Lapor ke Pemkab Kalau PNS Lebong Pakai LPG Subsidi

BACA JUGA:Kasus Pornografi Kadus di Air Periukan, Warga Sepakat Pecat, Begini Kata Kades Setempat

Namun dimintanya masyarakat proaktif melapor jika ada pengecer gas di warung yang menjual dengan harga melebihi standar Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk mengantisipasi kelangkaan LPG subsidi, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Lebong telah berkoordinasi dengan 2 agen gas elpiji di Kabupaten Lebong.

Intinya, tahun ini Pertamina melalui CV. Aboebisin dan CV. Karang Nio selaku pihak ketiga penyalur LPG subsidi telah memasok 3.189 metrik ton (MT) gas melon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lebong. 

Jumlah itu disesuaikan dengan usulan masing-masing agen berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pihak Pertamina masih mencadangkan 200 MT untuk mengantisipasi kekurangan. 

BACA JUGA:Pemkab Kaur Ajukan Tambahan Formasi CASN, Ini Rinciannya

Walaupun stok aman, Tina pastikan pihaknya tetap akan melakukan pengawasan untuk memastikan penyaluran LPG subsidi tepat sasaran. 

Terpisah, Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd meminta para pengecer tidak melakukan pelanggaran berupa menimbun LPG subsidi.

Apalagi sampai memonopoli harga di luar HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu ia mengingatkan masyarakat yang mampu tidak menggunakan LPG subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA:Ketua KPU Minta Komisioner Daerah Taat Undang-Undang

 Khususnya para PNS, karena LPG subsidi hanya diperuntukan kepada masyarakat kurang mampu. 

‘’Kalau tidak merasa malu atau merasa dirinya tergolong miskin silahkan PNS menggunakan LPG subsidi,’’ tukas Fahrurrozi. 

Diketahui, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.212.B1 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi 3 Kilogram di Provinsi Bengkulu, ditetapka Rp19 ribu hingga Rp25 ribu.

Sementara belakangan ini tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Lebong yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG subsidi.