Pemkab Mukomuko Siapkan Program Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni 2026

KORANRB.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko kembali menyiapkan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk tahun 2026. 

Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pemerintah daerah meminta seluruh pemerintah desa segera turun ke lapangan mendata warganya yang masih tinggal di rumah tak layak huni.

Data akurat menjadi kunci utama agar bantuan bedah rumah tepat sasaran dan setiap keluarga miskin bisa menempati hunian yang aman serta sehat.

Kepala Dinas Perkim Mukomuko, Suryanto, S.Pd, M.Si, menegaskan keberhasilan program RTLH sangat bergantung pada keaktifan pemerintah desa.

BACA JUGA: 17 Puskesmas Mukomuko Siap Jadi BLUD, Layanan Kesehatan Lebih Mandiri

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Segera Geser Pejabat Eselon II, Hasil Job Fit jadi Dasar

Pemdes menjadi pihak yang paling memahami kondisi warganya, sehingga pendataan yang tepat sangat diperlukan untuk perencanaan program daerah maupun pengajuan bantuan ke pusat.

“Pemdes harus proaktif mendata warganya yang rumahnya benar-benar tidak layak huni. Kami butuh data yang valid, karena dari situlah pemerintah daerah bisa mengusulkan bantuan ke pusat atau menyusun program melalui APBD,” tegas Suryanto.

Menurutnya, program bedah rumah bukan hal baru di Mukomuko. Setiap tahun, program ini hadir membantu warga yang tinggal di rumah rusak berat atau tidak memenuhi standar kesehatan. Tahun ini saja, sebanyak 38 rumah telah mendapat bantuan dengan progres pengerjaan mencapai 80 persen.

Masing-masing penerima memperoleh bantuan senilai Rp20 juta yang langsung disalurkan ke rekening penerima untuk memastikan pelaksanaan transparan dan tepat guna. 

BACA JUGA:Gaji PPPK Dirapel Dua Bulan, Pemkab Seluma Siapkan Rp4 Miliar di APBD-P

BACA JUGA: Jakarta Muslim Fashion Week 2026 Angkat Modest Fashion Indonesia ke Dunia

“Target kami, semua pekerjaan selesai sebelum akhir tahun. Karena bantuan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Suryanto memastikan desa-desa yang sebelumnya telah mengusulkan warganya namun belum terealisasi akan diprioritaskan.