Batal di 2024, Lelang Mess Pemkab Lebong di Bandung Tunggu Pelantikan Bupati Baru

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 06 Jan 2025 - 10:00

Pemkab Lebong belum memastikan apakah tahun 2025 ini Mes Pemkab Lebong di Bandung jadi dilelang atau tidak --istimewa

“Rencana kita akan mengajukan gugatan kepada ahli waris, agar mau bersumpah dihadapan BPN. Supaya proses balik nama sertifikat bisa dilakukan,” tuturnya.

Terang Gundala, Gugatan ini akan dilakukan setelah ada petunjuk dari pimpinan. Namun, rencana ini sudah dipersiapkan oleh Kuasa Hukum Pemkab Lebong.

“Kitaka akan ada perubahan Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati, red) kita tidak tau kebijakan Bupati yang baru seperti apa. Kita tunggu petunjuknya nanti sepertj apa. Kalau Kuasa Hukum kita sudah siap untuk mengajukan gugatan ini,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Masih persoalan Sertifikat tanah, menjadi penyebab batalnya Mes Pemda Lebong yang berada di Bandung, Jawa Barat batal dilelang tahun ini.

Gundala menjelaskan, proses penerbitan sertifikat baru di Badan Pertanahan Bandung (BPN) sudah memasuki tahap balik nama, dari pemilik sebelumnya menjadi nama Pemkab Lebong.

Namun, balik nama sertifikat tersebut belum bisa dilakukan, karena ada kendala.

Ahli waris, tidak mau menjalani sumpah pengakuan bahwa tanah dan bangunan saat ini menjadi Mes Pemda Lebong di Bandung sudah dijual kepada Pemkab Lebong.

Saat ini, Pemkab Lebong masih mencari langkah, agar ahli waris ingin menjalani sumpah di hadapan BPN Bandung. Supaya, 8 sertifikat tanah seluas 1 hektare itu bisa dilakukan proses balik nama.

“Kita masih mencari langkah terbaik, agar proses balik nama ini bisa dilakukan,” ujarnya.

Disampaikan Gundala, untuk proses lelang tidak akan lama jika persoalan sertifikat ini tuntas.

“Kalau sertifikat tuntas, proses lelang bisa kita lakukan. Saat ini kita upayakan persoalan sertifikat ini segera diatasi,” tutupnya.

Untuk diketahui, sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.

batal di 2024, lelang mess pemkab lebong di bandung tunggu pelantikan bupati baru                            lebong, koranrb.id - mes milik pemkab lebong yang berada di bandung, jawa barat, batal dilelang di 2024 lalu. pasalnya, masih ada persyaratan yang belum lengkap.
salah satunya sertifikat tanah yang belum juga proses balik nama. setelah batal dilelang di 2024, apakah mes lebong ini akan kembali di ajukan lelang di 2025? 
menanggapi hal ini, kepala bidang aset, badan keuangan daerah (bkd) lebong, gundala, se mengatakan, ia belum bisa memastikan apakah mes lebong di bandung itu tetap diproses lelang di 2025 ini atau ada kebijakan lain.
mengingat, sebentar lagi bupati lebong akan berganti dari kopli ansori ke azhari.
baca juga:sertifikat belum tuntas, mess lebong di bandung batal lelang
baca juga: masih persoalan sertifikat, lelang mess pemkab lebong di bandung terhambat
“belum bisa kita pastikan (dilelang atau tidak, red), beda pimpinan (bupati, red) beda kebijakan. setelah bupati baru dilantik aka kita komunikasikan terlebih dahulu,” kta gundala, senin, 6 januari 2025.
jika kebijakan bupati yang baru nanti, tidak akan melelang mes lebong di bandung.  untuk proses balik nama sertifikat tanah seluas 1 hektare itu akan tetap berlanjut.
rencana pemkab lebong akan mengajukan gugatan kepada ahli waris atau anak pemilik tanah yang saat ini berdiri mes pemda lebong yang berada di bandung.
“mau di lelang atau tidak, proses sertifikasi di bpn bandung tetap berlanjut. karena kita harus mendata aset yang kita miliki,” ucapnya.
gugatan itu bertujuan untuk mendesak ahli waris agar mau berumpah di hadapan badan pertanahan nasional (bpn) bandung, bahwa tanah seluas 1 hektare beserta bangunan itu sudah dijual kepada pemkab lebong.
baca juga:lelang mess pemkab lebong di bandung tunggu sertifikat keluar
baca juga:lagi, mess pemkab lebong terancam tidak bisa lelang 
pasalnya, jika ahli waris tidak ingin bersumpah didepan bpn bandung, maka balik nama sertifikat tidak bisa dilakukan.
“rencana kita akan mengajukan gugatan kepada ahli waris, agar mau bersumpah dihadapan bpn. supaya proses balik nama sertifikat bisa dilakukan,” tuturnya.
terang gundala, gugatan ini akan dilakukan setelah ada petunjuk dari pimpinan. namun, rencana ini sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum pemkab lebong.
“kitaka akan ada perubahan pimpinan (bupati dan wakil bupati, red) kita tidak tau kebijakan bupati yang baru seperti apa. kita tunggu petunjuknya nanti sepertj apa. kalau kuasa hukum kita sudah siap untuk mengajukan gugatan ini,” terangnya.
diberitakan sebelumnya, masih persoalan sertifikat tanah, menjadi penyebab batalnya mes pemda lebong yang berada di bandung, jawa barat batal dilelang tahun ini.
gundala menjelaskan, proses penerbitan sertifikat baru di badan pertanahan bandung (bpn) sudah memasuki tahap balik nama, dari pemilik sebelumnya menjadi nama pemkab lebong.
baca juga:lelang mess pemkab lebong masih tunggu sertifikat 
namun, balik nama sertifikat tersebut belum bisa dilakukan, karena ada kendala.
ahli waris, tidak mau menjalani sumpah pengakuan bahwa tanah dan bangunan saat ini menjadi mes pemda lebong di bandung sudah dijual kepada pemkab lebong.
saat ini, pemkab lebong masih mencari langkah, agar ahli waris ingin menjalani sumpah di hadapan bpn bandung. supaya, 8 sertifikat tanah seluas 1 hektare itu bisa dilakukan proses balik nama.
“kita masih mencari langkah terbaik, agar proses balik nama ini bisa dilakukan,” ujarnya.
disampaikan gundala, untuk proses lelang tidak akan lama jika persoalan sertifikat ini tuntas.
“kalau sertifikat tuntas, proses lelang bisa kita lakukan. saat ini kita upayakan persoalan sertifikat ini segera diatasi,” tutupnya.
untuk diketahui, sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.
baca juga:tgr 2023 belum tuntas, pengamat hukum: harus selesai 24 bulan setelah terbit sk
baca juga:dbh belum cair, pemkot bengkulu terutang ke 15 kontraktor 
dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang. 
termasuk penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya.
sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan kjpp tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar. 
namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak) serta kondisi asetnya. 
diketahui, aset mess pemkab lebong itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare.  seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan. 
baca juga:pemkab mukomuko siapkan rp 19 miliar untuk gaji dan tunjangan pppk, penerapan absen online mulai aktif
sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer.  pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat. 
pembangunan mess pemda itu awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga lebong yang menempuh pendidikan tinggi di bandung. 
namun faktanya tidak ada warga lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat. 
dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat rsud m yunus, kota bengkulu. 
fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di kota bengkulu.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan