Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memastikan jika bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. Jokowi pun menyebut bahwa bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret nanti.
Lebih lanjut, Jokowi pun menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam APBN mencukupi. “Kalau nanti APBN nya saya hitung dulu memungkinkan nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi,” ungkapnya. Bantuan serupa juga diberikan saat kemarin Jokowi berkunjung ke Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal.
BACA JUGA:Bansos PKH Tahap 4 Segera Dinikmati KPM
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 443,4 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos). (Selengkapnya lihat grafis)
’’Belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar Rp 443,4 triliun,’’ ujar Menkeu pada konferensi pers, Selasa (2/1).
Ani menjelaskan, belanja perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi Covid-19. Pada 2020, realisasi anggaran perlinsos tercatat sebesar Rp 498 triliun. Kemudian, realisasinya sebesar Rp 468,2 triliun pada 2021 dan Rp 460,6 triliun pada 2022.
Nilai-nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2019, yakni periode sebelum covid-19, yang tercatat sebesar Rp 308,4 triliun. ’’Jadi, ini naik lebih dari Rp 140 triliun dari sebelum precovid,’’ imbuh Bendahara Negara.
BACA JUGA:Aplikasi Bansos, Desa Coret dan Usulan Sendiri Penerima, Kadis: Wajib Sesuai Ekonomi Warga
Ani melanjutkan, belanja perlinsos memang dijaga pada level yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi.
Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras. ’’Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial,’’ katanya.
Terkait kekhawatiran bansos dipolitisasi ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebetulnya sudah berulang kali memberikan tanggapannya. Dia menegaskan, bahwa bansos regular yang disalurkan pihaknya sudah tak lagi disalurkan berupa barang dan manual. Sejak 2021 lalu, penyaluran melalui e-warong untuk program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) pun sudah tak dilakukan.
Semua bantuan, kata dia, disalurkan melalui transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai. Sehingga, kalaupun ada celah itu sangat kecil.
BACA JUGA:Penerima Bansos Berkurang, Dinsos Terus Verifikasi
”Itu karena penerima manfaatnya adalah langsung ke personilnya gitu bukan lewat siapa-siapa, baik bank pun rekeningnya juga langsung atas nama pribadi. Kemudian PT Pos juga langsung ke atas nama pribadi, secara pribadi,” jelasnya.
Dia menegaskan, tugas Kemensos adalah penyaluran bansos untuk masyarakat. Ada tidak ada pemilu, masyarakat miskin tetap butuh bansos. Sehingga, penyaluran harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tidak kesulitan. (**)