Termasuk bekerjasama dengan inspektorat untuk memberikan sanksi baik sebagai ASN PPPK maupun sebagia perangkat desa.
“Maka kami minta untuk mundur secara persuasif karena kami yakin PPPK sangat memahami aturan terkait larangan dua jabatan tersebut, “ tegas Rahmat.
BACA JUGA:OPD Sibuk HUT RI, Pelayanan Masyarakat Dipastikan Tetap Berjalan Normal
BACA JUGA:Petani Padang Jaya Bengkulu Utara Tewas di Pondok Kebun, Ini Dugaan Penyebabnya
Terkait hal tersebut, sebelumnya Inspektorat Bengkulu Utara juga menerima informasi adanya Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah lulus dan dilantik sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bahkan besar kemungkinan informasi tersebut benar lantaran memang ada beberapa perangkat desa dan BPD yang sebelumnya tercatat mengikuti tes PPPK.
Namun, mereka sampai saat ini masih bertugas baik sebagai PPPK maupun sebagai perangkat desa maupun BPD.
Inspektur Inspektorat Nopri Anto Silaban, SE, M.Si menerangkan jika setiap perangkat desa maupun BPD dilarang bekerja di tempat kerja lainnya.
Apalagi yang terkait dengan perkantoran pemerintah baik sebgaia ASN mapun tenaga non ASN.
BACA JUGA: 1.200 Hektare Lahan Kelapa Sawit di Bengkulu Utara Diajukan Replanting
BACA JUGA:Saat Pilkada, Tak Ada Penyaluran Beras Gratis Bantuan Pangan
“Maka dengan adanya informasi tersebut, maka kita ingatkan agar mereka yang sudah lulus dan dilantik sebagai PPPK untuk mengundurkan diri dari perangkat des atau BPD,” terangnya.
Ia menegaskan larangan tersebut bukan tanpa alasan lantaran dua pekerjaan tersebut harus dikerjakan secara serentak.
Sehingga, tidak memungkinkan bekerja di dua tempat secara maksimal, sedangkan keduanya memberikan gaji untuk bekerja sesuai dengan jadwal kerja yang sama.
“Maka tidak mungkin orang bisa bekerja di dua tempat dalam waktu yang sama, maka kita minta pegawai tersebut memilih,” terangnya.
Ia menegaskan, jika saat ini ia meminta kepala desa memastikan sleuruh perangkat desa dan BPD masing-masing tidak bekerja di tempat kerja lain, apalagi yang terkait dengan pemerintahan.