Pemkab Seluma Bakal Klarifikasi BPD Dusun Baru, Soal Permohonan Pengaktifan Kades Ibran Pasca Dinonaktifkan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 15 Dec 2024 - 22:25

DENGARKAN: Pemkab Seluma saat menerima kehadiran warga Desa Dusun Baru beberapa waktu lalu. FOTO: IST--

Di dalam SK pemberhentian sementara, ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen.

Yakni mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.

"Kita ingin memastikan bahwa yang bersangkutan memang telah menjaga komitmen apakah masih melanggar, hasil keterangan yang kita peroleh akan dibawa saat rapat koordinasi bersama nantinya. Memang saat ini posisi Ibran sudah melewati masa nonaktif, namun nanti akan kita evaluasi dulu apakah memang layak diaktifkan kembali atau justru akan diperpanjang atau pemberhentian permanen," tegas Nopetri Elmanto.

Keresahan masyarakat atas kepemimpinan Kades Ibran sudah beberapa kali viral, kantor Bupati Seluma sudah 2 kali didatangi ratusan pendemo, bahkan kantor desa Dusun Baru disegel oleh sejumlah warga.

Penutupan Kantor Desa dilakukan karena masyarakat merasa tidak senang, jika Kepala Desa dan perangkat desa pendukung Kepala Desa tetap menjalankan aktifitas roda pemerintahan di Gedung Kantor dan Balai Desa.

Hal ini karena munculnya isu dugaan selingkuh oleh Kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh Inspektorat Seluma.

Kades juga diketahui telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo.

Serta Kades juga telah memberikan SP II kepada perangkat desanya, yakni Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kepala Dusun (Kadus) I dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

pemkab seluma bakal klarifikasi bpd dusun baru, soal permohonan pengaktifan kades ibran pasca dinonaktifkan                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dalam waktu dekat akan segera melakukan klarifikasi terhadap badan permusyawaratan desa (bpd) dusun baru kecamatan ilir talo. 
hal tersebut menyusul adanya penerimaan surat permohonan dari bpd dusun baru untuk mengaktifkan kembali kades dusun baru, ibran pasca dinonaktifkan atas sejumlah konflik yang terjadi di desa.
asisten i sekretariat daerah (setda) seluma, h. hendarsyach membenarkan hal tersebut.
“untuk surat dari bpd dusun baru telah kita terima. namun ini perlu kita klarifikasi dengan memanggil 5 nama anggota bpd terlebih dahulu untuk memastikan," sampai hendarsyach.
baca juga:rehab jembatan siabun seluma belum selesai, hari ini masih perbaikan, disarankan lewati jalur alternatif
baca juga: masa kerja ppk dan pps masih tersisa 1 bulan
salah satu permasalahan yang perlu diklarifikasi, yakni muncul dua surat yang cenderung berlawanan. 
pertama, adanya surat permohonan yang ditandatangani 5 anggota bpd dusun baru untuk mengaktifkan kades ibran. 
kemudian setelah itu muncul surat susulan dari 3 anggota bpd yang membantah adanya permohonan tersebut.
"adanya dua surat yang berlawanan, itu salahsatu yang perlu kita klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman," imbuh hendarsyach.
baca juga:cuaca ekstrem, nelayan di pesisir seluma beralih pekerjaan sementara, begini saran dinas perikanan
baca juga:penetapan gubernur dan wagub bengkulu belum dijadwalkan, kpu: masyarakat mohon bersabar
sebelumnya ketua bpd dusun baru, henry jayadi sempat mengklaim telah melaksanakan rapat bpd lengkap dan kesepakatan tersebut sudah ditanda tangani oleh anggota bpd.
henry berharap, pengajuan pengaktifkan kades ibran dapat diproses pemkab seluma agar program pembangunan di desa dapat berjalan seperti semula. 
"kami sudah mengajukan permohonan, saat ini menunggu keputusan dari pemerintah. permohonan ini berdasarkan hasil musyawarah bersama anggota bpd," sampai henry.
sementara itu plt. kades dusun baru kecamatan ilir talo yang juga merupakan sekretaris desa, hardi yansah mengaku siap mengundurkan diri dari jabatannya. 
baca juga:usai bertemu wamensos, dinsos bengkulu utara terus verifikasi penerima bansos
baca juga:aset rumdin pimpinan dewan dan opd banyak hilang, laporan inventarisir ditenggat 31 desember
namun itu akan dilakukan apabila sang kades nonaktif, ibran juga siap melakukan hal serupa.
hal ini merupakan salah satu opsi yang terbaik menurutnya, karena keduanya memang dinilai sudah tidak akur lagi sejak beberapa waktu lalu, terlebih lagi polemik yang timbul di tengah tengah desa kerap dikaitkan antara hubungan kades ibran dan sekdes hardi.
"demi masyarakat desa rukun dan damai, saya pernah sampaikan bahwa jika kades ibran, maka saya juga siap mundur dari jabatan sekdes. apa yang kita kejar di dunia ini, karena finishnya adalah kematian," tegas hardi yansah.
mengenai status kades ibran yang saat ini telah melewati masa nonaktif. 
baca juga:dijadwalkan ulang hari ini, 7 peserta seleksi pppk asal enggano terancam tak bisa ikut
baca juga:musim hujan rentan penyebaran dbd
hardi menyampaikan bahwa keputusan bisa dilihat dari respon atau permintaan masyarakat desa dusun baru itu sendiri.
perlu diketahui pada pekan lalu puluhan warga desa dusun baru mendatangi kantor bupati seluma untuk menyuarakan penolakan dilanjutkannya kades ibran dari jabatan.
"kami harapkan bapak bupati melalui pemkab seluma dapat segera menuntaskan permasalahan ini agar roda pemerintahan di desa dapat kembali berjalan seperti dulu," harap hardi yansah.
terpisah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) seluma, nopetri elmanto, m. si mengatakan juga akan segera memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan desa dusun baru.
mulai dari camat ilir talo, perangkat desa dusun baru, anggota bpd dusun baru hingga warga desa dusun baru. pemanggilan ini dilakukan untuk memastikan, apakah selama masa nonaktif, ibran tidak kembali melanggar point point yang telah disepakati selama dinonaktifkan.
di dalam sk pemberhentian sementara, ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen. 
yakni  mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.
"kita ingin memastikan bahwa yang bersangkutan memang telah menjaga komitmen apakah masih melanggar, hasil keterangan yang kita peroleh akan dibawa saat rapat koordinasi bersama nantinya. memang saat ini posisi ibran sudah melewati masa nonaktif, namun nanti akan kita evaluasi dulu apakah memang layak diaktifkan kembali atau justru akan diperpanjang atau pemberhentian permanen," tegas nopetri elmanto.
keresahan masyarakat atas kepemimpinan kades ibran sudah beberapa kali viral, kantor bupati seluma sudah 2 kali didatangi ratusan pendemo, bahkan kantor desa dusun baru disegel oleh sejumlah warga. 
penutupan kantor desa dilakukan karena masyarakat merasa tidak senang, jika kepala desa dan perangkat desa pendukung kepala desa tetap menjalankan aktifitas roda pemerintahan di gedung kantor dan balai desa. 
hal ini karena munculnya isu dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga diketahui telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo.
serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan