PH: Ada Pihak Lain Lebih Bertanggung Jawab, 2 Terdakwa Asrama Haji Dituntut Berbeda

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Rabu , 07 Feb 2024 - 00:17

TERDAKWA: 2 terdakwa dugaan Korupsi revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun Anggaran 2020-2021. --FIKI/RB

Kemudian dituntut denda sebesar 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp44 juta.

Apabila tidak membayar uang pengganti maka akan diganti kurungan selama 3 tahun.

“Kedua terdakwa melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar JPU Kejati Bengkulu, Heru Subekti, usai sidang.

Sidang perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji Bengkulu, tahun 2020-2021 ini dipimpin oleh Hakim Ketua, Fauzi Isra, SH., MH.

Untuk diketahui, dari KN Rp 1,28 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu, saat ini nominal yang belum dikembalikan Rp 453 juta.

Sementara total pengembalian KN terakhir sebelum perkara ini lanjut ke meja hijau mencapai Rp798 juta.

Ditambah pengembalian KN oleh terdakwa Panca Saudara Silalahi Rp45 juta sehingga total Rp843 juta.

Riwayat pengembalian KN perkara ini, pertama dikembalikan sebesar Rp450 juta oleh PT. BKN pada Kamis, 13 Juli 2023, yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap terdakwa Suharyanto.

Kemudian pada Kamis, 3 Agustus 2023, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu kembali menerima penitipan uang sebesar Rp75 juta dari salah satu saksi dari PT. BKN berinisial W.

Kembali pada Kamis 10 Agustus 2023, salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek Asrama Haji berisial M menyerahkan uang sebesar Rp200 juta kepada penyidik.

ph: ada pihak lain lebih bertanggung jawab,  2 terdakwa asrama haji dituntut berbeda                             bengkulu, koranrb.id – penasihat hukum (ph) terdakwa panca saudara silalahi, dian ozhari menilai ada pihak lain yang paling bertanggung jawab.
dalam perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu, tahun 2020-2021.
namun menurut dian, sampai saat ini orang tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
hal ini disampaikan dian usai siding perkara revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu, tahun 2020-2021 di pengadilan negeri tipikor bengkulu, selasa 6 februari 2024.
baca juga:pengembalian sisa kerugian negara rp500 juta, masih ditunggu jaksa
sidang tersebut beragendakan tuntutan terhadap 2 terdakwa. 
yakni, suharyanto mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn). dia dituntut 6 tahun pidana penjara.
kemudian terdakwa panca saudara silalahi selaku makelar dituntut 5 tahun 6 bulan pidana penjara oleh jpu.
“ada orang yang harusnya lebih bertanggung jawab terhadap proyek ini (pembangunan dan revitalisasi asrama haji bengkulu, red).
baca juga:hadapi pemilu, polres seluma pastikan kesiapan personel 
yaitu saudara ro (nama baru berdasarkan fakta persidangan, red) selaku bos dari terdakwa suharyanto dan terdakwa panca,” tutur dian. 
pihaknya juga akan mengajukan pledoi atas tuntutan jpu kejati bengkulu. 
dian menilai, kliennya tidak terlibat langsung dalam pengerjaan proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021. 
“kami akan ajukan pledoi. berdasarkan fakta tidak ada kewenangan terdakwa (panca saudara silalahi, red) dalam pelaksanaan kegiatan asrama haji.
baca juga:asyik! dana bos sd dan smp di kabupaten seluma sudah cair 
atau pun kewenangan terdakwa dalam pencairan proyek asrama haji,” ujar dian.
menurut dian, semua kewenangan baik pelaksanaan maupun pencairan anggaran pembangunan asrama haji bengkulu berada pada terdakwa suharyanto. 
“seluruh kewenangan itu ada di tangan terdakwa suharyanto,” sebutnya. 
sementara itu, ph terdakwa suharyanto, endah rahayu ningsi mengatakan, pihaknya akan mengajukan pledoi atas tuntutan jpu ini. 
baca juga:bawaslu antar rekomendasi, tkd amin sebut tpd prabowo-gibran tak bisa berkelit
endah menilai, tuntutan jpu pada pasal 2 ayat 1 sangat memberatkan kliennya. 
karena, saat ini klien nya sudah mengembalikan kerugian negara (kn) rp 843 juta. 
“kita akan mengajukan pledoi atas tuntutan jpu,” kata endah. 
jpu menuntut berbeda 2 terdakwa perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021.
baca juga:15 phd terpilih periksa kesehatan, ini nama dan tugas phd provinsi bengkulu 2024
selain tuntuan 6 tahun penjara, terdakwa suharyanto mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara ini juga denda rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.
kemudian dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti (up) rp 399 juta.
apabila tidak membayar uang pengganti makan akan diganti kurungan penjara 4 tahun
sedangkan terdakwa panca saudara silalahi selaku makelar dituntut 5 tahun 6 bulan pidana penjara.
baca juga:polemik apbd bengkulu utara 2024, kemendagri surati gubernur bengkulu 
kemudian dituntut denda sebesar 300 juta subsider 6 bulan kurungan.
serta membayar uang pengganti sebesar rp44 juta.
apabila tidak membayar uang pengganti maka akan diganti kurungan selama 3 tahun.
“kedua terdakwa melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:5.700 ternak, baru 500 ekor vaksinasi, disperkan sudah ingatkan 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar jpu kejati bengkulu, heru subekti, usai sidang.
sidang perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu, tahun 2020-2021 ini dipimpin oleh hakim ketua, fauzi isra, sh., mh.
untuk diketahui, dari kn rp 1,28 miliar berdasarkan hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) bengkulu, saat ini nominal yang belum dikembalikan rp 453 juta.
sementara total pengembalian kn terakhir sebelum perkara ini lanjut ke meja hijau mencapai rp798 juta.
baca juga:akamedisi dan aktivis anti korupsi soroti pemilu, sampaikan 10 pernyataan 
ditambah pengembalian kn oleh terdakwa panca saudara silalahi rp45 juta sehingga total rp843 juta.
riwayat pengembalian kn perkara ini, pertama dikembalikan sebesar rp450 juta oleh pt. bkn pada kamis, 13 juli 2023, yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap terdakwa suharyanto. 
kemudian pada kamis, 3 agustus 2023, penyidik pidsus kejati bengkulu kembali menerima penitipan uang sebesar rp75 juta dari salah satu saksi dari pt. bkn berinisial w.
kembali pada kamis 10 agustus 2023, salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek asrama haji berisial m menyerahkan uang sebesar rp200 juta kepada penyidik.
baca juga:tahun ini pemkab lebong terapkan total e-katalog barang dan jasa
pasalnya rp200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek asrama haji. 
ada lagi penitipan kn dari saksi berinisial mt, ia mengembalikan uang sebesar rp30 juta pada senin 14 agustus 2023, kemudian rp23 juta pada senin 21 agustus 2023.
terakhir terdakwa panca saudara silalahi, sebelum ditahan senin 16 september 2023 ia menitipkan rp20 juta.
dari penghitungan penyidik, terdakwa panca saudara silalahi merugikan negara rp100 juta, namun hitungan itu tak diakui terdakwa. ia hanya mengakui menikmati sebesar rp 20 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan