Maksimalkan Kinerja TPK, 2024 Stunting Harus Turun 18 Persen

maksimalkan kinerja tpk, 2024 stunting harus turun 18 persen bengkulu, koranrb.id - bupati lebong, kopli ansori meminta seluruh camat berperan aktif memaksimalkan kinerja kader tim pendampingan keluarga (tpk) yang sudah dibentuk di 11 kelurahan dan 93 desa. itu berkaitan dengan upaya meminimalisir kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan asupan gizi.  ''untuk nihil rasanya memang belum memungkinkan bagi lebong, tetapi setidaknya jumlah kasus stunting di tahun 2024 ini harus bisa turun dari tahun sebelumnya,'' kata kopli. di sisi lain ia juga mengingatkan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3ap2kb) dan dinas kesehatan (dinkes) benar-benar memfokuskan penanganan kasus stunting. selaku motor penggerak, kedua organisasi perangkat daerah (opd) itu diharapnya tidak hanya menunggu data penanganan stunting di balik meja.  baca juga:terima 5 ribu peserta didik baru, dinas dikbud lebong tambah rkb ‘’jangan tidur, tpk harus turun ke lapangan pastikan tidak ada balita (bawah lima tahun, red) lebong yang mengalami stunting atau mengidap kekurangan gizi,'' tegas kopli. terpisah, kepala dp3ap2kb kabupaten lebong, yuswati, skm memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan tpk dalam upaya pencegahan stunting. setiap kelurahan dan desa memiliki tpk yang jumlahnya 3 orang. ''dari ketiga tpk itu, ada kader kb (keluarga berencana, red), tim penggerak pkk (pembinaan kesejahteraan keluarga, red) dan bidan desa,'' tukas yuswati. masing-masing tpk mempunyai tugas utama dalam pencegahan stunting. mulai dari melaksanakan pendampingan, penyuluhan, pelaporan dan memberikan rujukan pengobatan terhadap anak penderita stunting.  baca juga:pemprov bengkulu diminta prioritaskan penanganan bencana di lebong ‘’bidan sebagai koordinator pemberian layanan kesehatan, kader pkk memberikan informasi dan penggerak kesejahteraan keluarga serta kader kb bertugas mencatat pendampingan keluarga dan pelaporan dengan sistem aplikasi khusus,'' ungkap yuswati. sementara kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten lebong, rachman, skm, m.si mengatakan, pentingnya penanganan stunting sudah diamanahkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. dp3ap2kb sebagai turunannya berperan menjadi koordinator dalam menurunkan angka stunting dengan melibatkan kader tpk di setiap kelurahan dan desa. baca juga:kejar pencapaian bian, dinkes lebong imunisasi mr sasar 20 ribu anak ‘’sesuai data yang ada pada kami, kasus stunting di kabupaten lebong sepanjang januari hingga desember 2023 mencapai 236 kasus. artinya hanya di 20,5 persen. jumlah itu turun dibanding tahun 2022 yang persentasenya berada di angka 23 persen,’’ tandas rachman.  ditargetnya tahun 2024 prevalensinya di bawah 18 persen. di sisi lain rachman berharap lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat sebagai bapak asuh anak stunting (baas). khususnya para pejabat di lingkungan pemkab lebong.  ‘’kalau jumlah bapak asuhnya bertambah, artinya dana mandiri untuk penanganan stunting lebih banyak sehingga dengan kondisi itu diharapkan kasusnya bisa lebih cepat turun,’’ ungkap rachman.  sejauh ini di kabupaten lebong baru ada 60 an baas. lebih 70 persen merupakan pns di lingkungan pemkab lebong. mungkin ke depan perlu ada penambahan agar penurunan prevalensi stunting signifikan. selain itu, agar penanganan kasus stunting bisa berjalan lebih maksimal seluruh pemerintah desa (pemdes) juga diharap bisa memprioritaskan penanganan stunting dalam pemanfaatan dana desa (dd). setiap desa harus berlomba menjaga agar jangan sampai ada kasus balita kurang gizi di wilayahnya. kepada para kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) juga diminta proaktif mengecek kasus gizi buruk di wilayahnya masing-masing. itu untuk memastikan realisasi konvergensi stunting di seluruh desa sudah berjalan dengan baik.  ''hal itu sudah diamanatkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dd tahun 2019. persisnya pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). jika masih ditemukan kasus masyarakat kurang gizi, artinya pemerintah desa bersangkutan bisa dievaluasi.  mengingat pemerintah desa tidak hanya berkewajiban memberi makanan tambahan yang bergizi untuk balita atau kegiatan pengembangan ketahanan pangan saja. setiap desa juga harus merumuskan penggunaan dd untuk pembangunan yang mendukung pencegahan masalah kekurangan gizi.  antara lain penyediaan sarana air bersih dan sanitasi yang sehat. termasuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu melalui bantuan langsung tunas dana desa (blt-dd).  kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten lebong, reko haryanto, s.sos, m.si sendiri mengaku sudah mengingatkan seluruh pemdes merealisasikan program penanganan stunting tahun ini terhitung pencairan dd tahap i. kalaupun ada pemerintah desa yang belum sempat merealisasikan program penanganan stunting di tahap pertama diminta berkomitmen melaksanakannya di tahap kedua.

Tag

• # tpk
• # pemdes
• # stunting

Share

• 
• 
• 
• 
•