Rencana Kades Ibran Gugat SK Pemberhentian ke PTUN, Pemkab Seluma Ingatkan Hal Ini

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 11 Jun 2024 - 23:09

Kuasa Hukum dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, Hartanto, SH, MH menanggapi rencana gugatan yang diajukan kades non aktif Dusun Baru ke PTUN.--Zulkarnain Wijaya/RB

“Jadi perlu diingat bahwa Kades Ibran bisa saja diberhentikan secara definitif apabila ia mengulangi kesalahan hingga memicu keributan kembali ditengah masyarakat,” tegas Hartanto.

Untuk diketahui, sebelumnya pasca diterima SK Bupati Seluma tentang pemberhentian sementara, Ibran menyatakan siap menggugat SK tersebut ke PTUN Bengkulu.

Hal ini sampaikan oleh PHnya, Ita Jamil. Karena menurutnya melalui PTUN lah salahsatu jalan yang bisa diambil, untuk mengetahui prosedur administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma sudah sesuai atau tidak.

Jika tidak ada perubahan, rencananya gugatan ke PTUN Bengkulu akan didaftarkan pada pertengahan Juni ini atau setelah Hari Raya Idul Adha.

“Ini berkaitan dengan hak dan jabatan seseorang, jadi gugatan ke PTUN ini dilakukan untuk mengetahui prosedur yang dijalankan dalam proses pemberhentian sementara ini sudah benar atau tidak,”papar Ita Jamil kepada RB.

Diteruskan Ita Jamil, jika memang nantinya hasil dari PTUN menunjukkan bahwa Pemkab Seluma sudah sesuai dengan prosedur, mereka akan menerima dan menghormatinya.

Namun jika ternyata hasil yang didapat malah sebaliknya, mereka akan menuntut hak dari Kades dikembalikan.

“Kita akan hormati jika sesuai, namun jika terbukti ada prosedur yang tidak sesuai.

Artinya ada hak kita yang dilanggar, kita akan menuntut agar hak kades dikembalikan seperti semula,”tegas Ita Jamil.

Menurut Ita Jamil, pemberhentian Kades hanya bisa dilakukan jika terdapat 3 hal, yakni mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap yang benar benar membuat dirinya tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kades.

Hal tersebut menurutnya tidak dilanggar oleh kades.

rencana kades ibran gugat sk pemberhentian ke ptun, pemkab seluma ingatkan hal ini                            seluma, koranrb.id –kepala desa (kades) dusun baru non aktif ibran, berencana menggugat pemkab seluma ke pengadilan tata usaha negara (ptun) terkait sk pemberhentian sementara dirinya dari jabatan kades.
rencana gugatan ke ptun itu disampaikan oleh penasihan hukum ibran, ita jamil beberapa waktu lalu.
menanggapi hal ini, kuasa hukum dari pemerintah kabupaten (pemkab) seluma, hartanto, sh, mh mengaku hal tersebut hal yang wajar karena sudah hak dari mereka.
hartanto mengatakan bahwa dilakukannya pemberhentian sementara oleh bupati seluma karena dalam prosesnya, pemkab seluma sudah melalui tahapan dan prosedur yang sesuai.
baca juga:184 warga kabupaten seluma idap tbc, ini cara menyembuhkan dan mencegahnya
karena berdasarkan fakta dan data dilapangan yang telah didapat, disimpulkan bahwa ibran telah melanggar larangan dan kewajiban sebagai seorang kades.
“kita sudah melalui tahapan dan prosedur yang sesuai, apabila mereka ingin gugat ke ptun masalah karena itu hak mereka dalam rangka menjamin kepastian hukum,”terang hartanto.
hartanto juga menambahkan, bahwa perlu diketahui status dari pemberhentian ibran adalah pemberhentian sementara. 
artinya besar kemungkinan ibran bisa diangkat kembali menjadi kades dengan beberapa ketentuan.diantaranya tidak mengulangi pelanggaran larangan dan kewajiban. 
baca juga:berkurang 274 lokasi, ini sebaran tps pilkada 2024 kabupaten kepahiang 
namun jika terjadi sebaliknya, maka ibran bisa saja diberhentikan secara definitif atau permanen.
pemberhentian permanen bisa saja terjadi jika di desa kembali muncul permasalahan dan konflik baru yang disebabkan oleh ibran itu sendiri.
untuk diketahui, didalam sk pemberhentian sementara,ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen. 
yakni mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.
baca juga:tgr disdikbud dan dinas pupr kaur masih membengkak, ini langkah kejari kaur
“jadi perlu diingat bahwa kades ibran bisa saja diberhentikan secara definitif apabila ia mengulangi kesalahan hingga memicu keributan kembali ditengah masyarakat,” tegas hartanto.
untuk diketahui, sebelumnya pasca diterima sk bupati seluma tentang pemberhentian sementara, ibran menyatakan siap menggugat sk tersebut ke ptun bengkulu.
hal ini sampaikan oleh phnya, ita jamil. karena menurutnya melalui ptun lah salahsatu jalan yang bisa diambil, untuk mengetahui prosedur administrasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma sudah sesuai atau tidak.
baca juga:2 tersangka pengedar sabu di kota bengkulu diringkus polisi 
jika tidak ada perubahan, rencananya gugatan ke ptun bengkulu akan didaftarkan pada pertengahan juni ini atau setelah hari raya idul adha.
“ini berkaitan dengan hak dan jabatan seseorang, jadi gugatan ke ptun ini dilakukan untuk mengetahui prosedur yang dijalankan dalam proses pemberhentian sementara ini sudah benar atau tidak,”papar ita jamil kepada rb.
diteruskan ita jamil, jika memang nantinya hasil dari ptun menunjukkan bahwa pemkab seluma sudah sesuai dengan prosedur, mereka akan menerima dan menghormatinya. 
namun jika ternyata hasil yang didapat malah sebaliknya, mereka akan menuntut hak dari kades dikembalikan.
baca juga:vonis 12 terdakwa korupsi btt seluma, tidak ada upaya hukum lanjutan
“kita akan hormati jika sesuai, namun jika terbukti ada prosedur yang tidak sesuai.
artinya ada hak kita yang dilanggar, kita akan menuntut agar hak kades dikembalikan seperti semula,”tegas ita jamil.
menurut ita jamil, pemberhentian kades hanya bisa dilakukan jika terdapat 3 hal, yakni mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap yang benar benar membuat dirinya tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kades.
hal tersebut menurutnya tidak dilanggar oleh kades.
baca juga:pembangunan pelabuhan pasar lama kabupaten kaur masuk tahap pengukuran
dilanjutkannya, justru saat ini polisi sedang mengusut laporan dari kades terkait kasus penyegelan kantor desa dusun baru kecamatan ilir talo dan dari koordinasi yang dilakukannya, saat ini proses tersebut masih berlanjut dan sudah ada penetapan 7 tersangka. 
artinya yang membuat kerusuhan bukanlah kades, namun adanya oknum lain.
“penetepan tersangka sudah dilakukan, artinya yang membuat rusuh itu bukan kades, melainkan oknum yang menjadi otak penyegelan. artinya hal ini juga perlu kita luruskan,”tutupnya.
hingga saat ini, ibran juga tidak terlihat di desa tempat ia bernaung.
hal ini diungkapkan oleh salahsatu warga desa dusun baru, mahyen.
baca juga:kejari kaur bakal tetapkan tersangka korupsi, kerugian negaranya capai rp 640 juta
dikatakannya setelah dua hari ibran menerima sk pemberhentian sementara, ibran tidak terlihat lagi di desa, kemungkinan ia menetap di rumahnya yang ada di kota bengkulu.
“sudah lama tidak terlihat, pasca dinonaktifkan ia langsung menghilang.
lalu ada penetapan tersangka atas penyegelan kantor desa,”terang mahyen.
menghindarnya ibran sangat disayangkan warga desa dusun baru, karena saat ini 7 orang warganya ditetapkan tersangka atas laporan yang dibuat oleh ibran itu sendiri dengan alasan penyegelan dan pengrusakan barang di area kantor desa dusun baru.
baca juga:festival gurita bulan ini digelar, segini anggaran yang disiapkan pemkab kaur
padahal seharusnya, ibran sebagai kades harus bijak dan duduk bersama warga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, bukan malah melaporkan warga desa bahkan salahsatu tersangka adalah seorang ibu rumah tangga.
 dengan adanya tindakan kades, mahyen mengaku bukan tidak mungkin situasi desa menjadi semakin tidak kondusif.
“ini sangat disayangkan, karena yang dilaporkannya adalah warga warganya sendiri.
alangkah baiknya jika dibahas bersama, bukan mengkasuskan warganya dan kemudian menghilang,”terang mahyen.
baca juga:gaji 13 asn pemkab kaur rampung dibayarkan, pemkab kaur ingatkan kegunaannya
mahyen mengaku semenjak ibran diberhentikan sementara,belum ada perubahan yang menonjol dari ibran, apalagi beritikad baik menemui warga desa.
untuk diketahui, unit pidana umum (pidum) polres seluma pada pekan lalu resmi menetapkan 7 tersangka atas kasus penyegelan dan pengrusakan kantor desa dusun baru kecamatan ilir talo.
yakni ra, za, ru, ri, he, ma, dan fa. saat ini para tersangka yang merupakan warga desa dusun baru silih berganti mendatangi polres seluma untuk menjalani pemeriksaan.
penyegelan kantor desa dilakukan karena masyarakat merasa tidak senang, jika kepala desa dan perangkat desa pendukung kepala desa tetap menjalankan aktifitas roda pemerintahan di gedung kantor dan balai desa. 
baca juga:puluhan personel satpol pp ikuti diklatsar untuk perkuat penegakan peraturan daerah
hal ini karena munculnya isu dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga diketahui telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. 
serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa. 
sementara itu saat coba dikonfirmasi, kades dusun baru (nonaktif), ibran tidak dapat memberikan tanggapan baik pesan maupun telfon whatsapp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 12 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan