Pemprov Bengkulu Masih 'Ngutang' Rp 35 Miliar ke Rejang Lebong, Andy: Pemprov Janji bayar Secepatnya

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 06 Jan 2025 - 10:08

Pemkab Rejang Lebong sampai kini masih menunggu piutang DBH Rp 35 Miliar yang belum dibayarkan Pemprov Bengkulu --Arie Saputra Wijaya/RB

KORANRB.ID – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah akibat piutang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp35 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Hingga kini, dari total target DBH tahun anggaran 2024 sebesar Rp65 miliar, Pemkab baru menerima Rp30 miliar, menyisakan kekosongan yang berpotensi menghambat berbagai program pembangunan di daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Andy Ferdian, SE, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Pemprov Bengkulu untuk mempercepat pencairan sisa DBH. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai waktu pembayaran.

“Pemprov Bengkulu berjanji akan membayar secepatnya, tetapi kapan pastinya belum bisa ditentukan. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kami dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program prioritas,” ujar Andy.

Menurutnya, situasi ini bukan hal baru. Sistem pencairan DBH dari Pemprov Bengkulu sering kali dinilai kurang transparan.

Tidak ada angka pasti mengenai besaran DBH yang menjadi hak kabupaten/kota, karena jumlah tersebut baru diketahui saat Surat Keputusan (SK) Gubernur diterbitkan menjelang transfer dana.

“Selama ini, setiap kali akan dilakukan transfer, baru diterbitkan SK Gubernur soal jumlah yang akan ditransfer. Namun, untuk total hak kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran, kami tidak pernah mendapatkan informasi pasti,” tambah Andy.

Ketidakpastian ini dikhawatirkan berdampak pada kelangsungan program pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan sisa Rp35 miliar yang belum cair, sejumlah program prioritas berpotensi terganggu, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Anggaran DBH sendiri merupakan bagian penting dalam mendukung kemandirian daerah, terutama untuk kabupaten seperti Rejang Lebong yang mengandalkan pembagian hasil pajak dan sumber daya lainnya.

pemprov bengkulu masih 'ngutang' rp 35 miliar ke rejang lebong, andy: pemprov janji bayar secepatnya                             koranrb.id – pemerintah kabupaten rejang lebong masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah akibat piutang dana bagi hasil (dbh) sebesar rp35 miliar dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
hingga kini, dari total target dbh tahun anggaran 2024 sebesar rp65 miliar, pemkab baru menerima rp30 miliar, menyisakan kekosongan yang berpotensi menghambat berbagai program pembangunan di daerah.
kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andy ferdian, se, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemprov bengkulu untuk mempercepat pencairan sisa dbh. meski demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai waktu pembayaran.
“pemprov bengkulu berjanji akan membayar secepatnya, tetapi kapan pastinya belum bisa ditentukan. ini tentunya menjadi tantangan bagi kami dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program prioritas,” ujar andy.
baca juga:dbh belum cair, pemkot bengkulu terutang ke 15 kontraktor 
baca juga:pemkab lebong desak pemprov segera salurkan dbh tw iii dan iv
menurutnya, situasi ini bukan hal baru. sistem pencairan dbh dari pemprov bengkulu sering kali dinilai kurang transparan.
tidak ada angka pasti mengenai besaran dbh yang menjadi hak kabupaten/kota, karena jumlah tersebut baru diketahui saat surat keputusan (sk) gubernur diterbitkan menjelang transfer dana.
“selama ini, setiap kali akan dilakukan transfer, baru diterbitkan sk gubernur soal jumlah yang akan ditransfer. namun, untuk total hak kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran, kami tidak pernah mendapatkan informasi pasti,” tambah andy.
ketidakpastian ini dikhawatirkan berdampak pada kelangsungan program pembangunan di kabupaten rejang lebong.
dengan sisa rp35 miliar yang belum cair, sejumlah program prioritas berpotensi terganggu, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
anggaran dbh sendiri merupakan bagian penting dalam mendukung kemandirian daerah, terutama untuk kabupaten seperti rejang lebong yang mengandalkan pembagian hasil pajak dan sumber daya lainnya.
baca juga:dbh belum disalur, bkd bengkulu tengah rekap utang tahun 2024
baca juga:desak pemprov segera salurkan dbh rp22 miliar, pemkab benteng butuh bayar utang 
jika pembayaran tertunda terlalu lama, bukan hanya target pembangunan yang terhambat, tetapi juga pelayanan masyarakat yang menjadi prioritas pemkab.
“harapan kami, pemprov bengkulu dapat lebih transparan dalam menetapkan dan merealisasikan hak kabupaten/kota. dengan begitu, perencanaan dan pelaksanaan program di daerah dapat berjalan lebih baik,” ungkap andy.
diakui andy, masalah keterlambatan pencairan dbh bukanlah hal baru di provinsi bengkulu. beberapa kabupaten/kota di wilayah ini juga mengalami kendala serupa.
sistem pencairan yang dianggap kurang efisien dan transparan sering kali menjadi keluhan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan kepastian anggaran untuk berbagai kebutuhan.
“ini bukan hanya persoalan bagi rejang lebong, tetapi juga kabupaten/kota lainnya. kami berharap ada perubahan sistem yang lebih jelas dan terukur agar hak-hak daerah dapat dipenuhi tepat waktu,” tambah andy.
baca juga:dinas pupr seluma akui terutang rp 17 miliar, alasannya dbh belum dicairkan
baca juga:pemerintah kabupaten kepahiang alokasikan rp1,3 miliar dbh sawit 2025 hanya untuk infrastruktur
selain itu, keterlambatan pencairan dbh juga berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah. pemkab harus mencari solusi sementara, seperti melakukan efisiensi anggaran atau mencari sumber pendapatan lain, agar roda pemerintahan tetap berjalan.
melihat kondisi ini, pemkab rejang lebong berharap agar pemprov bengkulu dapat memperbaiki sistem pencairan dbh.
transparansi dan kepastian anggaran dianggap menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“kalau sistem pencairannya lebih transparan, kami bisa menyusun rencana keuangan dengan lebih matang. ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat,” kata andy.
ia juga menyebut pentingnya regulasi yang lebih jelas, seperti mencantumkan total hak kabupaten/kota dalam peraturan gubernur (pergub).
hal ini dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai besaran anggaran yang menjadi hak daerah.
baca juga:demo asn lebong dan nal, tpp dibayar setelah dbh cair, 25 anggota dprd lebong tidak di tempat
baca juga:kegiatan terancam tunda bayar bila dbh tak cair, bkd minta opd siapkan surat pengakuan hutang 
meski menghadapi kendala, pemkab rejang lebong tetap berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah.
langkah-langkah efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan asli daerah (pad) terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada dbh.
“kami tidak tinggal diam. berbagai upaya dilakukan agar pembangunan tetap berjalan, meskipun sisa dbh belum cair. kami juga terus berupaya meningkatkan pad sebagai solusi jangka panjang,” jelas andy.
selain itu, komunikasi intensif dengan pemprov bengkulu terus dilakukan agar sisa dbh dapat segera direalisasikan.
pemkab berharap pembayaran dapat dilakukan dalam waktu dekat agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal.
“ini memang bukan situasi yang mudah, tetapi kami yakin dengan koordinasi yang baik, pembayaran dbh dapat dilakukan secepatnya. kami juga terus berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tutup andy.