KPU Beri 2 Cara Sampaikan Tanggapan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 14 Sep 2024 - 09:45

KPU: Komisioner KPU Kepahiang. Begini cara sampaikan Tanggapan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati --Heru Pramana Putra

Yakni, pasangan dari jalur perseorangan Riri Damayanti - Ujang Irmansyah. Serta dua pasangan dari jalur Parpol. Yakni, Zurdi Nata - Abdul Hafizh dan Windra Purnawan - Ramli.

Pasangan Zurdi Nata - Abdul Hafizh, diusung 6 Parpol yakni, Perindo, Golkar, PDIP, Gerindera, PKB dan PKS. Sedangkan pasangan Windra Purnawan - Ramli diusung 2 Parpol yakni, Nasdem dan Demokrat.

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kepahiang nomor 447 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran menyatakan memenuhi syarat dengan jumlah dukungan 11.744 dan sebaran 6 kecamatan.

Sedangkan mengacu pada PKPU Nomor 450 tahun 2024 mengenai penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten kepahiang tahun 2024. Yakni, menyatakan syarat minimal suara sah adalah 9088.

Berikut syarat calon bupati dan calon wakil bupati:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Setia kepada Pancasila, UUD RI 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan NKRI

3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan atas atau sederajat

4. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota

5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

kpu beri 2 cara sampaikan tanggapan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati                             kepahiang, koranrb.id - melalui pengumuman resmi nomor 913/pl.02.2-pu/1708/2024, ditandatangani ketua kpu kabupaten kepahiang ikrok tertanggal 13 september 2024.
kpu kabupaten kepahiang menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati kepahiang tahun 2024. 
masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepahiang tahun 2024 melalui 2 cara.
cara tersebut bisa dilakukan masyarakat, guna menanggapi pasangan calon yang telah mendaftarkan diri menuju pilkada kabupaten kepahiang 2024 dan dianggap telah memenuhi syarat. 
baca juga:benarkah ular anakonda bisa ditemukan di indonesia? berikut 3 fakta anakonda
baca juga:kasus penikaman di tpi, polisi amankan warga tawang rejo seluma
"kita menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 3 pasangan calon yang telah memenuhi syarat," kata ikrok. dua cara yang bisa dilakukan masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. lewat portal publikasi pemilu
pemilihannya pada laman: https/infopemilu.kpu.go.id. di sini, ada fitur tanggapan yang bisa diakses dengan cara: 
- memilih tahapan pencalonan peserta pemilihan kepala daerah
- lalu, memilih kategori tanggapan terhadap pasangan calon pemilihan kepala daerah 
- memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
- mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
- mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa: 
a. dukungan atas calon dan atau pasangan calon
b. masukan dan tanggapan masyarakat terkait pasangan calon, status sebagai mantan narapidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya. atau hasil penelitian administrasi calon/penelitan perbaikan persyaratan administrasi calon. 
baca juga:darurat sajam berujung nyawa melayang, polisi libatkan kelurahan lakukan hal ini
baca juga:korban dipaksa minum pil kb dan alami kekerasan fisik 
- menuliskan uraian
- mengguggah dokumen berupa, ktp el atau dokumen bukti penunjang yang relevan
- menekan submit
2. secara luring
masyarakat dapat langsung mendatangi kantor kpu kabupaten kepahiang dengan alamat di jalan aipda mu'an kompleks perkantoran pemkab kepahiang kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang. dengan tahapan yang dilakukan adalah: 
- mengisi daftar hadir
- mengisi formulir model tanggapan masyarakat kwk 
- menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada kpu kabupaten kepahiang
- menyerahkan fotokopi ktp el dan atau dokumen bukti penunjang yang relevan
patut dicatat, masukan dan tanggapan masyarakt terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati di atas, hanya diterima kpu kabupaten kepahiang dengan tenggat waktu mulai 15-18 september 2024 saja. 
di kabupaten kepahiang sendiri, setelah melalui tahapan verifikasi persyaratan, 3 bakal pasangan calon yang sebelumnya telah mendaftarkan diri telah dianggap memenuhi syarat menuju pilkada kabupaten kepahiang 2024.
baca juga:43 desa di bengkulu utara terima tambahan dana desa rp 5,1 miliar, berikut ini daftar desa penerima
baca juga:warem loncor diduga diramaikan remaja usia pelajar, dewan desak satpol pp bertindak
yakni, pasangan dari jalur perseorangan riri damayanti - ujang irmansyah. serta dua pasangan dari jalur parpol. yakni, zurdi nata - abdul hafizh dan windra purnawan - ramli. 
pasangan zurdi nata - abdul hafizh, diusung 6 parpol yakni, perindo, golkar, pdip, gerindera, pkb dan pks. sedangkan pasangan windra purnawan - ramli diusung 2 parpol yakni, nasdem dan demokrat. 
berdasarkan keputusan kpu kabupaten kepahiang nomor 447 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran menyatakan memenuhi syarat dengan jumlah dukungan 11.744 dan sebaran 6 kecamatan. 
sedangkan mengacu pada pkpu nomor 450 tahun 2024 mengenai penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepahiang tahun 2024. yakni, menyatakan syarat minimal suara sah adalah 9088. 
baca juga: uang palsu marak beredar di kota bengkulu, begini kata pedagang
baca juga:sk pemberhentian rachmat sekda benteng sudah terbit
berikut syarat calon bupati dan calon wakil bupati: 
1. bertakwa kepada tuhan yang maha esa
2. setia kepada pancasila, uud ri 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 dan nkri
3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan atas atau sederajat
4. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota
5. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. 
6. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. 
bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 
baca juga:ini sebaran negara 1.530 warga bengkulu yang jadi tki
baca juga:850 honda terima sk, bupati mukomuko: 400 honda target lulus pppk 2024 
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperioleh kekuatan hukum tetap. 
8. tidak pernah melakukan perbuatan hukum tercelah yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
13. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota selam 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota.
14. belum pernah menjabat sebagai gubernur, untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama. 
baca juga:bupati harapkan generasi meneladani akhlak nabi muhammad
baca juga:agar tertib, sewa kios digratiskan untuk pkl
15. berhenti jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
16. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota.
17. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dpr, anggota dpd, anggota dprd sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. 
18. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tni, kepolisian negara ri dan aparatur sipil negara atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan 
19. berhenti dari jabatan pda badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 
selain sejumlah persyaratan di atas, calon bupati dan wakil bupati harus juga memenuhi persyaratan: 
- bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak
- berhenti dari jabatan sebagai anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, atau dewan kehormatan penyelenggara pemilu paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran pasangan calon. 
baca juga:astra motor bengkulu menggelar seleksi regional ahmbs 2024
- melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bag calon yang berstatus sebagai asn 
- mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota dpr, dpd, atau dprd bagi yang bertatus sebagai calon terpilih anggota dpr, dpd atau dprd tetapi belum dilantik.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 14 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan