Ekonomi Meningkat, 4.783 KPM BPNT dan PKH Dicoret

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 01 Jan 2024 - 23:04

BANSOS: Warga saat menerima penyaluran bantuan sosial di BU. SHANDY/RB --

ekonomi meningkat, 4.783 kpm bpnt dan pkh dicoret                            koranrb.id – sepanjang 2023 lalu, sebanyak 4.783 keluarga penerima manfaat (kpm) program keluarga harapan (pkh) dan bantuan pangan non tunai (bpnt) di bengkulu utara (bu) dicoret. 
ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pekerja sosial bersama dengan pemerintah desa  sekaligus pemasangan rumah tanda penerima program bantuan sosial sepanjang tahun lalu. 
baca juga:pencairan dd 2024 wajib bawa bukti pajak 
kpm yang dicoret tersebut masing-masing 2.361 kpm penerima pkh dan 2.422 kpm penerima bpnt yang saat ini sudah dikeluarkan dari data terpadu kementerian sosial (dtks). 
kepala dinas sosial agus sudrajad, skm menerangkan jika mayoritas pencoretan dilakukan atas kesadaran mandiri masyarakat, terutama dalam masa pemasangan tanda merek rumah penerima bansos. 
baca juga:pemkab bu siapkan sanksi untuk desa yang minim setor pbb
mereka yang dicoret tersebut memang sudah tidak memenuhi syarat lagi lantaran kondisi ekonominya sudah jauh meningkat. 
“sehingga diajukan pencoretan ke kementerian sosial dan tahun 2023, karena memang kondisi ekonominya sudah jauh meningkat,” terangnya.
saat ini tercatat ada 13.409 kpm yang terdaftar sebagai penerima pkh, sedangkan untuk bpnt sebanyak 30.258 kpm.
baca juga:pekan ini, 20 desa di bengkulu utara dipimpin penjabat kades
“dari jumlah kpm penerima program bpnt maupun pkh tersebut, totalnya ada 173.898 jiwa penerima program bantuan sosial tersebut,” terangnya.
ia menerangkan jika pertengahan 2023 lalu juga ada tambahan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (blt) dampak el nino yang juga diterima kpm penerima bansos tersebut.
baca juga:tiga polisi dipecat, kasus asusila anak meningkat di bengkulu utara 
hanya saja memang sejauh ini belum ada kepastian apakah program blt el nino tersebut akan dilanjutkan di 2024 tahun ini atau tidak. 
“untuk program blt el nino juga masih kita tunggu kepastian dari kementerian sosial. apakah dilanjutkan atau tidak,” terangnya.
namun, pemkab bu melalui desa-desa juga masih mengajukan kembali nama-nama masyarakat kurang mampu untuk penerima bansos.
pengajuan dilakukan langsung oleh desa-desa yang saat ini sudah memiliki operator desa yang mengajukan langsung ke kemensos melalui aplikasi dtks.
baca juga:tiga polisi dipecat, kasus asusila anak meningkat di bengkulu utara 
“sehingga peran desa sangat besar, karena desa yang memang paling mengetahui kondisi masyarakat masyarakat. tentunya pengajuan dan pencoretan dilakukan dari dalam musyawarah desa,” terangnya.
ia juga yakin dengan besarnya anggaran bansos yang masuk ke bu setiap tahunnya maka akan berpengaruh pada meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat bu.
baca juga:anggaran peta rencana kabupaten bumi pekal disiapkan pemkab
sehingga setiap tahun pemerintah desa diminta terus melakukan verifikasi memastikan apakah penerima bansos masih memenuhi syarat menerima atau tidak.
“termasuk juga apakah memang ada warga baru yang juga akan diajukan untuk menerima bansos,” pungkas agus.(qia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan