Inspektort Tuntaskan Audit Investigasi 8 Dana Desa di Bengkulu Utara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 11 Aug 2024 - 22:51

AUDIT INVESTIGASI: Sepertinya tahun ini akan kembali ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa. DOK/RB--

Ditambahkannya, dalam pengelolaan dana desa, jika ditemukan kerugian negara dalam hasil audit rutin yang dilakukan inspektorat.

Maka desa-desa memiliki waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut ke kas desa.

“Pengembalian tersebut untuk disetorkan kembali ke kas desa dan menunjukan bukti setor ke Inspektorat daerah,” terangnya.

Namun jika sampai 60 hari belum dilakukan pengembalian uang atau sesuai dengan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat.

“Rekomendasi tersebut bisa untuk melengkapi administrasi maupun melakukan pengembalian kelebihan bayar atau kerugian negara,” terangnya.

Sedangkan jika audit tersebut merupakan audit investigasi atas permintaan aparat hukum.

Maka Inspektorat menyerahkan sepenuhnya dengan proses hukum dan inspektorat hanya membantu melakukan audit sesuai dengan permintaan dari institusi yang meminta.

“Maka untuk audit investigasi, kita menyerahkan LHP ke institusi yang meminta tersebut,” pungkas Silaban.

Sekadar mengetahui, Inspektorat setiap tahun melakukan audit dana desa.

Namun karena jumlah desa yang mengelola dana desa di Bengkulu Utara sangat besar sejumlah 215 desa, maka audit dilakukan secara sampel.

Biasanya yang dilakukan audit adalah desa yang tidak pernah dilakukan audit, yang memiliki dana desa terbesar atau desa yang menjadi sorotan karena permasalahan di desanya.

inspektort tuntaskan audit investigasi 8 dana desa di bengkulu utara                             koranrb.id – sepertinya tahun ini akan kembali ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa. 
pasalnya, inspektorat daerah tuntas melaksanakan audit investigasi pada pelaksanaan dana desa di delapan dana desa. 
bahkan audit yang dilakukan inspektorat tersebut adalah audit yang dilakukan atas dasar permintaan aparat penegak hukum. 
ini artinya audit yang dilakukan tersebut dalam rangka pengusutan tindak pidana korupsi. 
baca juga:anggaran rp300 juta untuk reward paskibraka 17 agustus 2024 jalan-jalan jakarta dan yogyakarta 
baca juga:rp3 miliar dana bumdes diarahkan dikelola koperasi unit desa
inspektur inspektorat, nopri anto silaban, se, m.si menerangkan, jika inspektorat melakukan beberapa hal yang terkait dengan audit. 
di antaranya adalah audit rutin tahunan, audit yang dilakukan atas laporan masyarakat hingga permintaan audit investigasi dari penegak hukum. 
“saat ini kita sudah menuntaskan 8 laporan hasil pemeriksaan (lhp), ini merupakan permintaan dari aparat penegak hukum,” terangnya. 
ia menerangkan jika laporan hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan ke aparat hukum yang mengajukan permintaan audit tersebut.
baca juga:opd sibuk hut ri, pelayanan masyarakat dipastikan tetap berjalan normal
baca juga: usulan 75 kuota cpns disetujui, pemda bengkulu utara tunggu jadwal 
termasuk terkait tindak lanjut lhp tersebut terkait pengembalian kerugian negara oleh desa-desa terkait. 
“dalam lhp tersebut sudah kita jabarkan terkait dengan kerugian negara bukan hanya besarannya namun juga penyebab terjadinya kerugian negara tersebut,” terangnya.
ditambahkannya, dalam pengelolaan dana desa, jika ditemukan kerugian negara dalam hasil audit rutin yang dilakukan inspektorat. 
maka desa-desa memiliki waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut ke kas desa. 
“pengembalian tersebut untuk disetorkan kembali ke kas desa dan menunjukan bukti setor ke inspektorat daerah,” terangnya. 
baca juga:opd sibuk hut ri, pelayanan masyarakat dipastikan tetap berjalan normal
baca juga:saat pilkada, tak ada penyaluran beras gratis bantuan pangan
namun jika sampai 60 hari belum dilakukan pengembalian uang atau sesuai dengan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (lhp) inspektorat.
“rekomendasi tersebut bisa untuk melengkapi administrasi maupun melakukan pengembalian kelebihan bayar atau kerugian negara,” terangnya. 
sedangkan jika audit tersebut merupakan audit investigasi atas permintaan aparat hukum. 
maka inspektorat menyerahkan sepenuhnya dengan proses hukum dan inspektorat hanya membantu melakukan audit sesuai dengan permintaan dari institusi yang meminta.
“maka untuk audit investigasi, kita menyerahkan lhp ke institusi yang meminta tersebut,” pungkas silaban.
sekadar mengetahui, inspektorat setiap tahun melakukan audit dana desa. 
baca juga:oknum lsm genap seminggu kabur, sekcam sudah seminggu ditahan
baca juga:pelantikan kadis pupr dan kadis kesehatan tunggu izin kemendagri
namun karena jumlah desa yang mengelola dana desa di bengkulu utara sangat besar sejumlah 215 desa, maka audit dilakukan secara sampel.
biasanya yang dilakukan audit adalah desa yang tidak pernah dilakukan audit, yang memiliki dana desa terbesar atau desa yang menjadi sorotan karena permasalahan di desanya.
selain itu, audit juga dilakukan pada desa yang dilaporkan oelh masyarakat ke inspektorat dan dinilai berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan