Inflasi Mukomuko Kalahkan Nasional, Capai 4,79 Persen

Sehingga kegiatan pasar murah, pangan murah dengan territorial yang cukup luas tidak dapat membendung seluruh kebutuhan masyarakat.

“Kita ambil contoh warga kita tidak ada yang menjadi petani cabai dan terong dimana semua dipasok dari Sumbar dan Kerinci. Tentu biaya transportasi akan mempengaruhi harga jual. Sedangkan untuk melaksanakan pasar murah dibanyak titik akan membutuhkan biaya yang masih belum ada anggarannya hingga kini,” terangnya.

BACA JUGA:SK Pepanjangan Masa Jabatan 148 Kades dan BPD Jadi 8 Tahun Tunggu Kemendagri

BACA JUGA:7 Tersangka Tipikor RSUD Belum Pelimpahan ke PN Bengkulu, Kasi Pidsus: Perampungan Berkas

Nurdiana menegaskan, dalam pengendalian Inflasi membutuhkan sinergitas lintas OPD dan instansi. 

Sebab yang perlu digaris bawahi Mukomuko hingga saat ini tidak memiliki komoditi hasil pertanian holtikultura yang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal. 

Jika masih tetap mengandalkan kebutuhan hasil pertanian dari daerah lain tentu harga akan menjadi hak penuh penjual.

“Kami Disperidagkop selalu mencoba agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dengan harga kebutuhan yang tinggi dipasaran, namun tetap saja sinergitas sangat dibutuhkan,” terangnya.

Kepala Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Mukomuko, Elxandi Utria Dharma SP menambahkan, kesadaran masyarakat, untuk memiliki tanaman pemenuh kebutuhan di pekarangan rumah juga dapat menjadi solusi membantu daerah menekan anggka inflasi.

Tidak hanya itu ini tentunya menjadi catatan penting bagi seluruh Pemerintah desa (Pemdes) pengampuh Dana Desa (DD) di Mukomuko, yang setiap tahunnya mendapatkan aliran dana untuk program ketahanan pangan agar dapat berkontribusi.

“Kami sangat berharap desa ini bisa mengarahkan program ketahanan pangannya untuk sentral pertanian pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga mampu membantu menekan kebutuhan barang, seperti cabai, sayuran, dan lain-lain yang bisa ditanam secara mandiri,” harapnya.