PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Khairil: Ada Kenaikan Pendapatan Negara

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 02 Jan 2025 - 23:09

FOTO: Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs Khairil Anwar MSi.--

ppn 12 persen untuk barang mewah, khairil: ada kenaikan pendapatan negara                             koranrb.id – pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen per januari 2025 diklaim tidak berdampak pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah.   
hal tersebut diungkapkan asisten i setda provinsi bengkulu, drs khairil anwar msi.
ia menyebutkan bahwa kenaikan ppn menjadi 12 persen tidak akan berdampak pada harga barang kebutuhan pokok masyarakat.
dikarenakan, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan presiden reublik indonesia, kenaikan ppn hanya berlaku untuk barang mewah.
baca juga:jauh dari target, pad retribusi pasar 2024 hanya capai rp1,4 miliar, disperindag berencana optimalkan 4 pasar
baca juga:kawal pilkada sampai pelantikan bupati terpilih, ini kata kapolres bengkulu selatan
“ppn yang naik 12 persen itu sesuai arahan presiden dan hanya berlaku untuk barang mewah,” ujar khairil, kamis 2 januari 2024.
khairil mengatakan, untuk barang-barang kebutuhan masyarakat seperti pangan, konsumsi dan sandang, tidak akan ada kenaikan pajak. 
untuk barang mewah juga ada ketetapan nilai, yang masuk dalam kategori barang mewah.
“sehingga, tidak ada pengaruhnya dengan daerah,” beber khairil.
khairil menambahkan, meskipun kenaikan ppn tidak akan berdampak langsung pada masyarakat umum, kebijakan ini tetap akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.
baca juga:daya 900 watt, bantuan listrik gratis lanjut tahun ini
baca juga:60 ribu benih ikan untuk pokdakan tahun 2025 gratis: hasil penangkaran bbi lubuk pinang
“tentu ini akan positif karena ada kenaikan pendapatan negara,” terang khairil.
kendati demikian, khairil menegaskan kebijakan ini tidak mempengaruhi mayoritas masyarakat, beberapa kelompok tertentu mungkin akan merasakan dampaknya. 
namun, secara keseluruhan, pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat secara luas.
“presiden telah menyatakan tidak akan ada pengaruh dengan masyarakat umum, hanya masyarakat tertentu saja,” kata khairil.
ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini mencerminkan langkah pemerintah dalam mendorong keadilan pajak. dengan memberlakukan tarif lebih tinggi pada konsumsi barang mewah.
baca juga:proses perizinan diminta uang, dpmptsp kota bengkulu pastikan gratis
baca juga: pemkab benteng tunggu putusan mk: persiapan pelantikan bupati-wakil bupatin terpilih
di mana, pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kontribusi pajak lebih besar datang dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
meski optimis, khairil memastikan bahwa pemerintah provinsi bengkulu akan tetap memantau dampak kebijakan ini di lapangan. 
pemprov bengkulu berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat kebijakan ini.
“kami akan terus memantau implementasi kebijakan ini, terutama untuk memastikan tidak ada kenaikan harga pada kebutuhan dasar masyarakat. pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga,” terang khairil.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 3 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan