Kades Terjerat Dugaan Asusila Berpeluang Lolos dari Pemecatan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 23 Mar 2025 - 22:31

Kadis PMD Kabupaten Kepahiang Iwan Zamzam, SH --HERU/RB

"Setelah mendapatkan hasil dari desa, baru kemudian dilayangkan laporan ke bupati," kata Iwan.

Polemik di desa ini meruncing setelah warga beserta perangkat desa mendesak Kades mundur.

Bukan tanpa alasan, oknum Kades dianggap telah melanggar norma adat dan asusila.

Oknum kades terbukti 'ada main' dengan wanita di desa yang sudah berstatus janda.

Belakangan, Kades memenuhi desakan pihak keluarga wanita dengan bersedia menikahi janda tersebut dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar Rp10 juta dan menikahi secara resmi.

Karena ini pula, Kades diketahui melakukan pengurusan izin poligami resmi ke Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang.

Setelah mendapat persetujuan warga, lembaga adat hingga DPRD Kabupaten Kepahiang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa itu telah melayangkan surat langsung kepada Bupati Kepahiang saat itu, Hidayatullah Sjahid berisi mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen kepada oknum kades tersebut.

Surat BPD nomor 004/BPD/TA/2024 di atas dikeluarkan, menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang nomor T.700.1.2.1/1949/INP/KPH/2024 tanggal 11 November 2024.

Serta surat Lembaga Adat Rejang Kepahiang (LADRK) Nomor 05/LARK/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 tentang rekomendasi terhadap dugaan perbuatan asusila oknum kades tersebut.

Surat juga ditembuskan kepada kepala Inspektorat daerah Kabupaten Kepahiang, Ketua LARK dan Camat Ujan Mas.

Dalam surat tertanggal 12 November 2024 dan ditandatangani Ketua BPD Rahadi itu, berisi sikap BPD yang mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen kepada oknum kades dari jabatannya.

Desakan mundur mulai dari warga, BPD, lembaga adat desa hingga telah mendapat 'lampu hijau' dari DPRD Kabupaten Kepahiang terus bergulir.

kades terjerat dugaan asusila berpeluang lolos dari pemecatan                            kepahiang, koranrb.id - ada sinyalemen oknum kades di kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang, yang sudah diberhentikan sementara per 1 januari 2025 lalu bakal selamat dari pemecatan permanen. 
salah satu indikatornya adalah, sejauh ini sejak ditunjuk pejabat sementara (pjs) kades untuk memimpin sementara desa tersebut, tak kunjung menuntaskan tugas utamanya. 
yakni, memastikan evaluasi terhadap kades sesuai keinginan masyarakat di sana. apakah, sudah tak menginginkan kades melanjutkan masa jabatannya lagi atau tidak. 
padahal, pemberhentian sementara oknum kades tersebut hanya terhitung 3 bulan saja.
baca juga:jelang lebaran, jalan menuju kawasan wisata kabawetan tetap rusak
artinya, secara legalitas kades non aktif  dapat memimpin kembali di desa jika kemudian tak ada putusan dari pjs kades, mulai april 2025 nanti.
sejatinya, penunjukan pjs kades untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut selama kekosongan jabatan sementara.
ini setelah bupati terdahulu telah menetapkan, nasib kades itu akan ditentukan masyarakatnya sendiri lewat pjs kades. 
selain membantu jalannya roda pemerintahan desa, pjs kades ini juga memiliki tugas khusus untuk melakukan voting, atau pengambilan suara kepada masyarakat di desa itu.
baca juga:jelang lebaran, harga bapok di rejang lebong mulai merangkak naik
hasil voting inilah yang nantinya akan dibawa kepada tim pemeriksa dan penelaah pemkab kepahiang, sebagai bahan dasar pertimbangan untuk menentukan putusan terhadap nasib oknum kades di kecamatan ujan mas itu.
apakah bisa diberhentikan permanen atau hanya pemberhentian sementara dan bisa kembali menjabat sebagai kades. 
nah, seperti apa teknis pengambilan suara yang dilakukan pjs kades sejak diangkat, sejauh ini juga tak ada kejelasan. 
kadis pmd kabupaten kepahiang iwan zamzam, sh menerangkan pjs kades akan menentukan bagaimana teknis evaluasi terhadap kades yang saat ini dinonaktifkan sementara.
baca juga:keluhan masyarakat bertambah, khi kejar hasil penelitian dampak sutt pt tlb 
"setelah mendapatkan hasil dari desa, baru kemudian dilayangkan laporan ke bupati," kata iwan.
polemik di desa ini meruncing setelah warga beserta perangkat desa mendesak kades mundur. 
bukan tanpa alasan, oknum kades dianggap telah melanggar norma adat dan asusila.
oknum kades terbukti 'ada main' dengan wanita di desa yang sudah berstatus janda. 
baca juga:perbaikan jalan provinsi di rejang lebong segera dilakukan, pelebaran jalan ke lebong tahap perencanaan
belakangan, kades memenuhi desakan pihak keluarga wanita dengan bersedia menikahi janda tersebut dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar rp10 juta dan menikahi secara resmi.
 karena ini pula, kades diketahui melakukan pengurusan izin poligami resmi ke pengadilan negeri (pn) kepahiang. 
setelah mendapat persetujuan warga, lembaga adat hingga dprd kabupaten kepahiang, badan permusyawaratan desa (bpd) di desa itu telah melayangkan surat langsung kepada bupati kepahiang saat itu, hidayatullah sjahid berisi mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen kepada oknum kades tersebut.
surat bpd nomor 004/bpd/ta/2024 di atas dikeluarkan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) inspektorat daerah kabupaten kepahiang nomor t.700.1.2.1/1949/inp/kph/2024 tanggal 11 november 2024. 
baca juga:lusa, batas akhir pengajuan dd dan add tahap pertama 2025 rejang lebong
serta surat lembaga adat rejang kepahiang (ladrk) nomor 05/lark/xi/2024 tertanggal 12 november 2024 tentang rekomendasi terhadap dugaan perbuatan asusila oknum kades tersebut.
surat juga ditembuskan kepada kepala inspektorat daerah kabupaten kepahiang, ketua lark dan camat ujan mas.
 dalam surat tertanggal 12 november 2024 dan ditandatangani ketua bpd rahadi itu, berisi sikap bpd yang mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen kepada oknum kades dari jabatannya.
desakan mundur mulai dari warga, bpd, lembaga adat desa hingga telah mendapat 'lampu hijau' dari dprd kabupaten kepahiang terus bergulir. 
baca juga:uppkb put dijadikan rest area sementara pemudik selama arus mudik lebaran
dari sini pula, inspektorat daerah kabupaten kepahiang bergerak melakukan pemeriksaan.
hasilnya juga telah dilaporkan ke bupati, hingga kemudian sang kades diputus non aktif sementara.
pada surat berkop bpd yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut oknum kades diberhentikan dari jabatan kepala desa.
atau  meminta oknum kades segera mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya sebagai kades.
disusul oleh desakan dari lembaga adat desa (lad) di desa tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 24 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan