Pemkab Seluma Siapkan Tim Kaji Putusan Terhadap Kades Kemang Manis
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Seluma, Nopetri Elmanto, M. Si.-foto: izul/koranrb.id-
BACA JUGA:Kejagung Dikabarkan OTT 3 Hakim yang Pernah Vonis Bebas Ronald Tanur
BACA JUGA:2 Spesialis Pencuri Mobil Lintas Provinsi Berhasil Ditangkap, 2 Pelaku Lainnya Masih Buron
Salah satu fakta yang mendukung pernyataan ini, karena hanya ada 3 perangkat desa yang saat ini ada di pemerintahan desa, yakni Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Umum dan Perencanaan.
Sedangkan 5 jabatan perangkat desa lainnya yang kosong, yakni Kepala Dusun (Kadus) I, Kadus II, Kadus III, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Kesra. Kekosongan tersebut terjadi karena mengundurkan diri dan mutasi jabatan.
Terlebih lagi saat ini Plt. Kades dan Kaur Keuangan tidak sejalan, sehingga berdampak pada terlambatnya pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.
Salah satu dampak yang cukup terlihat yakni adanya keterlambatan dalam pengajuan dana desa, baik tahap I maupun tahap II, bahkan setiap tahap pengajuan, Desa Kemang Manis menjadi yang paling terakhir mengajukan.
“Karena banyak terjadi kekosongan di jabatan pemerintahan desa, akhirnya berdampak pada pelayanan publik yang menjadi kurang maksimal, terlebih lagi antara Sekdes selaku Plt. Kades dan Kasi Keuangan tidak ada singkronisasi,” terang Sutrisno.
Salah satu alasan dari BPD dan warga mengusulkan Kades diangkat kembali, yakni Alma Jumiarto bukan terpidana dalam kasus penyelewengan dana desa, namun terpidana dalam kasus belanja dana tak terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma tahun 2021.
“Alma sebelumnya menjadi terpidana saat ia masih menjadi kontraktor dan saat itu belum menjadi kades. Dan mengacu pada Permendagri, artinya Alma bisa diaktifkan kembali,” papar Sutrisno.
- Tag
- Share
-
-
