Temuan BPK! Makan Minum sampai BOK Ratusan Juta di Dinkes Kepahiang, Tajri: Tetap Saya Cicil

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 05 Jan 2025 - 22:58

Kadis Kesehatan Kepahiang, Tajri Fauzan --Heru/RB

Dengan sebaran tertinggi di Puskesmas Ujan Mas Rp402,67 juta dan Pasar Kepahiang Rp349,39 juta, terendah Puskesmas Kelobak Rp169,9 juta dan Puskesmas Cugung Lalang Rp170,3 juta

Dari jumlah tersebut, BPK mencatat ada pembayaran perjalanan dinas ganda di 10 Puskesmas sebesar Rp24 juta, perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya Rp1 juta (sudah disetor per 18 April 2024).

Dikonfirmasi, Minggu 5 Januari 2024 Kadis Kesehatan Kepahiang, Tajri Fauzan mengklaim sudah mencicil sejumlah temuan BPK sebagaimana tertuang dalam LHP 2023. Menurutnya, sejumlah temuan terjadi lebih disebabkan persoalan kesalahan administrasi semata.

"Untuk makan minum kan hanya persoalan administrasi saja. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Tapi, tak mengapa yang namanya utang tetap harus dibayar. Tetap saya cicil," beber Tajri.

Mengenai temuan BPK lainnya di Dinkes Kepahiang, Tajri meyakinkan sudah melunasi semua catatan BPK.

"Untuk BOK telah lunas, sudah selesai semua," tambah Tajri. Terkait tindak lanjut temuan BPK di Dinkes Kepahiang, saat coba dikonfirmasi balik Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Dedi Candira Wijaya Kusuma, S, S.Sos, MAP belum memberikan respon.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Artinya, tenggat waktu tindak lanjut sudah lewat. Hal ini, jika mengacu saat diterimanya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI Perwakilan provinsi Bengkulu kepada Bupati Kepahiang, pada 3 Mei 2024 lalu.

temuan bpk! makan minum sampai bok ratusan juta di dinkes kepahiang, tajri: tetap saya cicil                            koranrb.id - sejumlah temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, tercatat di dinas kesehatan (dinkes) kabupaten kepahiang senilai ratusan juta rupiah.
sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 yang dituangkan pada 3 mei 2024, temuan bpk di dinkes kepahiang yang paling mencolok diantaranya adalah belanja makanan dan minuman rapat.
di sini, hasil audit bpk menetapkan belanja makanan dan minuman di dinkes kepahiang dianggap tidak senyatanya senilai rp122.178.500.
sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada, diketahui alokasi anggaran belanja makanan dan minuman dipatok sebesar rp356.865.000. belanja catering diketahui dibayarkan kepada anak pemilik, yang diketahui sebagai salah satu staf di dinkes kepahiang. 
baca juga:polemik dugaan polusi asap dan limbah pabrik pt aip, walhi : kalau tidak bisa diatur, ditutup saja! 
baca juga:pemkab lebong akan gugat ahli waris lahan mes lebong di bandung, ini penyebabnya
hasil temuan bpk menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan minuman tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian.
tak hanya pada temuan belanja makanan dan minuman saja, sejumlah temuan lainnya juga tercatat dalam audit bpk ri. 
mulai dari kelebihan pembayaran paket rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor dan fasilitas kesehatan atau gudang farmasi rp2 juta. temuan bpk adalah, direksi keet atau gudang yang dibangun cv. dtp tak sesuai dengan rab.
lalu, proses kelebihan bayar 8 paket pengadaan prasarana air bersih puskesmas rp89,8 juta tersebar di 8 puskesmas. 
baca juga:pemkab lebong desak pemprov segera salurkan dbh tw iii dan iv
baca juga:baru 98 persen, kontrak proyek sport center kembali diperpanjang 
termasuk belanja bantuan operasional kesehatan (bok). di ta 2023, dinkes kabupaten kepahiang mendapatkan alokasi bok sebesar rp10,21 miliar dan terealisasi rp7,72 m atau 75,67 persen. 
dari jumlah bok 2023 tersebut, hampir setengahnya habis dialokasikan buat perjalanan dinas. yakni, sebesar rp3,69 m buat 14 puskesmas.
dengan sebaran tertinggi di puskesmas ujan mas rp402,67 juta dan pasar kepahiang rp349,39 juta, terendah puskesmas kelobak rp169,9 juta dan puskesmas cugung lalang rp170,3 juta
dari jumlah tersebut, bpk mencatat ada pembayaran perjalanan dinas ganda di 10 puskesmas sebesar rp24 juta, perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya rp1 juta (sudah disetor per 18 april 2024).
baca juga:waspada pencurian ternak, ini imbauan kasat reskrim polres kaur
baca juga:hari ini, seluruh pelajar mulai masuk sekolah, nambah libur, siap-siap disanksi
dikonfirmasi, minggu 5 januari 2024 kadis kesehatan kepahiang, tajri fauzan mengklaim sudah mencicil sejumlah temuan bpk sebagaimana tertuang dalam lhp 2023. menurutnya, sejumlah temuan terjadi lebih disebabkan persoalan kesalahan administrasi semata. 
"untuk makan minum kan hanya persoalan administrasi saja. saya juga sudah berkoordinasi dengan inspektorat. tapi, tak mengapa yang namanya utang tetap harus dibayar. tetap saya cicil," beber tajri. 
mengenai temuan bpk lainnya di dinkes kepahiang, tajri meyakinkan sudah melunasi semua catatan bpk.
"untuk bok telah lunas, sudah selesai semua," tambah tajri. terkait tindak lanjut temuan bpk di dinkes kepahiang, saat coba dikonfirmasi balik inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang dedi candira wijaya kusuma, s, s.sos, map belum memberikan respon. 
baca juga:libur nataru usai, harga bahan pokok di kabupaten kaur masih tinggi
baca juga:sepanjang 2024, hanya 3 perusahaan bayar csr, alasannya tidak masuk akal
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tindak lanjut sudah lewat. hal ini, jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, pada 3 mei 2024 lalu. 
baca juga:pemuda bs desak pemerintah turun tangan selesaikan konflik pt abs versus masyarakat 
baca juga:buru pajak, bkd kabupaten kepahiang libatkan jaksa
terkait pembahasan lhp bpk ri terhadap lhp pemkab kepahiang ta 2023 di dinkes kabupaten kepahiang, bpk telah merekomendasikan kepada bupati kepahiang agar memerintahkan kadis kesehatan memerintahkan bendahara pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran mematuhi ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. 
kadis kesehatan juga diminta memproses kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman sebesar rp122,17 juta dan menyetorkannya ke kas daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan