Kerugian Negara Pemberian Fasilitas Kredit PT DPM Tembus Rp1,3 Triliun

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 04 Nov 2025 - 22:42

GIRING: Penyidik Pidsus Kejati Bengkulu menggiring salah satu tersangka dalam kasus Tipikor pemberian fasilitas kredit, beberapa waktu yang lalu.--WEST JER TOURINDO/RB

Setelah kasus tersebut naik ke penyidikan, dilakukan pengecekan lahan oleh penyidik dan ditemukan jika lahan tersebut sudah rusak parah.

Hal yang wajar, karena dari 11 kali lelang nilai lahan semakin turun harganya.

"11 kali lelang tidak laku, dan sekarang lahannya sudah rusak, maka hal itulah pengantar kita untuk menghitung KN dari dampak lingkungan," imbuh Danang.

Karena belum ada pengembalian kerugian negara dari para tersangka, penyidik telah melakukan penyitaan beberapa aset milik para tersangka.

Aset yang disita mulai dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) milik PT DPM, rumah, mobil dan tanah. Semua yang terindikasi dibeli dari hasil korupsi telah disita penyidik.

Aset yang disita tidak hanya di Provinsi Bengkulu, tetapi tersebar di beberapa Provinsi lain, yakni di Medan, Sulawesi Barat dan Kalimantan.

"Aset sudah disita, ratusan hektare perkebunan kelapa sawit, mobil, rumah, bangunan.

Kalau mobil itu sudah didata Kejari Medan," tutup Danang.

Diketahui dalam kasus ini penyidik telah menetapkan beberapa tersangka.

Mereka adalah mantan Wakil Kepala Divisi Bisnis Agro (2016) salah satu bank di Jakarta Sartono.

Kemudian karyawan bank, Zuhri Anwar, mantan Direktur Bisnis bank, Faris Abdul Rahim.

Selanjutnya mantan Direktur Utama bank, I Komang Sudiarsa, Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit, Swasti Dian Anggraini, Kepala Divisi Pengendalian Risiko Kredit, Novel Jackson Rajaguguk, pemilik PT Desaria Plantation Mining, Raharjo Sapto Ajie Sumargo, Direktur PT Desaria Plantation Mining, Novita Sumargo.

kerugian negara pemberian fasilitas kredit pt dpm tembus rp1,3 triliun                            bengkulu, koranrb.id - penyidik pidus kejaksaan tinggi bengkulu telah mengantong jumlah kerugian negara pada kasus korupsi pemberian kredit dari salah satu perbankan kepada pt desaria plantation mining (dpm) tahun anggaran 2017 dari salah satu bank di jakarta.
kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut mencapai rp 1,3 triliun. 
kerugian negara ini timbul dari pemberian fasilitas kredit yang menyalahi aturan.
kemudian indikasi terjadinya fraud dan yang terbesar adalah kerusakan lingkungan.
baca juga:satgasus pad berhasil petakan potensi pajak hingga rp90 miliar 
untuk melakukan audit kerugian negara, pidsus kejati bengkulu menggandeng universitas tadulako (untad), palu, sulawesi tengah. 
kasi penyidikan, danang prasetyo dwiharjo, sh mh menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan bukti dalam kasus ini. 
bukti tersebut yakni kerugian negara. dengan begitu, syarat untuk melanjutkan kasus ini telah lengkap baik dari segi saksi dan juga kerugian negaranya.
"kerugian negara pemberian fasilitas kredit pt dpm sudah keluar, kerugiannya rp1,3 triliun.
baca juga:percepat penyediaan hunian layak bagi mbr
itu dari ketidak benaran fasilitas kredit, ada juga fraud hingga terjadinya kerusakan lingkungan.
kerusakan lingkungan itu paling besar kerugiannya, mencapai rp1 triliun lebih," jelas danang, selasa 4 november 2025.
kerugian negara dari lingkungan paling besar karena lahan milik pt dpm luasnya mencapai ratusan hektare. 
sudah 11 kali dilakukan lelang tetapi tidak pernah laku.
baca juga:pdam tirta hidayah tetap beroperasi, dirut resmi dinonaktifkan
setelah kasus tersebut naik ke penyidikan, dilakukan pengecekan lahan oleh penyidik dan ditemukan jika lahan tersebut sudah rusak parah. 
hal yang wajar, karena dari 11 kali lelang nilai lahan semakin turun harganya. 
"11 kali lelang tidak laku, dan sekarang lahannya sudah rusak, maka hal itulah pengantar kita untuk menghitung kn dari dampak lingkungan," imbuh danang.
karena belum ada pengembalian kerugian negara dari para tersangka, penyidik telah melakukan penyitaan beberapa aset milik para tersangka. 
baca juga:data bps produksi padi menurun, dtphp: luas lahan dan hasil panen justru meningkat
aset yang disita mulai dari perkebunan kelapa sawit (pks) milik pt dpm, rumah, mobil dan tanah. semua yang terindikasi dibeli dari hasil korupsi telah disita penyidik.
aset yang disita tidak hanya di provinsi bengkulu, tetapi tersebar di beberapa provinsi lain, yakni di medan, sulawesi barat dan kalimantan. 
"aset sudah disita, ratusan hektare perkebunan kelapa sawit, mobil, rumah, bangunan.
kalau mobil itu sudah didata kejari medan," tutup danang.
baca juga:hindari pemotongan tpp asn, dewan usul opsi perampingan opd
diketahui dalam kasus ini penyidik telah menetapkan beberapa tersangka.
mereka adalah mantan wakil kepala divisi bisnis agro (2016) salah satu bank di jakarta sartono.
kemudian karyawan bank, zuhri anwar, mantan direktur bisnis bank, faris abdul rahim.
selanjutnya mantan direktur utama bank, i komang sudiarsa,  kepala divisi analisis risiko kredit, swasti dian anggraini, kepala divisi pengendalian risiko kredit, novel jackson rajaguguk, pemilik pt desaria plantation mining, raharjo sapto ajie sumargo, direktur pt desaria plantation mining, novita sumargo.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan