Dana desa Rp296 Miliar Sudah Mengucur di Provinsi Bengkulu

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 14 Apr 2024 - 21:27

Dana desa Rp296 miliar sudah mengucur di Provinsi Bengkulu --bella/rb

Hal itu juga, menurut Bayu merupakan in line atau garis besar pengendalian inflasi yang ada di Bengkulu yang sudah sedikit melebihi target.

"Ini kita harapkan para desa bisa memanfaatkan salah satunya porsi minimal 20 persen untuk ketahanan pangan benar-benar coba dilakukan," ucapnya.

Dana desa ini, menurut Bayu, harusnya pada momen Ramadan dan Idul Fitri bisa dimaksimalkan.

Dengan begitu akan menimbulkan efek perputaran fiskal di tingkat desa yang juga akan lebih meningkat, mengingat saat ini Inflasi di Provinsi Bengkulu di atas target.

"Baiknya seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini sudah termanfaatkan lebih dari seperempatnya yakni sudah 28 persen," ungkapnya.

Pada bulan Februari lalu, terdapat 3 Pemda kabupaten, yang belum menyalurkan dana desa tahap I.

Meski tenggat waktu pencairan tahap I ini cukup lama yakni 15 Juni, ia minta agar semua pemda dapat berprogres akan segera merealisasikan Dana desa yang dimiliki di masing-masing Pemda.

"Kita sudah imbau agar yang 3 kabupaten ini, segera menyalurkan pada akhir Maret. Alhamdulillah sudah tersalurkan," ucapnya.

Menurut Bayu pencairan dana desa di tahun ini lebih simpel dibanding tahun sebelumnya.

Yakni hanya dicairkan 2 tahap.

dana desa rp296 miliar sudah mengucur di provinsi bengkulu                             koranrb.id - kantor wilayah (kanwil) direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, mencatat dana desa di triwulan i atau dari januari-maret 2024 berhasil tersalur rp296 miliar dari total pagu rp1,05 triliun.
dana desa rp296 miliar sudah mengucur di provinsi bengkulu.
dengan begitu, artinya telah tersalur lebih dari seperempat pagu yang tersedia atau sebesar 28 persen.
kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya menuturkan, pada triwulan i ini semua pemerintah daerah (pemda) kabupaten sudah berhasil menyalurkan dana desa.
baca juga:siap-siap! inspektorat seluma bidik dana desa tebat sibun diaudit
baca juga:pengelolaan dana desa ujung padang rugikan negara rp100 juta 
merupakan progres yang cukup baik, sebab di bulan januari seluruh pemda kabupaten di provinsi bengkulu belum sama sekali menyalurkan.
"januari masih kosong, disusul februari masih ada beberapa kabupaten yang belum dan bersyukur, pada akhir triwulan ini sudah di salurkan semuanya dari pemerintah daerah," ucap bayu, minggu 14 april 2024.
setiap daerah, dikatakan bayu memiliki alokasi penyaluran berbeda.
hal itu ditentukan berdasarkan distribusi jumlah penduduk yang ada di wilayah bersangkutan. 
baca juga:dana desa 142 desa di bengkulu tengah belum dicairkan, ternyata penyebabnya ini
baca juga:kerugian negara dana desa suban dikembalikan rp 205 juta, begini tanggapan polres seluma
untuk itu, menurut bayu, penggunaan dana desa ini utamanya harus dimanfaatkan untuk mengantisipasi ketahanan pangan di suatu daerah.
mengingat harga pangan terus meningkat.
hal itu juga, menurut bayu merupakan in line atau garis besar pengendalian inflasi yang ada di bengkulu yang sudah sedikit melebihi target.
"ini kita harapkan para desa bisa memanfaatkan salah satunya porsi minimal 20 persen untuk ketahanan pangan benar-benar coba dilakukan," ucapnya.
baca juga: ini daftar 59 desa di bengkulu selatan yang sudah mencairkan dana desa 
baca juga:mendes larang dana desa dibangun kantor desa, rebut 100 kuota besiswa perangkat desa
dana desa ini, menurut bayu, harusnya pada momen ramadan dan idul fitri bisa dimaksimalkan.
dengan begitu akan menimbulkan efek perputaran fiskal di tingkat desa yang juga akan lebih meningkat, mengingat saat ini inflasi di provinsi bengkulu di atas target.
"baiknya seperti itu. alhamdulillah sejauh ini sudah termanfaatkan lebih dari seperempatnya yakni sudah 28 persen," ungkapnya.
pada bulan februari lalu, terdapat 3 pemda kabupaten, yang belum menyalurkan dana desa tahap i.
baca juga:100 lebih desa belum cairkan dana desa di bengkulu utara
baca juga:bulan ini juga dana desa bisa dicairkan, berikut daftar desa bakal pencairan 
meski tenggat waktu pencairan tahap i ini cukup lama yakni 15 juni, ia minta agar semua pemda dapat berprogres akan segera merealisasikan dana desa yang dimiliki di masing-masing pemda. 
"kita sudah imbau agar yang 3 kabupaten ini, segera menyalurkan pada akhir maret. alhamdulillah sudah tersalurkan," ucapnya.
menurut bayu pencairan dana desa di tahun ini lebih simpel dibanding tahun sebelumnya.
yakni hanya dicairkan 2 tahap.
baca juga:dana desa dan alokasi dana desa bengkulu selatan cair
baca juga: baru 50 desa ajukan dana desa, juni batas terakhir
sehingga tidak ada asalan, kesulitan dalam melakukan pencairan. 
begitu pula dengan bantuan langsung tunai (blt) dd, yang juga lebih fleksibel yakni hanya 25 persen. 
"jadi syarat ini lebih mudah lah ya lebih tahu yang lalu. ini kita harapkan tahap satu pengennya semua desa sebelum lebaran ini di sudah mencairkan yang tahap i," ucapnya.
dikatakan bayu, fiskal ini sebenarnya cukup membantu merespon atau menekan agar inflasi tidak terus meningkat.
diharapkan pemegang komitmen bisa bertanggung jawab untuk segera lakukan pencairan dana desa tahap i.
selain itu, fiskal ini akan mempunyai fungsi lebih efektif jika pencairannya tidak di akhir-akhir.
bahkan justru dimomen ramadan dna idulfitri untuk segera dilakukan pencairan.
"tahap i ini batas akhirnya sampai 15 juni, sebenarnya masih cukup lama. hanya saja, kita ketahui di momen seperti hari raya ini kebutuhan bahan pokok meningkat," ucapnya.
pada di 2023 lalu, dana desa di provinsi bengkulu berhasil tersalur 99,89 persen atau rp1,079 triliun dari total pagu rp1,08 triliun. 
artinya, terdapat 0,21 persen atau sebanyak rp1,159 miliar dana desa yang tidak tersalur. 
kinerja penyaluran dana desa tersebut, dikatakan bayu sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tersalur 7,1 persen.
meski demikian, terdapat desa dari 4 kabupaten yang tidak bisa menyalurkan dana desa. 
"untuk kinerja penyalurannya sudah bagus, namun persentasenya tidak 100 persen karena ada yang tidak tersalurkan," jelas bayu.
terdapat  desa yang tidak salur dana desa tersebut, yakni desa kasikasubun, kabupaten rejang lebong.
dana desa tahap ii dan iii tidak tersalurkan senilai rp518.180.300, penyebabnya karena ada permasalahan hukum. 
selanjutnya, desa suro bali, kabupaten kepahiang, dana desa tahap iii tidak salur senilai rp189.790.400, karena tidak merealisasikan dak fisik tahap i dan ii. 
"alasan tidak salur, untuk desa kasi kasubun ini tersandung masalah hukum. sementara suro bali, karena tidak merealisasikan fisik tahap i dan ii," jelasnya. 
desa selanjutnya yang tidak salur dana desa yakni desa temiang, kabupaten bengkulu tengah, terdapat potongan sisa dana desa tahap i senilai rp401.569.600. 
selanjutnya, desa sendang di mukomuko tidak bisa salur karena keluarga penerima manfaat (kpm) bantuan langsung tunai dana desa (blt dd) kurang dari 10 persen, dengan total anggran rp49.521.300. 
"empat yang tidak salur ini dengan permasalahn yang berbeda," ungkp bayu.
lebih lanjut, dikatakan bayu untuk desa-desa lainnya realisasinya cukup baik.
termasuk desa batu tugu, seluma yang sempat tersandung kasus korupsi pada tahun 2023 untuk pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 - 2021.
"capaiannya cukup baik, termasuk yang di seluma meskipun salah satu desa di seluma itu mengalami kasus tersebut," ujarnya. 
sementara itu, pada dana transfer ke daerah (tkd), pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa di provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2024 sebesar rp1,05 triliun. 
ia mengimbau agar segera dilakukan percepatan realisasi mulai awal tahun 2024 ini. 
"maka kita minta, mulai januari ini segeralah direalisasikan. karena kalau tidak direalisasikan kan sayang, dananya akan kembali ke pusat," tutur bayu. 
selain itu, ia meminta pemerintah desa agar menggunakan dd sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
pemerintah desa juga harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dd.
pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. untuk itu, dd harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. 
sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.
"untuk itu, kita minta pemerintah desa juga harus melaporkan penggunaan dd kepada masyarakat," sarannya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 15 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan