BUMDes Banyak Mati Suri jadi Perhatian Kejari Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 01 Jan 2025 - 23:12

KERAJINAN: Hasil olahan salah satu BUMDes di Kabupaten Kepahiang--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

bumdes banyak mati suri jadi perhatian kejari kepahiang                             kepahiang,koranrb.id - sebagian besar badan usaha milik desa (bumdes) di kabupaten kepahiang dalam keadaan mati suri.
dari catatan dinas pmd kabupaten kepahiang sesuai hasil evaluasi terakhir dari 105 desa yang ada, ada 61 bumdes masuk kategori berkembang dan ada 50 unit, masuk kategori tidak berkembang alias mati suri di kabupaten kepahiang. 
dari 61 bumdes masuk dalam kategori berkembang itu pun, masih belum diyakini telah berdampak baik kepada masyarakat di desa. 
karena hal ini pula, kajari kepahiang, asvera primadona, sh, mh memberi perhatian. 
memastikan akan turun langsung ke desa. salah satu perhatiannya adalah bumdes di kabupaten kepahiang.   
"fokus kita di 2025 salah satunya adalah aset daerah dan bumdes," kata kajari. 
baca juga:selkom guru pppk tahap i tunggu perangkingan panselnas, 2 formasi lain diminta persiapkan dokumen pendukung 
baca juga:paling lambat penetapan paslon terpilih kaur dilakukan januari 2025 
dalam hal pengelolaan bumdes, pihaknya akan memberi perhatian ekstra agar pengelolaannya bisa berjalan dengan maksimal.
"kita akan tunjuk jaksa sebagai pembimbing di desa. misalnya, kita akan memiliki 8 jaksa bisa membimbing 8-10 desa," kata kajari. 
bumdes mati suri ini sendiri layak menjadi perhatian. sebab, setiap tahun bumdes selalu mendapat gelontoran penyertaan modal dari dana desa. 
mengenai fenomena ini, kepala dinas pmd kabupaten kepahiang, iwan zamzam kurniawan, sh menyampaikan, kehadiran bumdes sejatinya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa, bukan malah sebaliknya.
dalam pengelolaan bumdes juga perlu ada tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. ini semua sudah diatur dalam keputusan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 136 tahun 2022. 
dijelaskan pula, masih ada 4 pemerintah desa yang tidak memberikan penyertaan modal terhadap bumdes.
baca juga:over target, kajari tidak ingin lagi perkara kebut akhir tahun
baca juga:buru tgr setwan kepahiang, eks dewan jalani pemeriksaan
untuk penyertaan modal pun berdasarkan data dinas pmd sejak tahun 2017-2019, total keseluruhan penyertaan modal bumdes dari desa rp16.745.082.426. lalu, dari 42 bumdes yang melakukan pendaftaran badan hukum ke kemenkumham, 4 diantaranya sudah tuntas 100 persen. artinya masih ada 38 bumdes belum berbadan hukum.
adapun bumdes yang sudah berbadan hukum semua berada di kecamatan kabawetan. 
"bumdes itu bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa," kata iwan. 
di kabupaten kepahiang, pengelolaan bumdes sempat berujung ke meja hijau. yakni, bumdes cirebon baru yang menyeret mantan kades, hamzah. 
sesuai hasil persidangan,  penyertaan modal untuk bumdes rp124 juta tahun 2017, namun tidak dilaksanakan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan