Sekda Pastikan TPP ASN Dipangkas, Fokuskan Anggaran ke Program Prioritas

Reporter: Oki Ibriansyah AE |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 24 Nov 2025 - 22:19

Pj Sekda Provinsi Bengkulu saat diwawancarai RB, Senin, 25 November 2025.--OKI IBRIANSYAH/RB

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal, membenarkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pemotongan TPP ASN akan diberlakukan secara bertingkat sesuai jabatan.

“Untuk pejabat eselon II dipotong 50 persen, eselon III sebesar 35 persen, dan eselon IV antara 20 hingga 25 persen.

Sedangkan ASN staf atau pelaksana belum ada pemotongan karena nilai TPP mereka sudah relatif kecil,” ujar Zainal.

Dengan skema ini, Pemprov Bengkulu menargetkan porsi belanja pegawai turun dari 41 persen menjadi 36 persen.

“Jika kebijakan ini berjalan, Pemprov masih punya ruang sekitar 6 persen untuk mencapai batas maksimal 30 persen sesuai amanat undang-undang,” jelasnya.

Pemprov menegaskan bahwa langkah pemotongan ini diperlukan agar anggaran lebih fokus diarahkan pada sektor prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan penyesuaian ini, Pemprov berharap stabilitas pembangunan dapat tetap terjaga meski berada dalam tekanan fiskal.

sekda pastikan tpp asn dipangkas, fokuskan anggaran ke program prioritas                            bengkulu, koranrb.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memastikan adanya pemotongan tambahan penghasilan pegawai (tpp) bagi aparatur sipil negara (asn) tahun 2026 nanti.
ini sebagai langkah penyesuaian fiskal untuk menjaga keberlanjutan program prioritas daerah. kepastian itu disampaikan pj sekretaris daerah provinsi bengkulu, herwan antoni, senin, 25 november 2025.
herwan menegaskan bahwa koreksi anggaran, termasuk pemotongan tpp, dilakukan agar pembangunan strategis tetap berjalan optimal.
“pembahasan kita ini sehubungan dengan prioritas provinsi bengkulu, terutama peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan kebutuhan langsung masyarakat di bidang pendidikan maupun kesehatan, supaya tetap terlaksana dengan baik,” ujarnya.
baca juga:4.304 pppk paruh waktu pemprov terima pertek, pelantikan pppk pemkot diserentakan
ia mengatakan kondisi fiskal daerah menuntut adanya penyesuaian kebijakan, termasuk efisiensi belanja pegawai.
“tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian terhadap anggaran yang ada.
itu salah satu kebijakan yang memang harus dilakukan,” kata herwan.
herwan juga menegaskan bahwa pemotongan tpp bukan hanya terjadi di bengkulu, melainkan juga terjadi secara nasional.
baca juga:pemprov bengkulu usulkan 672.900 kiloliter bbm subsidi untuk 2026, ini rincian pembagian ke kabupaten kota
“ini dilaksanakan hampir di seluruh provinsi,” jelasnya.
besaran pemotongan dipastikan berbeda pada setiap kategori asn.
“nanti menyesuaikan besarannya.
kalau golongannya tinggi atau jabatannya tinggi, maka penyesuaiannya tentu akan lebih besar,” tutup herwan.
baca juga:kua-ppas 2026 ketok palu, fokus infrastruktur dan layanan publik
sebelumnya, ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, zainal, membenarkan kebijakan tersebut.
berdasarkan hasil pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd), pemotongan tpp asn akan diberlakukan secara bertingkat sesuai jabatan.
“untuk pejabat eselon ii dipotong 50 persen, eselon iii sebesar 35 persen, dan eselon iv antara 20 hingga 25 persen.
sedangkan asn staf atau pelaksana belum ada pemotongan karena nilai tpp mereka sudah relatif kecil,” ujar zainal.
baca juga:kota bengkulu terbanyak, 3 kabupaten tak dapat kuota haji 2026
dengan skema ini, pemprov bengkulu menargetkan porsi belanja pegawai turun dari 41 persen menjadi 36 persen. 
“jika kebijakan ini berjalan, pemprov masih punya ruang sekitar 6 persen untuk mencapai batas maksimal 30 persen sesuai amanat undang-undang,” jelasnya. 
pemprov menegaskan bahwa langkah pemotongan ini diperlukan agar anggaran lebih fokus diarahkan pada sektor prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
dengan penyesuaian ini, pemprov berharap stabilitas pembangunan dapat tetap terjaga meski berada dalam tekanan fiskal.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 25 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan