Target PAD Kepahiang Tahun 2025 Naik Menjadi Rp65 Miliar

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 04 Dec 2024 - 23:00

Kabid Pendapatan BKD Kabupaten Kepahiang Amarrullah Muttaqin--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Sekaligus dapat meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Kepahiang. Disampaikan, dengan aplikasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online merupakan bagian dari upaya meraup PAD secara maksimal.

Sebagai gambaran, tidak semua objek pajak dan potensi pajak merupakan kewenangan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki kewenangan memungut pajak hotel dan restoran, pajak reklame, PBB-P2 dan retribusi. Sedangkan, PPH 21, PNPB, pajak pertambahan nilai, HGU, galian C, kehutanan, terminal dan lainnya, merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pada TA 2023 lalu, PAD Kepahiang mencapai Rp41,9 miliar. Sektor pendapatan yang menjadi pendongkrak capaian PAD lainnya, adalah pajak daerah. Pada 2023, sektor pajak daerah terkumpul hingga Rp8,3 miliar dari target Rp7,4 miliar yang ditetapkan.

Lalu, penyumbang PAD Kabupaten Kepahiang lainnya berupa retribusi yang ditargetkan Rp700 juta, terealisasi Rp300 juta. Kemudian, pengelolaan kekayaan daerah dari target Rp2,1 miliar sudah tercapai seluruhnya. Lain-lain PAD yang sah, targetnya Rp30 miliar realisasi Rp26 miliar

target pad kepahiang tahun 2025 naik menjadi rp65 miliar                            kepahiang,koranrb.id - badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang telah membidik target capaian pendapatan asli daerah (pad) di ta 2025 sebesar rp65 miliar lebih. 
target pad tersebut lebih tinggi ketimbang yang dibebankan di ta 2024 sebesar rp56 miliar. 
kabid pendapatan bkd kabupaten kepahiang, amarrullah muttaqin menerangkan, peningkatan pad tersebut jadi target pendapatan seiring masuknya pkb dan bpnkb pajak kendaraan sebagai dbh daerah. "target pad kita tahun 2025 lebih tinggi ketimbang tahun ini," kata amarullah. 
tambahan dbh dari pajak kendaraan, termasuk pembayaran pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. di sisi lain, menyisakan waktu kurang dari sebulan bkd kepahiang tetap berupaya memburu beban target pad di ta 2024. 
baca juga: tiang pln roboh, listrik 2 desa di kepahiang padam total
baca juga:helmi-mian dan dedy-ronny sapu bersih kemenangan di kota bengkulu
mengacu pada laporan terakhir per juli ta 2024 realisasi masih di bawah 30 persen.  tepatnya baru diangka 29 persen, atau sekitar rp15,3 miliar. 
penerimaan pad terbesar masih berasal dari penerimaan padak daerah, deviden dan penerimaan pengembalian tgr yang dikelola oleh bkd dengan nilai lebih kurang rp7 miliar, rsud rp6,3 miliar.
bkd lanjutnya, masih terus dalam proses penagihan terus berjalan. sektor-sektor pendapatan yang menjadi penyumbang pad kabupaten kepahiang, masih dalam proses penyelesaian. 
dijelaskan, ada sejumlah jenis usaha wajib menyetorkan pajaknya ke daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
diantaranya, usaha hotel, pertashop, reklame sarang walet dan rumah makan, hingga pbb tower telekomunikasi.
selain  pajak bumi bangunan, perkotaan dan pedesaan (pbb-p2) kelima sektor usaha tersebut di atas diyakini dapat mendongkrak capaian pad 2024. 
guna mencapainya,  bkd kepahiang mesti lebih memaksimalkan kinerja agar target pad yang ingin dibidik terealisasi. 
seperti gencar menggunakan aplikasi, pengelolaan pad yang terintegrasi merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pad yang akuntabel. 
baca juga:nata-hafizh dilantik sebagai bupati dan wabup kepahiang pada februari 2025
baca juga:partisipasi pemilih 80,41 persen, suara tak sah tembus 10 ribuan: 21 ribu tak salur hak pilih
sekaligus dapat meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pembayaran pajak daerah di kabupaten kepahiang. disampaikan, dengan aplikasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online merupakan bagian dari upaya meraup pad secara maksimal.
sebagai gambaran, tidak semua objek pajak dan potensi pajak merupakan kewenangan pemerintah daerah. daerah yang memiliki kewenangan memungut pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pbb-p2 dan retribusi. sedangkan, pph 21, pnpb, pajak pertambahan nilai, hgu, galian c, kehutanan, terminal dan lainnya, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
baca juga:tidak ada di tempat, ancamannya pidana: jaksa dan bkd 'geruduk' rumdin pimpinan dprd
baca juga:perjuangkan guru honorer jadi pppk 
pada ta 2023 lalu, pad kepahiang mencapai rp41,9 miliar.  sektor pendapatan yang menjadi pendongkrak capaian pad lainnya, adalah pajak daerah. pada 2023, sektor pajak daerah terkumpul  hingga rp8,3 miliar dari target rp7,4 miliar yang ditetapkan. 
lalu, penyumbang pad kabupaten kepahiang lainnya berupa retribusi yang ditargetkan rp700 juta, terealisasi rp300 juta. kemudian,  pengelolaan kekayaan daerah dari target rp2,1 miliar sudah tercapai seluruhnya. lain-lain pad yang sah, targetnya rp30 miliar realisasi rp26 miliar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan