Ada Isu 'Siluman', Honorer Setwan Mulai Ketar-ketir

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 05 Jan 2025 - 22:23

DEWAN: Dewan sedang menjalankan rapat rutin di gedung DPRD Kepahiang. Sejak di rumahkan, saat ini honorer di Setwan mulai ketar-ketir--HERU/RB

Terkait anggaran ini pula, Sekda Kepahiang DR. Hartono telah menyampaikan di TA 2025 alokasi buat THL tinggal tersisa Rp7 miliar saja.

Sebagai perbandingan di TA 2024, alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp19 miliar.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp19 miliar di tahun anggaran 2024 tersebut, Pemkab mampu untuk pembayaran gaji 1.200 orang honorer dengan gaji rata-rata Rp1,1 juta per bulan.

Akhir Desember 2024 lalu, lewat Surat Edaran (SE) Nomor:800/1076/Bag.7/KPH/2024 yang ditandatangani langsung Sekda Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH ribuan honorer berstatus THL di lingkungan Pemkab Kepahiang telah resmi dirumahkan per 31 Desember 2024.

Pada SE tentang pemutusan hubungan kerja tersebut disebutkan, SE dibuatkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pada sekretariat daerah dan perangkat daerah.

Masih di dalam SE juga dijelaskan, tenaga administrasi, sopir, penyuluh, cleaning service, penjaga malam, pramusaji dan caraka di setiap dinas akan dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu.

Untuk diangkat kembali menjadi THL 2025, masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut.

ada isu 'siluman', honorer setwan mulai ketar-ketir                            kepahiang, koranrb.id - di tengah isu honorer siluman di lingkungan sekretariat dprd (setwan) kepahiang, makin membuat 56 tenaga harian lepas (thl) yang statusnya sudah dirumahkan makin ketar-ketir. 
indikasi adanya honorer fiktif ini sendiri, mencuat seiring proses hukum indikasi korupsi di setwan kepahiang yang sedang digarap kejari kabupaten kepahiang. 
karena hal ini pula, para honorer berstatus thl di lingkungan setwan kepahiang makin khawatir kontrak mereka tak diperpanjang. 
apalagi, setidaknya sampai berita ini diturunkan belum ada kejelasan baik dari pemkab maupun setwan kepahiang untuk mempekerjakan kembali para thl 2024 yang sudah dirumahkan per 31 desember 2024. 
baca juga:proyek rehab alur ddts: minimalisir banjir dan dukung program ketahanan pangan nasional 
mengenai hal ini,  ketua dprd kabupaten kepahiang igor gregory deyefiandro menjelaskan dalam rangka mempekerjakan kembali thl di tahun anggaran 2025, setwan akan lebih objektif. 
dengan mengedepankan profesionalisme dalam bekerja, igor memastikan akan melihat sejauh mana tingkat pengabdian para thl selama bekerja di tahun 2024. 
"kita akan analisa lagi, kita juga tak ingin isu honorer fiktif kembali terjadi di tahun 2025," kata igor.
dprd lanjutnya, secara kelembagaan juga akan melakukan pembahasan tersendiri mengenai nasib para thl yang ada di lingkungan setwan kepahiang.
baca juga:dbh belum disalur, bkd bengkulu tengah rekap utang tahun 2024
"siapa yang kontraknya diperpanjang pastinya akan kita analisa.
kita lihat seperti apa pengabdian mereka dalam jalani tugas selama ini," tambah igor. 
hal utama yang menjadi pertimbangan lanjutnya adalah, ketersediaan alokasi anggaran.
"kan opd lain di pemkab kepahiang juga dilakukan pemangkasan, karena anggaran juga. ini tentunya akan jadi perhatian kita," terang igor. 
baca juga:pad retribusi tak tercapai, 6 item retribusi tak capai target
terkait anggaran ini pula, sekda kepahiang dr. hartono telah menyampaikan di ta 2025 alokasi buat thl tinggal tersisa rp7 miliar saja.
sebagai perbandingan di ta 2024, alokasi anggaran yang disediakan mencapai rp19 miliar. 
dengan alokasi anggaran sebesar rp19 miliar di tahun anggaran 2024 tersebut, pemkab mampu untuk pembayaran gaji 1.200 orang honorer dengan gaji rata-rata rp1,1 juta per bulan. 
akhir desember 2024 lalu, lewat surat edaran (se) nomor:800/1076/bag.7/kph/2024 yang ditandatangani langsung sekda kepahiang, dr. hartono, m.pd, mh ribuan honorer berstatus thl di lingkungan pemkab kepahiang telah resmi dirumahkan per 31 desember 2024. 
baca juga:selama proses pembangunan, pelayanan rsud bengkulu tengah tetap berjalan
pada se tentang pemutusan hubungan kerja tersebut disebutkan, se dibuatkan berdasarkan surat perjanjian kerja (spk) pada sekretariat daerah dan perangkat daerah.  
masih di dalam se juga dijelaskan, tenaga administrasi, sopir, penyuluh, cleaning service, penjaga malam, pramusaji dan caraka di setiap dinas akan dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu.
untuk diangkat kembali menjadi thl 2025, masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan