Hari Pertama Sidang PHPU Pilpres di MK Tanpa Tensi Tinggi, Paslon 1 Beberkan 11 Tindakan Kecurangan

Ganjar berharap, semua orang mau setia pada cita-cita reformasi. 

Sayangnya, mantan Gubernur Jawa Timur itu menilai Pemilu demokratis sebagai salah satu cita-cita reformasi, dinilai Ganjar telah dinodai untuk kekuasaan pribadi. 

"Maka, hari ini kita menggugat dan lebih dari sekadar kecurangan pada setiap tahapan pelpres," ujarnya.

Sementara Mahfud mengingatkan MK pernah menjadi lembaga yang dipuji dengan berbagai terobosan hukum yang berani masuk ke substansi. 

Pujian tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari berbagai lembaga maupun personal dari luar negeri.

Mahfud juga berharap MK tidak hanya terpaku pada selisih suara dalam menangani perkara PHPU. Melainkan harus juga melihat secara menyeluruh pada prosesnya.

 Itu sejalan dengan pernyataan Yusril Ihza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014.

"Menjadikan MK hanya sekadar Mahkamah Kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama," ujarnya.

Diakui Mahfud, akan tidak mudah bagi para hakim dalam memutus perkara ini karena adanya tarik ulur dari berbagai pihak.

Tapi pria asal Madura itu berharap para hakim mengikuti hati nurani. "Kami berharap agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat, dan penghromatan," kata Mahfud.

Dalam mendukung klaim kecurangan, tim paslon 3 juga menyertakan sejumlah dalil yang nyaris serupa dengan paslon 1. 

Namun, paslon 3 memberikan penekanan pada aspek nepotisme.

Kuasa hukum Annisa Ismail mengatakan, nepotisme yang dilakukan presiden melalui tiga skema.

Pertama, nepotisme dilakukan untuk memastikan Gibran bisa maju sebagai kontestan dalam pilpres 2024. 

Itu bahkan sudah dimulai dengan dimajukannya Gibran sebagai calon walikota surakarta.