekat apbd ta 2025 dapat selesai dievaluasi oleh kemendagri ri. “kita harapkan secepatnya,” harap haryadi.
sementara itu, kepala bidang (kabid) anggaran badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) provinsi bengkulu, rizqi al fadli sip, msi mengatakan, adapun total gaji yang diberikan untuk asn di lingkungan pemprov bengkulu mencapai rp50 miliar. 
baca juga:konsumsi menurun, kuota bbm subsidi bengkulu 2025 dikurangi, esdm akan koordinasi 
baca juga:kpu bengkulu tengah segera lelang logistik pilkada 2024 
“iya sebesar rp50 miliar untuk gaji asn pemprov bengkulu,” terang rizqi.
di tempat terpisah, anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, hasil evaluasi apbd ta 2025 belum kunjung disampaikan ke dprd secara kelembagaan.
“mudah-mudahan saja januari, evaluasi dapat diselesaikan kemendagri dan disampaikan ke pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu," harap edwar.
idealnya lanjut edwar, evaluasi kemendagri terhadap apbd provinsi bengkulu ta 2025 sudah rampung pada pertengahan bulan ini.
mengingat apbd ta 2025 dibahas dan disahkan pada november lalu.
baca juga:didominasi batu bara, ekspor bengkulu per oktober 2024 turun, kota bengkulu alami inflasi 1,17 persen 
baca juga:diduga akibat aktivitas pge, aph didesak usut penyebab longsor bukit belerang 
“jadi kita bingung juga dengan keterlambatan evaluasi ini, karena sudah hampir 1 bulan tidak kunjung selesai,” sesal edwar.
edwar menerangkan, dengan belum selesainya evaluasi dari kemendagri tersebut, secara otomatis berdampak pada realisasi kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun depan.
“yang jelas seperti kegiatan langsung yang telah dialokasikan dalam apbd tahun depan, tidak bisa direalisasikan sejak awal tahun akibat belum turunnya evaluasi kemendagri,” ungkap edwar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 3 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan