Inventarisir Ulang, KPK Minta Berdayakan Aset Nganggur

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Minggu , 07 Apr 2024 - 22:01

WAJIB: Sekolah, termasuk aset tak bergerak milik Pemkab Lebong yang akan didata ulang. -- Muharista Delda/RB

Soalnya program penerbitan sertifikat lahan menjadi program prioritas Pemkab Lebong sebagai wujud penyelamatan aset.

''Dalam dua tahun ke depan kami target seluruh aset lahan Pemkab Lebong sudah dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah, bukan lagi nama perorangan,'' tutur Mustarani.

Lebih lanjut disampaikan Mustarani, penerbitan sertifikat lahan memang tidak bisa dilaksanakan sekaligus mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai kegiatan lain.

‘’Sepanjang tahun anggaran 2023 kami berhasil menerbitkan sertifikat untuk 47 bidang lahan dan bertahap akan dicicil sehingga semua aset lahan milik Pemkab Lebong dilengkapi sertifikat,’’ tukas Mustarani.

Diketahui, rata-rata lahan Pemkab yang belum dilengkapi sertifikat itu berupa lahan sawah dan perkebunan yang digarap masyarakat.

Termasuk beberapa lahan milik sekolah yang kondisinya terbengkalai menjadi lahan serut.

Sebagai antisipasi bertambahnya aset yang terlantar, Pemkab Lebong telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan aset lahan milik Pemkab Lebong dalam kebutuhan pembangunan.

Selain untuk menyelamatkan lahan yang terbengkalai, pemanfaatan aset lahan daerah dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan.

Penggunaan aset lahan milik daerah itu juga sangat efektif membantu Pemkab Lebong dalam mengefisiensi anggaran.

OPD yang ingin menambah fasilitas bangunan tidak perlu susah payah mengusulkan anggaran pembebasan lahan ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Artinya OPD sudah ikut berperan menyelamatkan pemborosan anggaran.

inventarisir ulang, kpk minta berdayakan aset nganggur                             tubei, koranrb.id – sesuai instruksi komisi pemberantasan korupsi (kpk), pemerintah kabupaten (pemkab) tidak hanya diminta menginventarisir aset tak bergerak. 
seluruh aset tak bergerak berupa gedung juga harus didata ulang. 
khususnya aset bangunan yang fisiknya telah selesai, namun belum terkelola maksimal. 
''sejumlah aset tak bergerak yang belum terkelola dengan maksimal itu diminta diserahkan ke opd (organisasi perangkat daerah, red) yang membidangi,’’ ujar wakil bupati (wabup) lebong, drs. fahrurrozi, m.pd. 
baca juga:ditahan di sel tahanan, odgj tetap diobservasi
diharapnya bidang aset, badan kuangan daerah (bkd) serius menangani masalah aset agar bisa terselesaikan secara keseluruhan paling lambat tahun 2025. 
kalaupun anggarannya belum bisa mengakomodir penertiban aset secara keseluruhan di apbd murni, diupayakan ditambah di apbd perubahan. 
sementara kepala bidang (kabid) aset, bkd kabupaten lebong, gundala, se mengatakan, penertiban aset harus dilegalitas melalui surat keputusan (sk) bupati. 
intinya, siapapun opd yang ditunjuk menerima aset itu diharap dapat memaksimalkan pengelolaan sehingga memberikan kontribusi bagi daerah melalui pendapatan asli daerah (pad). 
baca juga:harga cabai melonjak hingga rp90 ribu perkilo di bengkulu utara, ini penyebabnya 
''langkah ini dimaksudkan agar tidak ada lagi aset milik pemkab lebong yang kesannya terbengkalai,’’ tukas gundala. 
soalnya selama ini banyak opd yang menolak mengelola aset yang statusnya menggantung sehingga terbengkalai. 
diketahui, beberapa aset tak bergerak yang dapat dikatakan terbengkalai itu, bangunan gedung olahraga (gor) terpusat di kelurahan taba anyar, kecamatan lebong selatan dan bangunan gor mini di 4 kecamatan. 
termasuk gedung tenis indoor di kelurahan tanjung agung, kecamatan pelabai serta 2 unit televisi (tv) tron yang masing-masing dipasang di kelurahan tanjung agung, kecamatan pelabai dan kelurahan pasar muara aman, kecamatan lebong utara.
baca juga:tanpa pawai takbiran di kepahiang, muhammadiyah salat id di tugu kopi
sekadar mengingatkan, sampai saat ini pemkab lebong belum menuntaskan program sertifikasi lahan.
sejak diperintahkan tahun 2020, sampai saat ini baru 379 bidang tanah yang dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah. 
artinya baru 60 persen dari total aset 626 bidang lahan yang lokasinya menyebar di 12 kecamatan. 
selebihnya, 40 persen lagi atau 247 bidang lahan milik daerah belum dilengkapi sertifikat atas nama pemkab lebong. 
baca juga:jalur menuju kebun teh kabawetan rawan longsor, jalanan mulai ambles
kalaupun sudah ada sertifikat, rata-rata masih atas nama perseorangan atau nama pemilik yang menjual atau menghibahkan lahannya kepada pemkab lebong. 
jika terus dibiarkan, tentu saja kondisi ini akan sangat berpotensi memicu terjadinya pencatutan. 
bidang aset, bkd kabupaten lebong sendiri memastikan 386 bidang tanah yang belum dilengkapi sertifikat akan dituntaskan paling lambat 2025. 
teknisnya memang tidak bisa sekaligus karena anggaran daerah yang terbatas. 
baca juga:usai lebaran, harga sawit turun 
tahun 2024 ini, bidang aset bersama badan pertanahan nasional (bpn) akan melakukan pengukuran terhadap 129 lahan yang akan dibuatkan sertifikat. 
program penerbitan sertifikat lahan milik daerah tersebut akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang tersedia. 
jumlah lahan yang diterbitkan sertifikat itu sesuai anggaran yang hanya disiapkan rp 100 jutaan, tahun depan akan diusulkan lagi untuk 200 bidang lahan. 
sementara itu, ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan akan menambah anggaran penerbitan sertifikat lahan di anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbdp) 2024. 
baca juga:tak ada antrean, stok pertalite ditambah jelang idul fitri 
soalnya program penerbitan sertifikat lahan menjadi program prioritas pemkab lebong sebagai wujud penyelamatan aset. 
''dalam dua tahun ke depan kami target seluruh aset lahan pemkab lebong sudah dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah, bukan lagi nama perorangan,''  tutur mustarani. 
lebih lanjut disampaikan mustarani, penerbitan sertifikat lahan memang tidak bisa dilaksanakan sekaligus mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai kegiatan lain. 
‘’sepanjang tahun anggaran 2023 kami berhasil menerbitkan sertifikat untuk 47 bidang lahan dan bertahap akan dicicil sehingga semua aset lahan milik pemkab lebong dilengkapi sertifikat,’’ tukas mustarani. 
baca juga:penyelidikan dana insentif stunting seluma rp5,7 miliar dihentikan, kasat reskrim: diserahkan ke kejari seluma
diketahui, rata-rata lahan pemkab yang belum dilengkapi sertifikat itu berupa lahan sawah dan perkebunan yang digarap masyarakat. 
termasuk beberapa lahan milik sekolah yang kondisinya terbengkalai menjadi lahan serut. 
sebagai antisipasi bertambahnya aset yang terlantar, pemkab lebong telah meminta organisasi perangkat daerah (opd) memanfaatkan aset lahan milik pemkab lebong dalam kebutuhan pembangunan. 
selain untuk menyelamatkan lahan yang terbengkalai, pemanfaatan aset lahan daerah dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan. 
baca juga:malam takbiran, ada rekayasa lalu lintas, ini link buku panduan petunjuk arah di kota bengkulu 
penggunaan aset lahan milik daerah itu juga sangat efektif membantu pemkab lebong dalam mengefisiensi anggaran. 
opd yang ingin menambah fasilitas bangunan tidak perlu susah payah mengusulkan anggaran pembebasan lahan ke bagian pemerintahan sekretariat daerah. 
artinya opd sudah ikut berperan menyelamatkan pemborosan anggaran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 8 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan