Kanwil BPN Sebut Penerbitan Izin HGU PT RAA Bengkulu Tengah Butuh Waktu Lama

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 27 Apr 2025 - 21:27

Bupati Bengkulu Tengah saat menyampaikan sambutan pada saat rapat Forkopimda bersama Kanwil BPN Bengkulu membahas HGU yang ada di Bengkulu Tengah.--jeri/rb

kanwil bpn sebut penerbitan izin hgu pt raa bengkulu tengah butuh waktu lama                            koranrb.id -  perusahaan perkebunan kelapa sawit pt riau agrindo agung (raa) pada saat ini masih menjadi perbincangan.
sebab  perusahaan yang berdiri sejak tahun 2007 tersebut ternyata belum memiliki izin hak guna usaha (hgu) dari pemerintah hingga saat ini.
kepala kantor wilayah atr/bpn bengkulu, indra imanuddin, sh, mh menyampaikan, proses penerbitan sk hgu pt raa ini membutuhkan lumayan lama. hal ini dikarenakan menunggu penyaluran lahan plasma bagi masyarakat yang harus dikeluarkan oleh pt raa.
berdasarkan penyampaian kepala dinas pertanian bengkulu tengah beberapa hari yang lalu penyaluran dan pembagian plasma pt raa telah berlangsung sejak tahun 2018 lalu, hingga saat ini tak kunjung selesai.
"tak bisa kita pungkiri jika penerbitan hgu pt raa ini membutuhkan waktu yang cukup lama. sebab cukup banyak terjadi masalah itu, terutama karena permasalahan plasmanya," jelasnya
baca juga:pt bnt berikan bantuan csr untuk kantor kecamatan pondok kelapa
baca juga:satu peserta cpns lulus mengundurkan diri, satu peserta lagi tidak mengisi drh
untuk menyikapi soal plasma ini, akhirnya pihaknya coba mendorong masalah plasma itu cluster yang berbeda, walaupun itu syarat penerbitan hgu, tapikan itu bisa sembari berjalan.
akhirnya perusahaan yakin dan proses penerbita hgu bisa berjalan. 
lanjutnya, pada saat ini pihaknya sedang melakukan pengukuran peta bidang terhadap lahan hgu pt raa. pengukuran tersebut ditargetkan rampung dalam waktu seminggu kedepan dan bisa dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya.
"saat ini sudah masuk ke dalam tahap pengukuran bidang tanah. setelah itu ditindaklanjuti dengan panitia b, kemudian setelah selesai akan kita kirim ke kementerian untuk penerbitan sk," sampainya
baca juga:pekan depan, peserta seleksi pppk tahap ii jalani seleksi kompetensi
baca juga:target nilai investasi bengkulu tengah tahun ini rp2 triliun
setelah sk dari kementerian terbit barulah akan dilakukan pendaftaran. pada saat pendaftaran ini perusahaan diwajibkan untuk membayarkan pajak bpthb ke pemkab bengkulu tengah.
"saat ini hgu pt raa sedang berproses. nanti pada saat mereka akan mendaftar hgu, mereka harus membayar pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah. barulah hgu mereka bisa terbit," tegasnya
indra menegaskan, selama proses hgu masih berproses pt raa masih bisa beroperasi dan mengambil hasil perkebunan dikarenakan dahulu saat awal beroperasi mereka sudah mengantongi iup. namun ditengah jalan memang keluar regulasi iup harus berdampingan dengan hgu. makanya perusahaan perkebunan harus memiliki hgu.
pemerintah pusat melalui tim satgas yang sudah dibentuk, menerbitkan semua perusahaan yang tidak memiliki hgu tersebut. namun menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas yang jelas.
baca juga:bagaimana buaya bertahan hidup sejak zaman dinosaurus? berikut 5 faktanya!
baca juga:menilik 3 ular sanca populer sebagai peliharaan
"tim satgas dari kementerian pusat memang mendorong untuk menertibkan ini. menertibkan disini adalah mendorong perusahaan untuk segera memiliki legalitas, bukan ditertibkan untuk diambil ahli," terangnya
sementara itu, ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri mengatakan, jika dirinya sangat mendukung penyelesaian perizinan hgu milik pt raa bisa segera selesai.
dengan penyelesaian pengurusan hgu tersebut, mampu meminimalisir adanya tumpang tindih lahan perkebunan dengan masyarakat. ditambah lagi, apabila hgu pt raa sudah terbit, maka akan sangat berdampak terhadap pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak pbb dan pajak bphtb.
sebab persyaratan penyelesaian hgu pt raa harus menyelesaikan pembayaran pajak pbb serta pembayaran pajak bphtb. 
baca juga:punya tiga jantung! berikut 5 fakta unik gurita merah pasifik timur
baca juga:geger ! seorang pemuda di seluma ditemukan tewas gantung diri, ini kronologisnya
"alhamdulillah, rapat bersama forkopimda dan kepala kanwil bpn bengkulu sudah selesai dan saya sangat mendorong penyelesaian persoalan hgu tersebut karena akan berdampak terhadap pad bengkulu tengah," tegasnya
ketua dprd menegaskan, jika ia meminta pemkab bengkulu tengah dalam hal ini bupati bengkulu tengah untuk terus mengawal pembayaran pbb dan bphtb dari pt raa.
sebab pihaknya tidak ingin pajak yang harus dibayarkan oleh pt raa, namun tidak dibayarkan oleh pt raa. kejadian selama ini sudah cukup dijadikan pelajaran bersama dan jangan sampai terulang lagi.
sebab tak bisa dipungkiri jika pad yang bisa diterima oleh bengkulu tengah dari pbb serta bphtb pt raa cukup besar dan bisa menambah pad bengkulu tengah. pihaknya juga meminta pemkab bengkulu tengah melihat dan menghitung pajak pbb atau bphtb yang selama ini belum dibayarkan oleh pt raa. sebab mereka sudah berdiri sejak tahun 2007.
"kami (dprd bengkulu tengah, red) meminta ini dikawal betul, jangan sampai nanti hgu nya sudah keluar, tetapi pajaknya tidak dibayarkan. pemkab bengkulu tengah harus benar-benar teliti menyikapi semua ini," katanya.
baca juga:laka tunggal di jalan lintas desa tumbuan seluma, mitsubishi l300 nyaris terjun ke sungai
baca juga:tega! 3 kali rudapaksa anak kandung, warga sungai rumbai mukomuko diciduk polisi
sementara itu, bupati bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap menyampaikan, pemkab bengkulu tengah mendorong agar hgu pt raa tersebut bisa cepat selesai. berdasarkan keterangan dari kanwil bpn bengkulu, memang hgu tersebut sedang berproses.
nanti tahapan ini juga akan ditindaklanjuti oleh panitia b. yang mana dalam panitia b ini terdapat perwakilan dari pemkab bengkulu tengah. dalam tahapan penerbitan hgu inilah nantinya pt raa wajib membayarkan pajak bphtb ke pemkab bengkulu tengah. sebab salah satu syarat terbitnya hgu adalah membayar bphtb tersebut.
"yang pasti kita mendorong pt raa ini untuk segera mengurus hgu. semua perusahaan harus memiliki legalitas yang jelas. kita juga berharap perusahaan bisa berkontribusi untuk daerah maupun masyarakat, salah satunya membayar pajak dan menyalurkan csr," sampainya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan