Jelang Akhir Tahun, DPRD Bengkulu Utara Kejar Tuntaskan 3 Raperda

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 01 Dec 2024 - 22:38

DPRD Bengkulu Utara saat melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah --shandy/rb

Diantaranya adalah Rancangan Perda tentang Tata Tertib DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren.

Terakhir ada juga Rancangan Peraturan daerah tentang kearsipan daerah.

“Raperda tata tertib saat ini dalam pembahasan DPRD, sedangkan dua raperda lainnya merupakan perda pengajuan dari pemerintah daerah dan sudah disampaikan dalam paripurna,” terangnya.

Ia mentargetkan jika dalam tahun ini ketiga rancangan Peraturan daerah tersebut bisa tuntas dan disahkan menjadi peraturan daerah.

Paling lambat ia mentargetkan jikma ketiga rancangan perda tersebut bisa disahkan awal 2025 mendatang.

“Sehingga perda yang kita buat bisa segera dilaksanakan dan menjadi dasar hukum untuk melaksanakan program-program tersebut yang sudah dianggarkan dalam APBD,” terangnya.

DPRD Bengkulu Utara akan segera melakukan rapat badan musyawarah untuk menentukan Rancangan Peraturan daerah yang menjadi rancangan peraturan daerah prioritas untuk dibahas sepanjang 2025 mendatang.

Ia meminta masing-masing organisasi perangkat daerah yang akan mengajukan rancangan Peraturan daerah untuk dibahas dalam masa sidang 2025 untuk diagendakan dan dilakukan pembahasan dengan badan musyawarah atau Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD.

Ia menerangkan ada beberapa perda aturan Undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

jelang akhir tahun, dprd bengkulu utara kejar tuntaskan 3 raperda                             koranrb.id - meskipun menjelang akhir tahun, dprd bengkulu utara masih produktif dalam melaksanakan tugas.
pasca dilantik september lalu, dprd bengkulu utara memang langsung melakukan agenda padat sebagai anggota dprd. 
sejak dilantik dewan langsung sibuk melakukan kegiatan internal terutama pembentukan alat kelengkapan.
setelah alat kelengkapan dprd terbentuk dan terbentuknya pimpinan defenitif dprd bengkulu utara, dprd bengkulu utara juga langsung melakukan berbagai agenda sebagai anggota dprd. 
baca juga:lapak baru pasar inpres mulai ditempati pedagang
baca juga:tidak ada pendaftar magang ke jepang dari kabupaten kaur 
dewan langsung melaksanakan pembahasan raperda apbd tahun 2025.
bahkan dengan kerja keras dprd bengkulu utara, apbd bengkulu utara tahun 2025 menjadi apbd yang tercepat disahkan di provinsi bengkulu. 
ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip menerangkan jika saat ini dprd bengkulu utara masih terus bekerja terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah.
bahkan ada 3 rancangan peraturan daerah yang saa ini ada di kursi dewan untuk dilakukan pembahasan. 
baca juga:16 bayi dan 1 ibu di kabupaten kaur meninggal sepanjang 2024
baca juga:dprd bengkulu utara dorong pembangunan ekonomi dari potensi daerah 
“sehingga meskipun akhir tahun, namun kita tengah disibukan dengan beberapa agenda terutama terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah,” terangnya. 
saat ini ada tiga rancangan peraturan daerah yang dibahas dprd bengkulu utara. 
diantaranya adalah rancangan perda tentang tata tertib dprd dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas pesantren. 
terakhir ada juga rancangan peraturan daerah tentang kearsipan daerah.
baca juga:isu penghapusan zonasi mencuat, kadisdik: tunggu instruksi resmi
baca juga:alokasi pupuk subsidi dinilai tak cukupi kebutuhan petani, ini alasannya 
“raperda tata tertib saat ini dalam pembahasan dprd, sedangkan dua raperda lainnya merupakan perda pengajuan dari pemerintah daerah dan sudah disampaikan dalam paripurna,” terangnya. 
ia mentargetkan jika dalam tahun ini ketiga rancangan peraturan daerah tersebut bisa tuntas dan disahkan menjadi peraturan daerah.
paling lambat ia mentargetkan jikma ketiga rancangan perda tersebut bisa disahkan awal 2025 mendatang. 
“sehingga perda yang kita buat bisa segera dilaksanakan dan menjadi dasar hukum untuk melaksanakan program-program tersebut yang sudah dianggarkan dalam apbd,” terangnya. 
baca juga:alokasi pupuk subsidi dinilai tak cukupi kebutuhan petani, ini alasannya 
baca juga:pleno hasil pilgub paling lambat 9 desember, ini penjelasannya
dprd bengkulu utara akan segera melakukan rapat badan musyawarah untuk menentukan rancangan peraturan daerah yang menjadi rancangan peraturan daerah prioritas untuk dibahas sepanjang 2025 mendatang. 
ia meminta masing-masing organisasi perangkat daerah yang akan mengajukan rancangan peraturan daerah untuk dibahas dalam masa sidang 2025 untuk diagendakan dan dilakukan pembahasan dengan badan musyawarah atau badan pembentuk peraturan daerah dprd. 
ia menerangkan ada beberapa perda aturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.
baca juga:pleno hasil pilgub paling lambat 9 desember, ini penjelasannya
baca juga:pilkada mukomuko: rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan belum rampung, ini penyebabnya 
diantaranya adalah adanya undang-undang desa yang sudah dilakukan perubahan sehingga harus ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah. 
peraturan daerah perubahan tentang desa ini juga sangat penting dibahas. 
apalagi dengan adanya undang-undand desa perubahan yang disahkian bulan matret lalu, banyak hal yang berubah. 
mulai dari hak keuangan desa, masa jabatan kepala desa dan bpd hingga syarat menjadi kepala desa. “maka ini harus kita tindaklanjuti agar nantinya janganb sampai berpengaruh pada terhambatnya kinerja desa,” pungkas parmin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 2 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan