Alih Fungsi Hutan jadi Kebun Sawit Ilegal di Mukomuko, Picu Kerugian Negara Besar-besaran

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 22:43

HPT: Kawasan yang diduga masuk HPT Air Ipuh I beralih fungsi menjadi kebun sawit. Aksi perambahan hutan menjadi kebun sawit ini berpotensi merugikan Negara besar-besaran. --Firmansyah/RB

Dimana kerusakan tersebut juga kerap merugikan negara yang cukup besar.

Sebab untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan minim keberhasilan.

Maka dari itu apa yang terjadi di kawasan hutan negara di Mukomuko adanya perkebunan sawit ilegal dengan luasan yang fantastis tentu negara sangat dirugikan.

“Kalau sawit tersebut ditanam secara illegal, tentu penjahat kehutanan ini tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diwajibkan.

Apabila orang pribadi atau badan usaha memiliki izin resmi (baru membayar (PNBP, red),” terangnya.

Baim menjelaskan, PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan, mulai dari penerimaan dari Sumber Daya Alam.

Untuk PNBP terdiri dari 2 jenis PSDH dan DR yang merupakan pungutan dari hasil hutan yang dipungut pasca pemanfaatan.

Untuk PSDH, Provisi sumber daya hutan, merupakan pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan.

PSDH ini wajib dibayar oleh Pemegang izin HPH, HPHH, IPK, dan ISL.

Kemudian DR atau Dana Reboisasi, merupakan salah satu jenis pungutan PNBP kayu.

“Sudah sangat jelas alur dari pemanfaatan kawasan hutan agar negara tidak dirugikan, dan apabila kegiatan pembukaan kawasan dilakukan secara ilegal tentu negara tidak akan mendapat pemasukan, yang ada kerugian dan kerusakan,” sampainya.

Untuk itu terkait rusak dan berubah fungsinya kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal tentu banyak pihak yang bisa saja terlibat dalam tindakan ini.

alih fungsi hutan jadi kebun sawit ilegal di mukomuko, picu kerugian negara besar-besaran                            mukomuko, koranrb.id – pembukaan kawasan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di mukomuko, memicu potensi kerugian negara besar-besaran.
hal ini disampaikan praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh. 
dia mengatakan aparat penegak hukum (aph) harus mengusut bagaimana peristiwa pembukaan kawasan hutan secara illegal dan dilakukan terang-terangan bisa berlangsung aman.
 sehingga dapat diketahui nantinya ada tidak keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus tersebut.
baca juga:ribuan honorer pemprov bengkulu bakal dirumahkan, honorer: kami tidak siap menganggur
baik menerima gratifikasi, uang suap atau yang lainya, mengarah ke tindak pindana korupsi.
“pertama adalah kasus ini harus diusut, karena tidak menutup kemungkinan aktivitas ilegal ini berjalan aman di mukomuko karena ada keterlibatan pemangku kepentingan, yang mengarah ke tindakan korupsi,” kata muslim.
diterangkan muslim, untuk perlindungan kawasan hutan, negara telah menyiapkan undang-undang (uu) nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan . 
dimana untuk memperkuatnya, di buat lagi uu nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 
baca juga: segini tarif yang dipatok rskj soeprapto untuk 3 jenis surat persyaratan penerbitan nip cpns dan pppk
ini sekaligus memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengurus kawasan hutan. 
maka dari itu pemerintah dengan segala kebijakannya mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjaga hutan. 
bahkan uu nomor 41  tahun 1999, di  pasal 50 juga sangat jelas menyampaikan larangan-larangan berkegiatan di dalam kawasan hutan. 
mulai dari membakar, menebang, dimana semua poinnya ada didalam uu tersebut. 
baca juga:wow! berikut 5 fakta selasih mekah, terkenal di berbagai negara
“tentunya regulasi ini sangat terstruktur dan sakti, tapi semua lemah di mukomuko, maka dari itu jika tidak ada keterlibatan penyelenggara negara dirasa tidak mungkin.
namun tetap saja harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu,” terangnya.
muslim juga menegaskan, penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko ini, tidak mesti ada delik aduan atau laporan. 
penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara. 
baca juga:pemkot bengkulu siapkan regulasi pemanfaatan pendopo merah putih untuk umum
namun sayangnya berkaitan dengan penindakan hukum terhadap kelompok-kelompok terstruktur biasanya akan sangat lemah dilakukan.
“kemungkinan keterlibatan banyak pihak serta adanya kerugian negara yang cukup fantastis dari kerusakan lingkungan yang disebabkan tentu bisa terjadi,” ujarnya.
maka dari itu muslim berharap, aph dapat segera menindak seluruh pihak yang terlibat atas terjadinya kerusakan hutan negara di mukomuko. 
sebab penegakan hukum yang dilakukan merupakan wujud patriotisme dalam mencintai tanah air dengan mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan.
baca juga:menilik 5 fakta ilmiah semut bisa mengangkat beban berat
“kami berharap siapa pun itu yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
sehingga mukomuko bisa terhindar dari bencana besar yang bisa datang kapan saja.
yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa,”harapnya.
terpisah, direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga, kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang saat ini kerap terjadi akibat dampak negatif dari aktivitas manusia. 
baca juga:ancam stabilitas lpg di pasaran, dinas esdm minta alokasi lpg segera dikeluarkan
dimana kerusakan tersebut juga kerap merugikan negara yang cukup besar. 
sebab untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan minim keberhasilan. 
maka dari itu apa yang terjadi di kawasan hutan negara di mukomuko adanya perkebunan sawit ilegal dengan luasan yang fantastis tentu negara sangat dirugikan.
“kalau sawit tersebut ditanam secara illegal, tentu penjahat kehutanan ini tidak membayar penerimaan negara bukan pajak (pnbp) yang diwajibkan.
baca juga:dispar bengkulu selatan peringatkan pkl taman merdeka, ini penyebabnya
apabila orang pribadi atau badan usaha memiliki izin resmi (baru membayar (pnbp, red),” terangnya.
baim menjelaskan, pnbp adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan, mulai dari penerimaan dari sumber daya alam. 
untuk pnbp terdiri dari 2 jenis psdh dan dr yang merupakan pungutan dari hasil hutan yang dipungut pasca pemanfaatan. 
untuk psdh, provisi sumber daya hutan, merupakan pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan. 
baca juga:pemanfaatan dana desa 2025 di rejang lebong fokus pada kemiskinan, digitalisasi, dan ketahanan pangan
psdh ini wajib dibayar oleh pemegang izin hph, hphh, ipk, dan isl.
kemudian dr atau dana reboisasi, merupakan salah satu jenis pungutan pnbp kayu.
“sudah sangat jelas alur dari pemanfaatan kawasan hutan agar negara tidak dirugikan, dan apabila kegiatan pembukaan kawasan dilakukan secara ilegal tentu negara tidak akan mendapat pemasukan, yang ada kerugian dan kerusakan,” sampainya.
untuk itu terkait rusak dan berubah fungsinya kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal tentu banyak pihak yang bisa saja terlibat dalam tindakan ini. 
baca juga:puncak hut kabupaten kepahiang ke 21 serentak dalam 1 hari
maka dari itu penyelenggara negara pemangku kebijakan sudah bisa untuk turun memastikan apa sebenarnya yang membuat penyelesaian permalahan alih fungsi kawasan tetap terjadi.
“kalau dibiarkan begitu saja, tentu kerusakan menjadi bom waktu yang mengancam keselamatan warga mukomuko, baik itu bencana banjir bandang tanah longsor dan masih banyak bencana lainnya,” tandasnya. 
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho, s.hut menyampaikan tidak dapat dipungkiri untuk saat ini sebagai besar kawasan hutan di mukomuko sudah dibuka menjadi lahan perkebunan kepala sawit yang dimiliki perorangan. 
sehingga kerap menyebabkan bencana alam dan konflik dengan binatang buas.
baca juga:melakukan perjalanan jauh! berikut 6 fakta unik burung julang emas, ada di indonesia
“karena keterbatasan kami memang belum memiliki data pasti berapa ha di masing-masing kawasan hutan tersebut yang telah dibuka, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
namun dapat kami pastikan setiap kawasan hutan yang ada di mukomuko telah dirambah lebih dari setengahnya,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan