Beberapa program prioritas daerah seperti pembangunan fisik infrastruktur, kesehatan dan pendidikan masih menjadi skala prioritas.
Mian berharap program ini bisa masuk dalam pengajuan yang nantinya akan dibawa ke Bappenas.
“Karena memang kita masih memiliki beban pembangunan infrastruktur, setiap tahun pembangunan yang dilakukan melalui APBD hingga APBN sangat besar, namun masih banyak pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Program prioritas daerah juga disinkronkan dengan prioritas nasional, diantaranya terkait pengentasan kemiskinan, stunting dan peningkatan ekonomi.
“Program yang menjadi prioritas nasional juga harus tercermin di daerah sehingga apa yang menjadi target nasional bisa dilaksanakan di Bengkulu Utara,” beber Mian.
Mia meminta seluruh OPD melengkapi profil masing-masing yang dibutuhkan untuk pengajuan tersebut.
BACA JUGA:Astaghfirullah! 2 Sejoli Digerebek Saat Bulan Ramadhan, Ini Penjelasan Kades di Kepahiang
Profil pembangunan dan kondisi masyarakat akan dibawa nantinya dalam pengajuan yang rencananya akan langsung diajukan oleh Bupati.
“Kita harus bekerja ekstra keras dan tidak bisa hanya menunggu pembangunan datang sendiri atau hanya tergantung dengan APBD,” tandasnya.
Mian juga meminta OPD-OPD berkomunikasi dengan masing-masing kementerian terkait dengan program prioritas kementerian yang bisa dilaksanakan di Bengkulu Utara.
Ia yakin di setiap kementerian memiliki program-program yang seharusnya bisa dilaksanakan di Bengkulu Utara.
“Kita tetap tidak bisa mengandalkan dari APBD yang sangat terbatas,” pungkas Mian.
Kabupaten Bengkulu Utara hampir setiap tahun mendapatkan kucuran dana terbesar dari APBN, terutama Kementerian PUPR.
Tahun 2023 – 2024 lebih dari Rp 200 miliar dana yang bersumber dari Kementerian PUPR yang dikucurkan di wilayah Bengkulu Utara.
Pembangunan yang masih berjalan yakni perbaikan jembatan di sepanjang jalan lintas barat dan pembangunan Pasar Modern Purwodadi senilai Rp 116 miliar.
Mian optimis rencana pembangunan jangka panjang Bengkulu Utara akan berhasil jika seluruh OPD memiliki pemikiran yang sama dalam mencari program-program yang bersumber dari luar APBD.(**)