MoU Dengan Kanwil DJPb, Usulan Bupati Mian Dana Bagi Hasil

“Alhamdulillah nantinya Pak Bayu bersedia bersama-sama terkait kemungkinan adanya dana bagi hasil khusus bagi daerah penghasil batu bara. Selama ini DBH batu bara kami nilai belum maksimal,” kata Mian. 

Mian menerangkan jika hanya mengandalkan pembangunan yang bersumber dari APBD Murni Bengkulu Utara, maka pembangunan berjalan lambat. 

Dikemukakan Mian, tahun 2004 lalu APBD Bengkulu Utara hanya Rp800 miliar. Setelah 20 tahun, yakni di tahun 2024 APBD Bengkulu Utara, baru diangka Rp 1,3 triliun. 

“Itupun kondisi daerah berubah, mulai dari belanja pegawai sesuai dengan jumlah ASN hingga adanya dana desa. Secara umum, APBD Bengkulu Utara tidak ada perubahan yang signifikan,” tandasnya. 

BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Pembayaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Tinggal Tunggu Ini

Maka dari itu, dibutuhkan kerja-kerja luar biasa dan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan porsi anggaran pembangunan di Bengkulu Utara. 

Jika dilihat dari beban pembangunan, setiap tahun bertambah dengan sangat cepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

“Sekadar gambaran, 30 persen jalan provinsi ada di Bengkulu Utara. Mengingat Bengkulu Utara merupakan daerah terluas di Provinsi Bengkulu. Maka dukungan dari Kementerian Keuangan sangat kita butuhkan untuk pembangunan Bengkulu Utara,” sampai Mian.

Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Bayu Andy Prasetya menyampaikan bahwa pembangunan yang telah dilakukan Bengkulu Utara setiap tahun cukup positif. 

Terus terjadi peningkatan indikator-indikator positif pembangunan yang dilakukan pemerintah. 

“Angka-angka positif terjadi setiap tahun dari pembangunan, termasuk juga terkait dengan serapan anggaran,” terangnya. 

KERJA SAMA: Penandatanganan MoU antara Pemkab Bengkulu Utara dengan Kanwil DJPb. Foto: Shandy/RB --

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Keuangan mengamati serapan anggaran dan target pembangunan. Terutama dana yang bersumber langsung dari APBN. 

Hal ini dengan tujuan untuk memastikan semua program berjalan dan bisa berdampak pada pembangunan daerah dan masyarakat. 

“Termasuk diantaranya terkait dengan serapan dana desa yang dilakukan setiap tahunnya,” terangnya.