Jangan Libatkan ASN, Kada Dilarang Mutasi Jelang Pilkada

Reporter: Ade Haryanto |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 10 May 2024 - 23:11

Muharista Delda/RB RAWAN: Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah mengingatkan kepala daerah tidak melibatkan ASN dalam Pilkada. --istimewa/rb

Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian RI dan anggota TNI.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut, dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

“Dengan adanya ketentuan pidana itu, kami dari Bawaslu tetap mengedepankan pencegahan dengan mengimbau pihak-pihak terkait agar jangan sampai hal itu terjadi,’’ jelas Faham.

Justru itu, ia sangat berharap masing-masing pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bengkulu tidak melaksanakan mutasi jabatan pada struktur organisasi di pemerintahannya.

Tidak hanya berlaku kepada ASN, larangan berpolitik praktis itu juga ditujukan kepada para pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kepala desa.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rosjonsyah Syahili, S.IP, M.Si memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah merumuskan kebijakan mengenai larangan mutasi jabatan 6 bulan sebelum Pilkada.

Bahkan Pemprov Bengkulu akan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap ASN yang kedapatan tidak menjaga netralitasnya dalam Pilkada.

‘’Namun tanpa adanya pengawasan dari semua pihak, khususnya Bawaslu, kami yakin sekeras apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak akan maksimal hasilnya,’’ tukas Rosjonsyah.

jangan libatkan asn, kada dilarang mutasi jelang pilkada                             bengkulu, koranrb.id - para kepala daerah (kada) diingatkan tidak melibatkan aparatur sipil negara (asn) dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada). 
khususnya para incumbent, yakni kepala daerah yang akan kembali maju dalam pilkada untuk jabatan yang kedua kalinya.
termasuk kepala daerah yang saat ini masih menjabat dan akan maju pilkada ke tingkat lebih tinggi, seperti bupati yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur (pilgub).
bahkan menjelang pilkada 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu sudah mengeluarkan edaran yang intinya meminta setiap pemerintah daerah tidak melaksanakan mutasi jabatan.
baca juga:dpd golkar seluma tidak buka penjaringan, ini sebabnya
‘’hal itu dimaksudkan agar tidak ada asn yang dijadikan mesin politik dalam pelaksanaan pilkada,’’ ujar ketua bawaslu provinsi bengkulu, faham syah.
kebijakan larangan melibatkan asn dalam pilkada itu merujuk pada pasal 71 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
dalam pasal tersebut telah diatur mengenai larangan kepada gubernur, bupati dan walikota beserta para wakilnya melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon yang akan maju pilkada 2024, sampai dengan akhir masa jabatannya.
‘’kami lebih menekankan kepada incumbent karena biasanya pejabat yang menempati status itulah yang paling rawan melibatkan asn dalam pilkada,’’ terang faham.
baca juga:bawaslu kaur kejar pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan panwascam
ketika ditemukan adanya pelanggaran, fahamsyah pastikan akan menindak tegas oknum pelakunya.
baik bagi kepala daerahnya, maupun para asn yang kedapatan tidak menjaga netralitasnya dengan memberikan dukungan secara nyata kepada salah satu pasangan calon. 
bahkan bagi pasangan calon yang kedapatan menarik-narik asn dalam kepentingan pilkada maupun asn yang diketemukan berpolitik praktis atau tidak netral, sanksinya sangat jelas bisa dipidanakan. 
dalam undang-undang pilkada ada dua pasal yang mengatur tentang netralitas asn, yakni pada pasal 70 dan pasal 71. 
baca juga:diduga korsleting listrik, rumah warga pepabri dilalap api
pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan asn, anggota kepolisian ri dan anggota tni. 
pelanggaran atas ketentuan tersebut, dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam pasal 189.
“dengan adanya ketentuan pidana itu, kami dari bawaslu tetap mengedepankan pencegahan dengan mengimbau pihak-pihak terkait agar jangan sampai hal itu terjadi,’’ jelas faham. 
justru itu, ia sangat berharap masing-masing pemerintah daerah yang ada di provinsi bengkulu tidak melaksanakan mutasi jabatan pada struktur organisasi di pemerintahannya. 
baca juga:bentuk tim khusus penurunan angka stunting, pemkab bengkulu tengah targetkan ini
tidak hanya berlaku kepada asn, larangan berpolitik praktis itu juga ditujukan kepada para pegawai badan usaha milik daerah (bumd) dan kepala desa.
menanggapi hal itu, wakil gubernur bengkulu, dr. h. rosjonsyah syahili, s.ip, m.si memastikan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah merumuskan kebijakan mengenai larangan mutasi jabatan 6 bulan sebelum pilkada.
bahkan pemprov bengkulu akan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap asn yang kedapatan tidak menjaga netralitasnya dalam pilkada.
‘’namun tanpa adanya pengawasan dari semua pihak, khususnya bawaslu, kami yakin sekeras apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak akan maksimal hasilnya,’’ tukas rosjonsyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 11Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan