BACA JUGA:Tingkatkan Kesehatan Otak, Ini 11 Manfaat Tahu bagi Kesehatan
BACA JUGA:Tingkatkan Kesehatan Otak, Ini 11 Manfaat Tahu bagi Kesehatan
Agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat, kata mantan Ketua Komisi III DPR RI itu, penerapan Tapera harus ditunda.
"Supaya tidak menjadi pro kontra, ditunda dulu dan dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui manfaatnya," bebernya.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar juga mengatakan hal sama.
“Jadi kadang memang kita kebanyakan ikut seminar motivasi. Pemerintah sering ikut seminar motivasi jadi terlalu inovatif. Sampai yang nggak masuk akal pun dipajakin. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia ini unik,” ujar Media.
BACA JUGA:Sering Terlewatkan, Penggantian Filter Oli Kendaraan Itu Penting, Kapan Waktunya?
BACA JUGA:Kenali 5 Penyebab Timing Belt Putus dan Cara Perawatannya
Tidak ada satu negara di dunia yang memaksa pekerjanya untuk berkontribusi secara masif dan mengerikan seperti Indonesia.
Bahkan Media menyebutkan, seolah-olah negara melakukan perampokan.
Kenapa? Karena memaksa para pekerja untuk melakukan iuran perumahan dan baru akan bisa diambil ketika sudah pensiun.
Jika Presiden Joko Widodo mengibaratkan iuran BP Tapera seperti BPJS Kesehatan, Media menilai sepertinya kurang pas.
Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan itu merupakan dasar dan bersifat melekat.
BACA JUGA:Cepat dan Efektif! Berikut 9 Rekomendasi Makanan Penurun Gula Darah
BACA JUGA:Manfaat dan 5 Gejala Sensor MAP Rusak yang Jarang Diketahui
Sehingga kebutuhannya relatif umum dan wajar ketika golongan yang mampu membantu yang miskin.