Target Rp3,1 Miliar, Capaian PBB Masih Rendah, Bapenda Siapkan Langkah Ini

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 31 May 2024 - 00:07

REALISASI PAJAK: Pelayanan pembayaran PBB di Bapenda Bengkulu Utara. FOTO: SHANDY.KORANRB.ID--

Satgas ini beranggotakan Kepala Dinas PMD, Inspektorat dan seluruh camat.

“Ini juga bisa mendorong kepala desa bisa bergerak lebih maksimal lagi dalam mengumpulkan pajak bumi dan bangunan,” sebutnya.

Dia yakin jika pelaksanaan penagihan PBB tersebut lebih maksimal, maka bukan hanya target Rp3,1 miliar yang terpenuhi, tapi bisa jauh di atas itu.

Ini karena banyak masyarakat yang memiliki tunggakan PBB yang belum dibayar. “Harapan kita bukan hanya bisa menagih jumlah PBB pada tahun berjalan, namun juga tunggakannya,” ujar Markisman.

Dia juga menerangkan jika pihak desa dalam melakukan penagihan PBB bukan tanpa imbalan. Desa mendapatkan dana bagi hasil (DBH) pajak yang masuk ke dalam alokasi dana desa setiap tahunnya.

Bahkan ada desa yang menerima DBH PBB jauh lebih besar dibandingkan jumlah PBB yang berhasil disetorkan ke Bapenda setiap tahunnya.

“Memang tidak mendapatkan insentif langsung, namun dalam bentuk dana untuk pembangunan desa,” sampainya.

Bapenda Bengkulu Utara akan berkonsultasi terkait kemungkinan adanya sanksi bagi desa-desa dengan tunggakan PBB yang cukup besar. Sehingga ada motivasi bagi kepala desa untuk melakukan penagihan.

‘’Sanksi ini bisa dalam bentuk pengurangan besaran ADD sektor dana bagi hasil pajak atau lainnya. Sehingga ada percepatan dan peningkatan jumlah pendapatan sektor PBB. Karena potensinya sangat besar mengingat Bengkulu Utara adalah kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Bengkulu,” pungkas Markisman.

target rp3,1 miliar, capaian pbb masih rendah, bapenda siapkan langkah ini                             arga makmur, koranrb.id - capaian pendapatan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan (pbb) di bengkulu utara sampai saat ini masih terbilang rendah.
meskipun akan memasuki pertengahan tahun 2024, namun pendapatan pbb yang diterima badan pendapatan daerah baru sekitar 15 persen atau rp500 juta dari target rp3,1 miliar. 
kepala bapenda bengkulu utara, markisman. s.pi menyebutkan masih minimnya capaian pbb karena kepala desa belum maksimal dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. 
baca juga:pppk bengkulu utara terancam batal dilantik, ini permasalahannya 
bapenda memang menyerahkan slip setor pbb kepada masing-masing kepala desa, sekaligus meminta kepala desa untuk menagih pbb tersebut ke objek pajak di lingkungannya. 
“saat ini baru rp500 juta yang masuk ke bapenda dan disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah,” kata markisman. 
bapenda juga mencari strategi untuk percepatan pengumpulan pbb dengan mempermudah pembayaran. 
bapenda tengah menjajaki kerja sama dengan pt pos yang diharapkan bisa menjadi tempat pembayaran a pbb dari masyarakat di bengkulu utara. 
“kita menjajaki itu karena pt pos memiliki kantor di setiap  kecamatan, sehingga bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pbb,” terangnya.
saat ini penyetoran pbb hanya bisa dilakukan di kantor bapenda bengkulu utara. hal ini pula yang menyulitkan masyarakat untuk lakukan pembayaran. terutama masyarakat yang berada jauh dari arga makmur. 
baca juga:jembatan desa akses perkebunan di bengkulu utara ambruk, ini penyebabnya 
markisman berharap kepatuhan masyarakat membayar pbb lebih tinggi jika kantor pos sudah bisa menerima pembayaran tersebut.
“besaran pbb yang dikenakan, sebagian besar di desa-desa  hanya dibawah rp50 ribu per tahun. jadi tak memberatkan masyarakat. hanya saja kendalanya, pada jarak. masyarakat agak berat datang ke kota arga makmur hanya sekadar membayar pbb,” terangnya. 
selain itu pemkab bengkulu utara saat ini sudah memiliki satuan tugas percepatan serapan pbb. 
satgas ini beranggotakan kepala dinas pmd, inspektorat dan seluruh camat. 
baca juga:rp 206 juta uang pinjaman di rekening bank pemerintah raib, korban lapor polisi
“ini juga bisa mendorong kepala desa bisa bergerak lebih maksimal lagi dalam mengumpulkan pajak bumi dan bangunan,” sebutnya.
dia yakin jika pelaksanaan penagihan pbb tersebut lebih maksimal, maka bukan hanya target rp3,1 miliar yang terpenuhi, tapi bisa jauh di atas itu.
ini karena banyak masyarakat yang memiliki tunggakan pbb yang belum dibayar. “harapan kita bukan hanya bisa menagih jumlah pbb pada tahun berjalan, namun juga tunggakannya,” ujar markisman. 
dia juga menerangkan jika pihak desa dalam melakukan penagihan pbb bukan tanpa imbalan. desa mendapatkan dana bagi hasil (dbh) pajak yang masuk ke dalam alokasi dana desa setiap tahunnya. 
baca juga:potensi banjir rob terulang di serangai batik nau bengkulu utara, pengaliran arus disiapkan
bahkan ada desa yang menerima dbh pbb jauh lebih besar dibandingkan jumlah pbb yang berhasil disetorkan ke bapenda setiap tahunnya. 
“memang tidak mendapatkan insentif langsung, namun dalam bentuk dana untuk pembangunan desa,” sampainya.
bapenda bengkulu utara akan berkonsultasi terkait kemungkinan adanya sanksi bagi desa-desa dengan tunggakan pbb yang cukup besar. sehingga ada motivasi bagi kepala desa untuk melakukan penagihan. 
baca juga:jembatan desa akses perkebunan di bengkulu utara ambruk, ini penyebabnya 
‘’sanksi ini bisa dalam bentuk pengurangan besaran add sektor dana bagi hasil pajak atau lainnya. sehingga ada percepatan dan peningkatan jumlah pendapatan sektor pbb. karena potensinya sangat besar mengingat bengkulu utara adalah kabupaten dengan luas wilayah terbesar di provinsi bengkulu,” pungkas markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan