Pastikan Distribusi LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Pertamina Sidak Rumah Makan dan Laundry di Bengkulu, Ini Hasilnnya

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 04 Dec 2024 - 23:56

PAPARKAN: Pihak Pertamina saat menjelaskan pelarangan penggunaan LPG 3 Kg pada sektor usaha tertentu, kemarin, 4 Desember 2024. FOTO: Istimewa--

KORANRB.ID – Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Migas No/B-2461/MG.05/DJM/2022 Pertamina kemarin, 4 Desember 2024 melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Sidak Pertamina bersama Disperindag Kota Bengkulu menyasar usaha rumah makan dan penatu atau laundry.

Dalam sidak kemarin yang dicari yakni LPG subsidi 3 Kilogram (Kg) yang digunakan usaha rumah makan dan penatu.

Sales Area Manager Bengkulu, Mochammad Farid Akbar mengatakan, sidak yang menindaklanjuti surat edaran tersebut bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan LPG 3 Kg.

“Itu bentuk tindak lanjut dari surat edaran Direktur Jenderal Migas No/B-2461/MG.05/DJM/2022,” sampai Farid.

Lebih lanjut, Farid menerangkan, bahwa penggunaan LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran dapat menguras kuota yang telah disediakan untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro.

“Setelah dilakukan sidak, rumah makan dan laundry tersebut bersedia mengganti atau beralih menggunakan LPG nonsubsidi, yakni bright gas 5,5 Kg,” ungkap Farid.

Farid juga mengatakan, pemilik usaha yang mau beralih ke LPG nonsubsidi ini dapat menjadi contoh bagi pemilik usaha lainnya dalam mendukung program pemerintah.

Untuk usaha menengah, atas serta masyarakat yang tergolong mampu diharapkan menggunakan LPG nonsubsidi atau bright gas 5,5 Kg dan 12 Kg.

“Ini dilakukan agar pendistribusian LPG subsidi lebih tepat sasaran,” ungkap Farid.

pastikan distribusi lpg 3 kg tepat sasaran, pertamina sidak rumah makan dan laundry di bengkulu, ini hasilnnya                            koranrb.id – menindaklanjuti surat edaran direktur jenderal migas no/b-2461/mg.05/djm/2022 pertamina kemarin, 4 desember 2024 melakukan inspeksi mendadak (sidak).
sidak pertamina bersama disperindag kota bengkulu menyasar usaha rumah makan dan penatu atau laundry.
dalam sidak kemarin yang dicari yakni lpg subsidi 3 kilogram (kg) yang digunakan usaha rumah makan dan penatu.
sales area manager bengkulu, mochammad farid akbar mengatakan, sidak yang menindaklanjuti surat edaran tersebut bahwa  pelaku usaha dilarang menggunakan lpg 3 kg.
baca juga:puluhan warga desa dusun baru datangi kantor bupati seluma
baca juga:pemprov bengkulu gelar rakor persiapan kedatangan mendagri, ini agendanya
“itu bentuk tindak lanjut dari surat edaran direktur jenderal migas no/b-2461/mg.05/djm/2022,” sampai farid.
lebih lanjut, farid menerangkan, bahwa penggunaan lpg 3 kg yang tidak tepat sasaran dapat menguras kuota yang telah disediakan untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro.
“setelah dilakukan sidak, rumah makan dan laundry tersebut bersedia mengganti atau beralih menggunakan lpg nonsubsidi, yakni bright gas 5,5 kg,” ungkap farid. 
farid juga mengatakan, pemilik usaha yang mau beralih ke lpg nonsubsidi ini dapat menjadi contoh bagi pemilik usaha lainnya dalam mendukung program pemerintah. 
baca juga:simpan sabu, 2 warga kota bengkulu diringkus sat resnarkoba polres seluma
baca juga:3 hari pencarian, 1 korban masih belum ditemukan: tim sar lakukan ini
untuk usaha menengah, atas serta masyarakat yang tergolong mampu diharapkan menggunakan lpg nonsubsidi atau bright gas 5,5 kg dan 12 kg.
“ini dilakukan agar pendistribusian lpg subsidi lebih tepat sasaran,” ungkap farid. 
lebih jauh, farid menerangkan, berdasarkan catatan pertamina, untuk konsumsi lpg 3 kg di wilayah kota bengkulu sekitar 176 metrik ton (mt) per hari. 
“jumlah konsumsinya terus dicatat, termasuk bengkulu,” ungkap farid.
sementara itu ditambahkan area manager communication, relation da csr sumbagsel, tjahyo nikho indrawan pertamina bersama pemerintah daerah dan jajaran aparat keamanan berupaya secara maksimal untuk mengawasi distribusi lpg 3 kg bersubsidi tersebut.
baca juga:dalami dugaan mark up lahan, jaksa periksa mantan bupati seluma
baca juga:kejari bengkulu utara musnahkan 155 gram lebih ganja dan sabu
“kami juga mengajak masyarakat untuk bersama mengawasi pendistribusian lpg bersubsidi agar distribusi lpg bersubsidi tersebut digunakan oleh masyarakat yang berhak,” sampai nikho. 
sekadar informasi, isi surat edaran direktur jenderal migas no/b-2461/mg.05/djm/2022 yakni;
berdasarkan ketentuan peraturan menteri esdm nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar gas, dan liquefied petroleum.
gas serta peraturan menteri esdm nomor 5 tahun 2021 tentang kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral, pelaksanaan perizinan berusaha untuk penyalur bahan bakar minyak (bbm), bahan bakar gas (bbg), dan liquefied petroleum gas (lpg) dan sub penyalur lpg tabung 3 kilogram (lpg tertentu) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. untuk dapat melaksanakan penyaluran bbm, bbg, dan lpg sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko, badan usaha niaga minyak dan gas bumi yang memiliki fasilitas penyaluran bbm, bbg, dan lpg berbentuk sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara (spbu, spdn, spbg, spblgv, dsb), tidak memerlukan kbli selain kbli 46610
2. penyalur bbm, bbg dan lpg adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh badan usaha niaga  migas berdasarkan perjanjian kerjasama antara badan usaha niaga migas dan penyalur.
3. untuk melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai penyalur bbm, bbg, dan lpg, menggunakan:
        a. kbli 47301 untuk penyalur di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara (spbu, spdn, spbg, spblgv, dsb).
        b. kbli 47302 untuk penyalur selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara (agen bbm, agen lpg, dsb).
4. untuk melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai sub penyalur/pangkalan lpg tertentu menggunakan kbli 47772. 
5. tingkat risiko usaha kbli sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dikategorikan menengah rendah dengan kelengkapan perizinan
       berusaha berupa nib dan sertifikat standar yang otomatis terbit dari aplikasi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (oss).
    6. tingkat risiko lingkungan (skala besaran ukl/upl) untuk kbli sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 mengacu pada peraturan            menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis          mengenai dampak lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan