Jabatan 8 Tahun, Kades di Bengkulu Utara Diminta Tuntaskan Masalah Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 08 Jul 2024 - 00:03

KADES: Masa jabatan selama delapan tahun tersebut cukup panjang dan diyakini cukup untuk melaksanakan program-program. DOK/RB--

KORANRB.ID – 187 dari 215 kepala desa di Bengkulu Utara sudah resmi menjabat 8 tahun.

Sedangkan sisanya adalah penjabat kepala desa yang merupakan kepala desa yang ditunjuk dari PNS lantaran mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang sudah habis masa baktinya sejak sebelum Februari lalu.

Bupati Bengkulu Utara, Ir. H Mian menerangkan masa jabatan selama delapan tahun tersebut cukup panjang dan diyakini cukup untuk melaksanakan program-program.

Ia juga menekankan terkait dengan program pengentasan kemiskinan di tingkat desa yang juga menjadi target dari pemerintah pusat.

“Dengan campur tangan dan keserriusan pemerintah desa, saya yakin masalah kemiskinan bisa segera teratasi, karena desa memiliki hak keuangan yang juga cukup besar,” terangnya.

Desa saat ini bukan hanya memiliki program Bantuan Langsung Tunai yang dianggarkan melalui dana desa.

Namun desa-desa juga berhak mengalokasikan anggaran yang bisa mendorong langsung perekonomian masyarakat dengan mencitakan lapangan kerja.

“Sehingga jika itu dilakukan selama 8 tahun berturut-turut, maka masalah kemiskinan akanm jauh berkurang,” terangnya.

Rata-rata desa di Bengkulu Utara menerima dana desa dan aslokasi dana desa sebesar Rp900 juta hingga Rp1,1 Miliar.

Jumlah tersebut tentunya sangat besar jika dikalikan selama delapan tahun untuk program pembangunan.

jabatan 8 tahun, kades di bengkulu utara diminta tuntaskan masalah kemiskinan dan ketahanan pangan                            koranrb.id – 187 dari 215 kepala desa di bengkulu utara sudah resmi menjabat 8 tahun. 
sedangkan sisanya adalah penjabat kepala desa yang merupakan kepala desa yang ditunjuk dari pns lantaran mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang sudah habis masa baktinya sejak sebelum februari lalu. 
bupati bengkulu utara, ir. h mian menerangkan masa jabatan selama delapan tahun tersebut cukup panjang dan diyakini cukup untuk melaksanakan program-program. 
ia juga menekankan terkait dengan program pengentasan kemiskinan di tingkat desa yang juga menjadi target dari pemerintah pusat. 
baca juga:1.120 pasangan menikah tahun 2024, terbanyak di kecamatan ini 
baca juga:dana banpol 2024 kurang, kesbangpol bengkulu utara ajukan penambahan 
“dengan campur tangan dan keserriusan pemerintah desa, saya yakin masalah kemiskinan bisa segera teratasi, karena desa memiliki hak keuangan yang juga cukup besar,” terangnya. 
desa saat ini bukan hanya memiliki program bantuan langsung tunai yang dianggarkan melalui dana desa. 
namun desa-desa juga berhak mengalokasikan anggaran yang bisa mendorong langsung perekonomian masyarakat dengan mencitakan lapangan kerja. 
“sehingga jika itu dilakukan selama 8 tahun berturut-turut, maka masalah kemiskinan akanm jauh berkurang,” terangnya. 
baca juga:desa belum sampaikan laporan pajak, bapenda serahkan ke jaksa pengacara negara lakukan penagihan 
baca juga:awasi pantarlih, bawaslu bengkulu utara buka posko 
rata-rata desa di bengkulu utara menerima dana desa dan aslokasi dana desa sebesar rp900 juta hingga rp1,1 miliar. 
jumlah tersebut tentunya sangat besar jika dikalikan selama delapan tahun untuk program pembangunan. 
“maka sangat penting memilih program yang tepat sasaran, jangan memilih program yang juga dampak pada masyarakat sangat kecil,” terangnya. 
terkait program-program yang mungkin tidak terjangkau oleh dana desa, ia memastikan pemda bengkulu utara juga tetap akan mengalokasikan melalui apbd. 
baca juga:dapat bankeu, 215 desa di bengkulu utara beli tornas sendiri, pajak ditanggung desa
baca juga:pemda bengkulu utara surati menpan-rb, izin lantik 7 bidan pendidik yang sudah lulus tes pppk
sehingga percepatan dan sinergitas pembangunan tersebut akan terus berjalan untuk pengentasan permasalahan masyarakat. 
“saat ini sorotan pembangunan ada di tingkat desa, karena harapan melalui programn dana desa tersebut tentunya bisa mendorong percepatan pembangunan dari desa,” katanya. 
selain itu, ia juga mengingatkan terkait dengan program ketahanan pangan yang juga menjadi program wajib dari pemerintah pusat yang harus dilakukan di desa. 
ia berharap ada program ketahanan pangan yang bisa dilakukan berkelanjutan dengan mengedepankan potensi desa. 
sehingga program tersebut tidak hanya berjalan satu tahun namun bisa berkelanjutan menjadi lumpung pangan masyarakat. 
“jika setiap desa memiliki lumbung pangan, maka tiap desa akan tercipta kemandiran pangan dan bisa menekan angka pengeluaran kelaurga untuk kebutuhan masyarakat,” pungkas mian.